Kereta Api tidak "merakyat" lagi......

[ferial]

saya barusan ubek2 cari alokasi APBN 2013. dan akhirnya ketemu di http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content...202013.pdf .
dari laman tersebut terungkap bahwa ada juga alokasi untuk kereta api meskipun masih dibagi2 dengan proyek lain.
dan yg bikin saya tercengang adalah subsidi energi (baca:BBM, lebih jelasREMIUM) adalah sebesar 193,8 T alias 193.800 M. Jika dibanding dengan PSO tahun ini yg katakanlah 700 M, maka subsidi murni buat sepur tercinta adalah sebesar 0,3%.
cm bs ngelus dodo sambil menggumam, "Duh Gusti, paringono sabar"

[hanskucing]

Yah itu lah, selama pemerintah masih ada hutang budi ke pengusaha mobil dan motor maka hal itu akan luar biasa sulit dilakukan, padahal di negara maju rata-rata mereka benar-benar mengoptimalkan kereta api sebagai sarana transportasi yang mampu mengangkut jumlah besar dan kecepatan tinggi.
BTW, jika subsidi dialihkan ke KA komuter kira-kira dalam bentuk apa? kelas ekonomi atau karcis single class yang lebih murah?

Subsidi KA Lokal jelas membuat tarif lbh terjangkau. Kalau KA Komuter(KCJ) kan bentar lagi pake tarif progresif sudah tentu tarif dasarnya yg lbh murah. Besok kan 5 stasiun pertama kena charge 3rb, kalau disubsidi bs kena charge 1rb #hanyaContoh. Kalau ngga dlm bentuk tiket, bs juga digunakan untuk membantu memperbaiki prasarana perkeretaapian seperti membuat flyover di semua perlintasan sebidang, membeli peralatan eticketing shg arus masuk dan keluar penumpang lbh lancar, membantu pengembangan seluruh stasiun shg sistem boarding membuat nyaman seluruh penumpang, dan msh banyak yg lainnya.

Saya lebih setuju kalo ada harga khusus mahasiswa/pelajar (seperti di Jepang) karena mahasiswa/pelajar kan belum berpenghasilan, tidak adil kalau harus membayar penuh sama seperti penumpang yang sudah berpenghasilan.

Untuk sistem eticketing, kalo mau betulan dibuat sistem itu maka stasiun yang sekarang ukurannya mikro tapi penumpangnya luar biasa (contoh: CLT, BJD, CTA, CW, TEB) itu mesti digedein karena kayanya bakal bikin bottleneck secara mesin cuma 2, satu masuk satu keluar

Kalau tarif khusus pelajar kayaknya aku pernah denger deh. Ngga cuma pelajar, ada anggota TNI, wartawan kalau ngga salah juga dapet tarif khusus tapi saya lupa itu kapan dan dimana...

Nah kalau stasiun digedein tapi sistemnya lelet dan sering offline mah sama aja jadi bottleneck. Lebih baik sistemnya di jaga dan diperbaiki sehingga bisa jalan seperti yg diharapkan. Kalau stasiun sibuk sich seharusnya punya mesin lebih dari sepasang. Nah duit subsidi BBM dprd dibuang saat macet kan bisa dialihkan untuk membantu pengadaan mesin tsb. Saya sich berharap eticketing jgn spt sistem boarding yg belum matang tapi sudah diaplikasikan.

pelajar ada sih, cuma mahasiswa yang gak ada :'(
sistem commet aja kemaren begitu menyedihkan buat jabodetabek, malah lebih bagus sistem transjakarta sekarang, pake kartu prabayar eksisting (punya rail card bni malah lebih sering dipake ngebusway daripada naek KA )

[zmidth]

saya barusan ubek2 cari alokasi APBN 2013. dan akhirnya ketemu di http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content...202013.pdf .
dari laman tersebut terungkap bahwa ada juga alokasi untuk kereta api meskipun masih dibagi2 dengan proyek lain.
dan yg bikin saya tercengang adalah subsidi energi (baca:BBM, lebih jelasREMIUM) adalah sebesar 193,8 T alias 193.800 M. Jika dibanding dengan PSO tahun ini yg katakanlah 700 M, maka subsidi murni buat sepur tercinta adalah sebesar 0,3%.
cm bs ngelus dodo sambil menggumam, "Duh Gusti, paringono sabar"

Sabar om Ferial, begitulah kenyataannya. Coba rekan2 bayangkan kalau anggaran untuk KA 10% dari subsidi BBM(anggaplah 10% itu BBM yg melayang saat macet harian Jakarta, Lebaran dan kota2 besar di Jawa&Sumatra), akan jadi spt apakah perkeretaapian kita? #ygNggaMerakyatPemerintahAtauKA

[Logawa_ATB]

saya barusan ubek2 cari alokasi APBN 2013. dan akhirnya ketemu di http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content...202013.pdf .
dari laman tersebut terungkap bahwa ada juga alokasi untuk kereta api meskipun masih dibagi2 dengan proyek lain.
dan yg bikin saya tercengang adalah subsidi energi (baca:BBM, lebih jelasREMIUM) adalah sebesar 193,8 T alias 193.800 M. Jika dibanding dengan PSO tahun ini yg katakanlah 700 M, maka subsidi murni buat sepur tercinta adalah sebesar 0,3%.
cm bs ngelus dodo sambil menggumam, "Duh Gusti, paringono sabar"

Selamat malam, Kang...
700 M itu kan buat subsidi penumpang K3 & KL3, soal IMO gimana...?

Perpres no 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Pasal 18
Dalam rangka penyelenggaraan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kira2 alasan Pemerintah nggak menganggarkan biaya perawatan prasarana itu apa ya...?

[CC-201-23]

saya barusan ubek2 cari alokasi APBN 2013. dan akhirnya ketemu di http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content...202013.pdf .
dari laman tersebut terungkap bahwa ada juga alokasi untuk kereta api meskipun masih dibagi2 dengan proyek lain.
dan yg bikin saya tercengang adalah subsidi energi (baca:BBM, lebih jelasREMIUM) adalah sebesar 193,8 T alias 193.800 M. Jika dibanding dengan PSO tahun ini yg katakanlah 700 M, maka subsidi murni buat sepur tercinta adalah sebesar 0,3%.
cm bs ngelus dodo sambil menggumam, "Duh Gusti, paringono sabar"

Selamat malam, Kang...
700 M itu kan buat subsidi penumpang K3 & KL3, soal IMO gimana...?

Perpres no 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Pasal 18
Dalam rangka penyelenggaraan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kira2 alasan Pemerintah nggak menganggarkan biaya perawatan prasarana itu apa ya...?

Duitnya dibuat subsidi Premium (yang ngga Premium sama sekali) ke masyarakat, sekalipun tahu hal itu salah sasaran

[zmidth]

Kira2 alasan Pemerintah nggak menganggarkan biaya perawatan prasarana itu apa ya...?

Duitnya dibuat subsidi Premium (yang ngga Premium sama sekali) ke masyarakat, sekalipun tahu hal itu salah sasaran

Ya bs jadi seperti itu om C123. Makanya saat Brantas cs berubah jadi KA Komersil dan KRL ekonomi mau dihilangkan, Pemerintah ngga bisa berbuat banyak. pak Dewan yg ngakunya wakil rakyat juga sama aja, hanya diem, biasanya pada koar-koar. Mungkin ngerasa salah kali ya.

[Toentang]

Kata-kata "Silakan cari moda transportasi lain" yang sering dipakai, merupakan cerminan sikap arogan/acuh tak acuh/cuek/tidak pehatian/"leleh luweh"/tidak "care" terhadap konsumen (masyarakat). Perusahaan KA harusnya tidak hanya mikir untung saja, karena angkutan massal (KA) yang berharga murah/terjangkau memiliki "multiplier effect" seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi (motor/mobil) yang dapat mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan mengurangi biaya pemeliharaan jalan raya sehingga akhirnya menghemat pengeluaran negara (APBN). Di samping itu juga mengurangi angka kecelakaan di jalan raya (mengurangi kerugian jiwa dan materi). Banyak sekali penghematan yang dapat dilakukan jika memaksimalkan penggunaan angkutan massal.

Sabarlah bang, jangan pake esmosi gitu...
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ngga care sama konsumen(masyarakat)? Ini rancu bank. Konsumen PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kan penumpang Kereta. Kalau PT Sepur ngga care sama calon penumpang di stasiun seperti keamanan dan kebersihan stasiun atau didalam rangkaian lha itu baru kebangetan. Kan situ penumpang bisa komplain ke Customer Service. Kalau diluar itu, kan bukan urusan PT Sepur lagi.

Mengurangi kendaraan pribadi, konsumsi BBM subsidi, kecelakaan di jalan raya dan menghemat APBN kan bukan urusan PT Sepur. Itu semua kan tanggung jawab Pemerintah. Nah kalau Pemerintah dan DPR maunya menghemat APBN dengan meniadakan anggaran untuk perawatan prasarana perkeretaapian/IMO gimana?

Koq rancu? Maksud saya bilang PT Sepur arogan dan gak care karena konsumen jadi korban akal-akalan PT Sepur. Misalnya AC Split di KA Ekonomi itu kan maksa karena bukan peruntukannya, coba itu penggunaan AC Split di KA, apakah sudah ada semacam sertifikasi kelaikan? Itu dilakukan hanya demi ganti status non subsidi sehingga harga bisa diganti (naik) dan akhirnya konsumen-lah yang menanggungnya. Karena PT Sepur gak mau repot ngurus IMO/PSO, penumpang yang jadi korban suruh nanggung.

Hal inilah yang sebaiknya dipikirkan petinggi KA. Walaupun hanya sebagai operator sebaiknya juga memikirkan manfaat angkutan massal, (ngingetin/ngoyak2 pemerintah tentang manfaat KA). Tapi alih alih bilang manfaat ke pemerintah, mereka justru males ngurus PSO, IMO, dll ke pemerintah. Mereka males "ribut" dengan pemerintah soal PSO tapi akibatnya masyarakat yang jadi korban. Mungkin sekarang petinggi KA terbawa "politik pencitraan". Mereka bilang "Nih, sekarang KAI jadi BUMN yang untung, pakai teknologi canggih, dapat banyak pujian." Bah!

Lha mau gimana lagi, kalau sudah menyangkut anggaran negara ya birokrasinya lebih ribet. Kang Toentang, lihat sendiri kan kalau PSO sudah turun. Besarnya ngga nyampe 1trilliun kan, bandingkan dengan subsidi BBM yg nyampe ratusan trilliun, jumlah segitu aja sudah disunat sama anggota Dewan. Seandainya dan lagi-lagi seandainya dibalik, yg dapet ratusan trilliun itu PT Sepur pastinya tarif KA bisa gratis itu. #masihMimpi

Kalau pake teknologi tinggi, itu sich menurut saya sudah jadi kewajiban. Sekian puluh tahun perkeretaapian kita stagnan, baru kali ini melakukan gebrakan dengan berbagai kebijakan yg cukup ekstrim. Yang namanya perubahan itu membawa berbagai resiko, dan PT Sepur kayaknya sudah cukup siap menanggung segala resiko yg akan dihadapi.

Suka deh ngebaca komentarnya Bang Zmidth ini, tenang, adem, bikin tentrem di ati. Kya kya kyaaa #salahfokus

Kalau tentang PT. Sepur diminta ngoyak-oyak pemerintah, hmm, rasanya ganjil menurut saya. PT. Sepur ini "cuma" BUMN. BUMN nya pun yang takdir dan naluri nya cari untung, bukan BUMN dengan basis pelayanan masyarakat. Jadi ya kayaknya kurang ada di jalurnya gitu kalo mau "menceramahi" pemerintah secara langsung. Tapi saya "gemes" juga ngeliat PT. Sepur belakangan ini, berhasil membuat pemerintah pada kebakaran jenggot gitu.

Lho PT Sepur "ngoyak-oyak" IMO/PSO ke pemerintah ya wajar dunk, itu kan haknya dia. PT Sepur pasti sadar angkutan massal yang banyak manfaatnya itu sangat bergantung pada IMO/PSO. Kalo memang PT Sepur gak mau ribet ngurus birokrasi ya jangan konsumen jadi korbannya suruh nanggung lewat harga tiket.

[zmidth]

Koq rancu? Maksud saya bilang PT Sepur arogan dan gak care karena konsumen jadi korban akal-akalan PT Sepur. Misalnya AC Split di KA Ekonomi itu kan maksa karena bukan peruntukannya, coba itu penggunaan AC Split di KA, apakah sudah ada semacam sertifikasi kelaikan? Itu dilakukan hanya demi ganti status non subsidi sehingga harga bisa diganti (naik) dan akhirnya konsumen-lah yang menanggungnya. Karena PT Sepur gak mau repot ngurus IMO/PSO, penumpang yang jadi korban suruh nanggung.

Ya jelas rancu, situ kan bilang konsumen/masyarakat. Kan ngga semua masyarakat jadi pengguna KA.

Kalau masalah AC, yg dipake kan AC split yg dipake di rumah2 kan. Tentu barang2 tsb sudah diuji kelaikannya kan? Barang2 tsb bukan barang ilegal juga kan? Lalu apa bedanya kalau dipasang di Kereta dan di Rumah. Kan sama-sama ruangan tertutup gitu. Kalau kurang estetikanya sich emang iya.

Kang Toentang, sepur Ekonomi spt Brantas cs kan sudah enggak jadi KA Komersil lagi, sudah dapet PSO lagi. Tarifnya sudah flat tapi harganya naik 250%. Tarif 110rb tahun sekarang ya nilainya hampir sama saat tarif 45rb saat tahun 2002.

Masih terlalu mahal? Coba deh pertimbangkan postingan om ferial

saya barusan ubek2 cari alokasi APBN 2013. dan akhirnya ketemu di http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content...202013.pdf .
dari laman tersebut terungkap bahwa ada juga alokasi untuk kereta api meskipun masih dibagi2 dengan proyek lain.
dan yg bikin saya tercengang adalah subsidi energi (baca:BBM, lebih jelasREMIUM) adalah sebesar 193,8 T alias 193.800 M. Jika dibanding dengan PSO tahun ini yg katakanlah 700 M, maka subsidi murni buat sepur tercinta adalah sebesar 0,3%.
cm bs ngelus dodo sambil menggumam, "Duh Gusti, paringono sabar"

Lho PT Sepur "ngoyak-oyak" IMO/PSO ke pemerintah ya wajar dunk, itu kan haknya dia. PT Sepur pasti sadar angkutan massal yang banyak manfaatnya itu sangat bergantung pada IMO/PSO. Kalo memang PT Sepur gak mau ribet ngurus birokrasi ya jangan konsumen jadi korbannya suruh nanggung lewat harga tiket.

Lagi lagi balik ke postingan om feri, disitu ada anggaran IMO kagak? Mau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nangis sampai berdarah2 kalau ngga ada alokasinya pasti ngga bakalan dikasih. PSO emang sudah turun, tapi ngga banyak kan? Pemerintah lebih pula mensubsidi Premium daripada KA, begitu pula anggota dewan yg katanya wakil rakyat, ternyata tega juga menyunat anggaran untuk PSO. Kalau mau dialokasikan lebih banyak ke PSO, jangan cuma PT. Kereta Api Indonesia (Persero) aja yg nuntut, seluruh lapisan masyarakat+media juga harus bersatu bersama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) demo gede-gedean di Senayan.

[Toentang]

Koq rancu? Maksud saya bilang PT Sepur arogan dan gak care karena konsumen jadi korban akal-akalan PT Sepur. Misalnya AC Split di KA Ekonomi itu kan maksa karena bukan peruntukannya, coba itu penggunaan AC Split di KA, apakah sudah ada semacam sertifikasi kelaikan? Itu dilakukan hanya demi ganti status non subsidi sehingga harga bisa diganti (naik) dan akhirnya konsumen-lah yang menanggungnya. Karena PT Sepur gak mau repot ngurus IMO/PSO, penumpang yang jadi korban suruh nanggung.

Ya jelas rancu, situ kan bilang konsumen/masyarakat. Kan ngga semua masyarakat jadi pengguna KA.

Kalau masalah AC, yg dipake kan AC split yg dipake di rumah2 kan. Tentu barang2 tsb sudah diuji kelaikannya kan? Barang2 tsb bukan barang ilegal juga kan? Lalu apa bedanya kalau dipasang di Kereta dan di Rumah. Kan sama-sama ruangan tertutup gitu. Kalau kurang estetikanya sich emang iya.

Kang Toentang, sepur Ekonomi spt Brantas cs kan sudah enggak jadi KA Komersil lagi, sudah dapet PSO lagi. Tarifnya sudah flat tapi harganya naik 250%. Tarif 110rb tahun sekarang ya nilainya hampir sama saat tarif 45rb saat tahun 2002.

Oalah... yang dimasalahkan rancu cuma soal kata konsumen/masyarakat tho..., kirain hal yang inti dari opini saya. Yo wes, maaf, yang masyarakat dihapus aja, jadinya tinggal konsumen aja. Atau bisa juga masyarakat pengguna KA (kepanjangan ya?) Lagian konsumen juga bagian dari masyarakat kan?

Soal AC, gerbong/kereta yang dipasang AC Split kan desainnya dasarnya bukan gerbong AC, jika dipaksa dipasang AC pasti gak maksimal. Jendela yang masih bisa dibuka, desain pintu, dll yang bisa mengurangi keefektifan pendinginan dan umur dari unit AC itu sendiri. Inilah yang saya maksud PT Sepur maksa ACnisasi demi kenaikan/ganti tarif. Lagi-lagi konsumen jadi korban. Banyak konsumen yang lebih mengharapkan KA yang aman dan tepat waktu.

Soal perbandingan tarif, atas dasar apa "tarif 110 tahun sekarang ya nilainya hampir sama saat tarif 45rb saat tahun 2002"? Hitung-hitungannya bisa seperti itu apakah ada dasar dari data-data fakta pendukung yang resmi (misal data dari BPS)?

Lho PT Sepur "ngoyak-oyak" IMO/PSO ke pemerintah ya wajar dunk, itu kan haknya dia. PT Sepur pasti sadar angkutan massal yang banyak manfaatnya itu sangat bergantung pada IMO/PSO. Kalo memang PT Sepur gak mau ribet ngurus birokrasi ya jangan konsumen jadi korbannya suruh nanggung lewat harga tiket.

Lagi lagi balik ke postingan om feri, disitu ada anggaran IMO kagak? Mau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nangis sampai berdarah2 kalau ngga ada alokasinya pasti ngga bakalan dikasih. PSO emang sudah turun, tapi ngga banyak kan? Pemerintah lebih pula mensubsidi Premium daripada KA, begitu pula anggota dewan yg katanya wakil rakyat, ternyata tega juga menyunat anggaran untuk PSO. Kalau mau dialokasikan lebih banyak ke PSO, jangan cuma PT. Kereta Api Indonesia (Persero) aja yg nuntut, seluruh lapisan masyarakat+media juga harus bersatu bersama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) demo gede-gedean di Senayan.

Di postingan saya sebelumnya saya tulis (berdasar dari website resmi Dephub) bahwa dana PSO tahun 2012 tidak terserap semuanya oleh PT Sepur.
http://www.dephub.go.id/read/berita/56873

[spoiler]
PSO KA Tahun 2013 sebesar Rp 704 M
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK, 11/03/2013. Dibaca sebanyak 249 kali.

(Jakarta, 13/3/2013) Pagu dana Public Service Obligation (PSO) Perkeretaapian tahun 2013 sebesar Rp 704.784.789.000. Jumlah ini memang lebih kecil dibandingkan dengan kontrak PSO tahun 2012 sebesar 770 miliar, namun masih diatas serapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang hanya Rp 624 miliar.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hanggoro Budi Wiryawan yang di dampingi Kapuskom Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan di Jakarta, Jumat (8/3) menjelaskan, besaran dana PSO ini bukan diputuskan oleh Kementerian Perhubungan melainkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dijelaskan oleh Hanggoro, pada tahun 2012, pemerintah menganggarkan pagu PSO sebesar Rp 770 miliar untuk 98.056.558 tempat duduk. Namun yang terserap oleh PT Kereta Api selaku penyelenggara hanya Rp 624 miliar untuk 84.637.262 tempat duduk. Selisih yang tidak terserap sebesar Rp 146 miliar untuk 13.419.296 tempat duduk.

Tidak terserapnya seluruh anggaran PSO tersebut, seperti diungkapkan Hanggoro, dikarenakan beberapa hal, seperti frekuensi dan stamformasi realisasi lebih rendah, sebagai akibat penarikan KRL Ekonomi yang diganti dengan KRL AC Commuter Line, dan juga akibat pekerjaan pemasangan AC Split pada kereta ekonomi. Juga akibat longsor di jalur Cilebut-Bojong Gede beberapa waktu lalu, sehingga kereta tidak bisa beroperasi sampai Bogor.

Jumlah PSO Perkeretaapian tahun 2013 ini sebesar Rp 704 miliar ditetapkan berdasarkan Surat Dirjen Anggaran No S-14/AG/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal pemberitahuan pagu APBN tahun 2013 untuk PSO Perkeretaapian.

Namun demikian, besaran PSO untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) ini masih belum final, karena masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR-RI pada 13 Maret mendatang. ‘’Apakah nanti jumlah PSO nya tetap, bertambah atau dikurangi ya tergantung keputusan DPR nanti,’’ jelasnya.

Untuk diketahui sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2007, formulasi PSO adalah selisih tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian dikurangi tarif yang ditetapkan pemerintah. Adapun tarif itu sendiri merupakan perhitungan dari biaya produksi di tambah dengan keuntungan sebesar 8 persen.

Pola penghitungan PSO pun beberapa kali mengalami perubahan. Perhitungan PSO tahun anggaran tahun 2000 sampai 2010 menggunakan selisih biaya dikurangi dengan pendapatan sesuai SKB 3 Menteri dan SKB 3 Dirjen.

Namun perhtiungan PSO tahun anggaran 2011 sampai dengan 2012 menggunakan selisih tarif yang dihitung penyelenggara sarana dengan menggunakan Pedoman Perhitungan Tarif sesuai Permenhub No 28 Tahun 2012 dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. (JO)
[/spoiler]

Bahkan masih ada jatah belasan juta tempat duduk yang harusnya disubsidi jadi hangus. Nah, gimana neh? Pemerintah sudah kasih pagu/jatah, eh gak semuanya digunakan PT Sepur untuk mensubsidi konsumen. Lagi-lagi konsumen dirugikan. Saya gak pro pemerintah, tapi dalam hal ini PT Sepur dipertanyakan.

Saya setuju dengan opini anda seperti yang di-bold. Cuma sebagian besar konsumen tidak mengerti bahwa PT Sepur hanya operator, pemerintahlah yang mengatur (regulator). Makanya banyak demo yang ditujukan kepada PT Sepur, bukan ke pemerintah. Seperti yang terjadi di Bekasi, Jogja, dan beberapa wilayah lain. Walaupun demo ini sebenarnya "salah alamat" tapi -menariknya- hasilnya ternyata efektif. Banyak kebijakan yang diubah karena demo ini. Jika harus seluruh lapisan masyarakat+media bersatu bersama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) demo gede-gedean di Senayan tentunya akan butuh waktu lama untuk merealisasikan demo "yang tepat" seperti ini daripada demo yang "salah alamat" yang sudah terealisasi dan hasilnya jelas efektif.

Dengan adanya demo-demo belakangan ini, maka diharapkan ke depannya masyarakat luas akan banyak mengerti tentang kondisi perkeretaapian serta kedudukan antara PT Sepur dan Pemerintah, sehingga jika ada demo lagi sudah pada "alamat yang tepat."

[zmidth]

Soal AC, gerbong/kereta yang dipasang AC Split kan desainnya dasarnya bukan gerbong AC, jika dipaksa dipasang AC pasti gak maksimal. Jendela yang masih bisa dibuka, desain pintu, dll yang bisa mengurangi keefektifan pendinginan dan umur dari unit AC itu sendiri. Inilah yang saya maksud PT Sepur maksa ACnisasi demi kenaikan/ganti tarif. Lagi-lagi konsumen jadi korban. Banyak konsumen yang lebih mengharapkan KA yang aman dan tepat waktu.

Soal perbandingan tarif, atas dasar apa "tarif 110 tahun sekarang ya nilainya hampir sama saat tarif 45rb saat tahun 2002"? Hitung-hitungannya bisa seperti itu apakah ada dasar dari data-data fakta pendukung yang resmi (misal data dari BPS)?

Saya mah ngga peduli mau awet atau kagak itu AC. Itu mah urusan PT Sepur, yg beli mereka, yg merawat juga mereka, dan kalau rusak mah juga urusan mereka. Kita ngga perlu mikir begituan. Kalau naik, terus ngrasa AC panas dsb kan tinggal komplain aja ke PT Sepur.

Kalau perhitungan nilai uang mah pake rumus yg dikasih sama ibu guru ekonomi waktu SMA dulu, saat pelajaran inflasi. Cobalah om Toentang tanya yg ahli ekonomi macam om Arwah. Kalau ngga tanya mbah google deh. Kalau data BPS yg dipake itu data inflasi tahunan dari tahun 2002-2012.

Di postingan saya sebelumnya saya tulis (berdasar dari website resmi Dephub) bahwa dana PSO tahun 2012 tidak terserap semuanya oleh PT Sepur.
http://www.dephub.go.id/read/berita/56873

Bahkan masih ada jatah belasan juta tempat duduk yang harusnya disubsidi jadi hangus. Nah, gimana neh? Pemerintah sudah kasih pagu/jatah, eh gak semuanya digunakan PT Sepur untuk mensubsidi konsumen. Lagi-lagi konsumen dirugikan. Saya gak pro pemerintah, tapi dalam hal ini PT Sepur dipertanyakan.

Saya tambahin sumber beritanya ya, Kalau yang ini dari humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Realisasi Subsidi terkendala Gapeka

Tuh alasannya hampir2 mirip gitu. Kalau ada KA Ekonomi batal, tentu tentu jatah kursi ngga akan berkurang, sehingga dana PSO ngga akan cair. Lalu kenapa sisa dana ngga dialihkan ke yg lain? Ya ngga bisa seenaknya sendiri toh yo. Kan antara pemerintah dengan PT Sepur diikat dengan yg namanya kontrak kerja. Jadi ngga bisa seenaknya mengalihkan sisa PSO untuk dipake sama keperluan yg lain. Lalu kenapa kontrak PSO ngga diupdate tahun 2012? Jawabannya hanya PT Sepur dan Pemerintah. Selama ini kan dana perkeretaapian dari pemerintah ngga ada yg transparan.

Saya setuju dengan opini anda seperti yang di-bold. Cuma sebagian besar konsumen tidak mengerti bahwa PT Sepur hanya operator, pemerintahlah yang mengatur (regulator). Makanya banyak demo yang ditujukan kepada PT Sepur, bukan ke pemerintah. Seperti yang terjadi di Bekasi, Jogja, dan beberapa wilayah lain. Walaupun demo ini sebenarnya "salah alamat" tapi -menariknya- hasilnya ternyata efektif. Banyak kebijakan yang diubah karena demo ini. Jika harus seluruh lapisan masyarakat+media bersatu bersama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) demo gede-gedean di Senayan tentunya akan butuh waktu lama untuk merealisasikan demo "yang tepat" seperti ini daripada demo yang "salah alamat" yang sudah terealisasi dan hasilnya jelas efektif.

Dengan adanya demo-demo belakangan ini, maka diharapkan ke depannya masyarakat luas akan banyak mengerti tentang kondisi perkeretaapian serta kedudukan antara PT Sepur dan Pemerintah, sehingga jika ada demo lagi sudah pada "alamat yang tepat."

Demo itu ngga pernah ada yg efektif. Demo di Bekasi cuma membuat Pemerintah berkata "ditunda" bukannya berkata "KRL ekonomi tetap ada". Selain itu, ada warga di Daop VIII yg protes kereta api ngga berhenti lagi di stasiun kecil, namun kenyataannya KA Lokal Daop VIII tetap ls di stasiun kecil. Terus ada lagi demo pedagang asongan yg menahan KA Pasundan di Daop VII, hasilnya pedagang asongan tetap ngga boleh jualan di atas KA. Terus demo di PSE&LPN hasilnya apa? Apakah jadwal KA Ekonomi balik lagi ke jadwal gapeka 2011? Enggak kan. Apakah tiket K3 hot tetap ada? Bentar lagi malah pada hilang itu K3 hot. Ya seandainya pendemo itu demo ke Kemenhub, semoga aja hasilnya lebih efektif.