PSO K3 Rugikan PT. KAI ?

[ady_mcady]

[spoiler]

http://id.news.yahoo.com/antr/20100630/t...1e945.html

Kontrak PSO Kereta Ekonomi Dinilai Rugikan PTKA

Antara - Kamis, 1 Juli
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Taufik Hidayat menilai kontrak pelaksanaan tanggung jawab pelayanan sosial (public service obligation/PSO) angkutan kereta kelas ekonomi merugikan PT Kereta Api (KA).

Dalam seminar tentang pelayanan kereta api kelas ekonomi di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan penandatanganan kontrak antara pemerintah dan PT KA terkait pelaksanaan penugasan penyediaan angkutan kereta kelas ekonomi bagi masyarakat tidak dilaksanakan pada awal tahun.

Dengan kondisi itu, lanjut peneliti pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Instrumentasi itu perusahaan perkeretaapian negara tersebut harus menyediakan dana untuk menutup biaya operasional pelayanan sebelum ada kontrak.

"Karena pelayanan sudah harus diberikan sejak awal tahun," kata Taufik yang juga Ketua Tim Kajian PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

Direktur Komersial PT Kereta Api Sulistyo Wimbo Hardjito menyatakan, penandatanganan kontrak PSO biasanya dilakukan pertengahan tahun sehingga PT Kereta Api harus menyediakan dana awal untuk menutupi biaya operasional selama sekurang-kurangnya enam bulan.

Hal itu, menurut dia, berpengaruh nyata terhadap aliran dana perusahaan.

"Model seperti ini membuat kita tekor, sementara kami harus menyetor keuntungan ke BUMN," katanya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, dana yang disediakan pemerintah bagi PT Kereta Api untuk melaksanakan penugasan khusus angkutan kereta api kelas ekonomi juga belum memadai.

Penyusunan pendanaan PSO, kata dia, pun belum menerapkan metode penghitungan yang sama antara anggaran dan penerapan sehingga setiap tahun ada selisih yang besar antara pembayaran kontrak dan realisasi PSO.

"Tahun 2000-2008, selisih realisasi terhadap kontrak mencapai Rp2,6 triliun," katanya.

Ia menambahkan pengendalian manajemen perusahaan yang lemah dan belum adanya sistem informasi biaya untuk menunjang penghitungan kereta api kelas ekonomi membuat pelaksanaan PSO makin tidak efisien.

Oleh karena itu, Taufik merekomendasikan PT Kereta Api segera membuat perhitungan usulan kebutuhan dana PSO secara akurat berdasarkan kaidah perusahaan yang baik sebagai bahan negosiasi ke Kementerian Perhubungan dan menyampaikannya ke Kementerian BUMN.

Direksi PT Kereta Api, menurut dia, sebaiknya mendesak Kementerian Perhubungan untuk menandatangani kontrak PSO pada awal tahun anggaran dan jika memungkinkan mengusulkan kontrak multi tahun.

Selain itu, ia melanjutkan, perlu ada sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan PSO untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan peningkatan pelayanan.

Masih Favorit

Hasil kajian Tim Kajian PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi, menurut Taufik, juga menunjukkan bahwa moda angkutan kereta api kelas ekonomi masih menjadi pilihan banyak orang karena ongkosnya yang murah.

Tingkat okupansi angkutan kereta api ekonomi pada 2008, kata dia, rata-rata melebihi 100 persen, baik yang jarak jauh, jarak sedang maupun jarak dekat.

"Sebanyak 75 persen responden juga menganggap pelayanannya baik, meski sebagian besar kereta api kelas ekonomi toiletnya tidak berfungsi baik," katanya.

Moda angkutan kereta api juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan moda transportasi darat yang lain.

Oleh karena itu, ia mengatakan, pemerintah dan PT Kereta Api harus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan kereta api kelas ekonomi yang aman dan nyaman dengan harga terjangkau.

[/spoiler]

[Logawa_exp]

ternyata...PT.KA juga mengalami begitu...kontrak dibayar tengah tahun sama pemerintah....

[Semutsdt]

Sama sama mendapat PSO antara pelni, pt ka dan damri yang selalu rugi kok pt ka dan damri. Padahal pelayanannya lebih baik pelni dari pada ke 2 bumn ini . Jangan jangan ada jangan jangan pula ini. Menurut lipi ini sudah valid belum datanya kang ady?

[ady_mcady]

wah, saya kurang tahu mas semut. cuma yang jadi pertanyaan saya, apakah penandatanganan kontrak pso selain pt. kai juga sama dilakukan pas tengah tahun apa tidak.

btw, rekans ada yang mengetahui itu seminar dihadiri siapa sajakah? kayaknya wakil dari pemerintah tidak ada. dan pendapat pak taufik hidayat agak mengagetkan saya, mengingat dulu beliau ini keras sekali kalau bicara masalah penyelewengan pso. kok saya jadi punya kesimpulan yang sama sama mas semut, jangan2 ada udang dibalik bakwan.

cmiiw ya..

[adipe]

Sebagai orang LIPI apalagi seorang RF saya juga merasa gerah dengan pendapatnya yang 'melempem' monggo kontak email beliau kalau mau komunikasi langsung atau mengadu data :
[email protected]

NB. Buat kang semutsdt, saya pernah sampaikan cuplikan hasil 'riset' anda yang di threat pembohongan publik ptkai di forum internal LIPI, ada saran anda tulis secara lengkap hasil riset anda terkait juga metodologi dsb. menarik kang....

[sspraptama]

ya kalo aku dapat subsidi aku itung kembali biar untung

[tomrys]

Maaf bila OOT,
tapi Surat Kabar nasional 'K' beberapa hari ini melaporkan bahwa pencairan PSO K3 terlambat,dan dikhawatirkan mengganggu pelayanan K3 saat Lebaran

[eri4nto]

PSO bikin rugi? bukannya hitung-hitungan PSO tuh PT KA sendiri yang mengajukan, terus Pemerintah tinggal mengalokasikan dalam APBN sejumlah tersebut. jadi ya tinggal dicairkan saja. masalah keterlambatan pencairan, hal itu saya rasa tidak menimbulkan kerugian lha wong PT KA kan bisa mencatatkan piutang ke Pemerintah. ini tinggal pintar-pintarnya manajemen kas aja. kecuali kalau dana PSO tersebut kurang dari biaya operasional.
saya pikir ini hanya masalah manajemen yang kurang maksimal aja. PT KA sebagai operator tunggal kereta api di Indonesia dan melihat begitu banyak keunggulan moda kereta api dibanding transportasi lainnya saya pikir hal-hal tersebut sangat berpotensi membuat PT KA untung beliung.
CMIIW

[g10d]

Apakah perlu ada operator lain yang ngurusin K3 selain PT KA?
Kalo saya mampu kayaknya saya mau deh.

[b777]

Kalo melihat apa yg terjadi di sekitar dunia angkutan penumpang di Indonesia akhir2 ini, jangankan kls ekonomi, saya kira KA eksekutif juga perlu disubsidi sedikit2 hanya untuk mengendalikan tarif tiket.