Diskusi : Subsidi BBM untuk Angkutan KA

[mas_bagus_ajah !!]

Kalau dulu pandangan saya entah disubsidi semua atau nggak disubsidi sama sekali. Tidak adil rasanya jika angkutan KA tidak mendapat perlakuan emas dari pemerintah.

Mengapa saya meminta agar pemerintah memberikan perlakuan emas terhadap angkutan moda KA (termasuk prioritas untuk membangun jalan KA ketimbang jalan tol) ?

Karena:
-kemacetan di jalan raya.
-angkutan KA adalah angkutan yang sanggup membawa barang dengan kapasitas setara kapal laut, tapi dengan kecepatan kendaraan darat.
-kepraktisan bagi komuter.

Saya jadi ingat, dulu waktu tinggal di luar negeri saya sama sekali tidak punya kendaraan pribadi. Tapi mobilitas tetap lancar. Apa kuncinya? Kereta api!

[hujanturun]

kalau ini pendapt dari Kemenkeu

Jakarta, Kompas - Kementerian Keuangan menilai, industri angkutan barang menggunakan kereta api belum layak mendapatkan perlakuan khusus untuk mendorong bisnisnya, termasuk perlakuan istimewa dalam bentuk subsidi harga solar. Efisiensi bisnis PT Kereta Api Indonesia sebaiknya dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan bisnisnya.

”Seharusnya, kereta api tanpa ada perlakuan khusus pun harus bisa lebih efisien. Bagaimanapun, seharusnya pengangkutan dengan kereta api itu jauh lebih ekonomis dibandingkan mengirim barang menggunakan truk,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa (22/3).

Bambang menanggapi permohonan Menteri Perhubungan terkait kesetaraan perlakuan angkutan kereta api dan angkutan darat yang tak kunjung dibalas Menteri Keuangan. Sejak Juli 2010, surat itu dilayangkan dan belum juga dijawab. Padahal, meningkatnya ketegangan di Libya dapat melambungkan harga minyak mentah yang kemudian melambungkan subsidi BBM yang seharusnya dapat diredam dengan pemanfaatan transportasi massal yang lebih efisien bahan bakar (Kompas, 22/3).

Lebih unggul dari truk

Menurut Bambang, dalam industri pengangkutan barang, kereta api memiliki keunggulan dibandingkan truk, yakni bebas kemacetan dan mendapatkan keistimewaan jalur khusus. Dengan demikian, masalah lebih tingginya harga solar kereta dibandingkan truk bukan permasalahan utama yang menyebabkan inefisiensi kereta di Indonesia.

”Mengirim barang menggunakan kereta api lebih ekonomis dibandingkan menggunakan truk. Namun, permasalahan bukan pada solar atau bahan bakar, tetapi lebih ke permasalahan manajemen. Inti masalah persaingan kereta api (dengan truk) bukan pada masalah bahan bakar,” katanya.

Ketika ditanya tentang perbedaan harga beli solar yang mencapai 212 persen di atas harga solar bersubsidi (Rp 4.500 per liter) yang dinikmati armada truk, Bambang mengatakan, truk memang layak mengonsumsi BBM bersubsidi karena kondisi jalan yang buruk dan akses terbatas akibat kemacetan. Dengan demikian, untuk mendorong peningkatan bisnis pengangkutan barang menggunakan kereta api perlu kebijakan yang memperlancar jalur kereta api.

”Artinya, harus ada upaya untuk memudahkan pemakaian jaringan itu sehingga kereta api lebih mudah bergerak dari tempat produksi ke pelabuhan,” ujar Bambang. (OIN)

Code:

http://regional.kompas.com/read/2011/03/23/03155135/KA.Barang.Belum.Layak.Dapat.Subsidi

Sudah Setujui Subsidi BBM untuk Kereta Api, Janji Menkeu Ditagih
Rabu, 23 November 2011 15:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pada Oktober lalu, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyetujui dalam rapat kerja dengan DPR untuk mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke kereta api. Karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda realisasi janjinya sekaligus menjelaskan kebijakan tersebut kepada publik

Anggota Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia menegaskan pada saat rapat dengan Menkeu, kesepakatan tersebut sudah ada. “Saat itu kami mendesak Menkeu untuk memberi subsidi bagi angkutan kereta api dan ia sudah setuju. Sayangnya belum ada realisasi konkret,” lanjut Yudi, Rabu (23/11).

Apalagi, ada tuntutan dan ancaman dari para serikat pekerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan aksi mogok kerja pada 6 Desember selama tiga jam. Serikat pekerja itu tidak akan menjalankan perjalanan kereta api penumpang dan barang di Jawa dan Sumatera pada saat aksi itu dilakukan.

“Aksi mogok kerja itu jelas akan mengganggu kegiatan masyarakat. Maka, pemerintah sebaiknya segera membuka dialog dengan serikat pekerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) agar membatalkan rencana itu,” katanya. Tentu saja, dialog itu harus dibarengi dengan realisasi dari janji pemerintah untuk memberi subsidi BBM bagi angkutan kereta.

Yudi juga menyayangkan ketidakseriusan pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan transportasi massal atau angkutan publik. Padahal, dengan pengembangan transportasi publik selain menguntungkan bagi warga pengguna juga bakal berdampak pada kondisi kemacetan lalu lintas.

credit to Dany cristian

[kabei]

trit ginian lagi, ga di kaskus ga di sini sama aja :o

subsidi sudah dikasihkan ke kereta ekonomi, trus masalahnya dimana???

Kalo subsidi sdh diberikan ke KA Ekonomi, terus nasibnya penumpang Eksekutif & Bisnis gimana...? Masa nggak merasakan jg subsidi dr Pemerintah...? Masa terus2an jd DONATUR NEGARA yak...?

loh wajar dong eksekutif dan bisnis pake bbm industri :p

yang jelas kewajiban negara menyediakan sarana transportasi murah buat rakyat kecil dah dipenuhi...

kalo eksekutif dan bisnis ya bodo amat

[Bangunkarta]

[Bravo eling]

loh wajar dong eksekutif dan bisnis pake bbm industri :p

yang jelas kewajiban negara menyediakan sarana transportasi murah buat rakyat kecil dah dipenuhi...

kalo eksekutif dan bisnis ya bodo amat

kalo bis eksekutif,VIP,Bisnis AC siapa yg nanggung susidi solarnya nya Mas Kabei...??? apakah mas Kabei yang menanggung subsidi solarnya bis-bis tersebut...???

[Bravo see_204XX]

[Bangunkarta]

[bonbon]

sepertinya momennya memang kurang tepat untuk minta subsidi BBM, kalau gagal di pengesahan, silakan coba lagi pas 1 januari 2014 atau menjelang kampanye Pemilu 2014

[van Baso]

kalo melihat adanya sibsidi BBM untuk angkutan jalan raya... maka pandangan saya:

[*] Hanya unit usaha kecil dan menengah dengan likuiditas kurang dari Rp. 5 Milyar yang diberikan subsidi BBM, sementara Perusahaan besar yang bergerak di bidang transportasi barang, tidak diberikan subsidi BBM. dengan asumsi semakin besar perusahaan dan semakin banyak tonase angkutannya... maka biaya operasional rata-rata akan berbanding terbalik... dalam hal ini perusahaan angkutan semakin besar dan jumlah angkutan serta load factor yg makin besar, maka biaya operasional rata-rata per angkutan akan semakin kecil. hal tersebut didasari dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah efesiensi dan efektivitas sistem yg telah dijalankan oleh perusahaan besar...

[*] Sampai saat ini kereta api masih mendapatkan keistimewaan berupa monopoli (monopoli bisa disebabkan oleh aturan hukum, kekuatan modal, faktor sejarah, IPTEK "seperti Microsoft" dan beberapa faktor lain)... bukankah dengan monopoli yang dimiliki, kereta api sebenarnya telah memiliki keunggulan mutlak dalam bidang bisnis angkutan darat... ngga perlu mikirin BEP, pasang-surut dan beberapa kendala.... yang diperlukan kereta api cuman mempertahankan Customer TRUST ajah... itu sudah lebih dari cukup untuk berkembang pesat kan???[/list]

dari hal tersebut... mangkanya saya heran.. dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dalam banyak hal... apa iya, perusahaan segede gaban gitu musti menuntut perlakukan yang sama dengan usaha kecil atau menengah yang baru tumbuh, masih kembang-kempis dan senen-kemis, selain itu bukankah likuiditas, asset, kekuatan SDM, kekuatan finansial, networking dan pengalaman yang dimiliki usaha-usaha tersebut hanya seujung kuku jika dibandingkan dengan PT KA.....

is there another opinions

kurang setuju sama yg saya bold,
perusahaan angkutan dalam bentuk CV atau PT, tetap memakai BBM bersubsidi.
di Perusahaan tempat saya bekerja, perusahaan yg mengelola angkutan barang memiliki armada truk trailer yg jumlahnya lebih dari 50ekor tetapi tetap menggunakan BBM bersubsidi. Begitu pula dengan perusahaan pemasok bahan baku yang notabene memiliki daerah pemasaran seluruh pulau jawa tetap saja memakai BBM bersubsidi

sekarang yg masalah SPKA, di Perusahaan tempat saya bekerja pun mendapatkan subsidi, subsidi diberikan dalam bentuk penggantian biaya produksi (harga asli 9000 disubsidi menjadi 2500).
Dahulu subsidi diberikan dari harga gas alam yg dipakai, alhasil beberapa kali (dibaca beberapa tahun) perusahaan mengalami kerugian yg memang tidak terlalu besar.
dari dua kasus diatas dan sama2 BUMN, saya rasa wajar bila SPKA menuntut BBM bersubsidi dimana dana PSO yang diberikan tidak optimal

[Bangunkarta]

dari dua kasus diatas dan sama2 BUMN, saya rasa wajar bila SPKA menuntut BBM bersubsidi dimana dana PSO yang diberikan tidak optimal

kalo boleh tahu tidak optimalnya dalam hal apa ya....

apakah besaran jumlah yang tidak cocok??? karena apa... apakah karena verifikator APBN yang tidak cermat dalam menilai kebutuhan riil operasional kereta, atao saat pengajuannya emang mengajukan sejumlah tersebut, dan tanpa memperhitungkan tingkat inflasi serta biaya yang timbul karena inefisisensi sarana yang telah berumur....

apakah yang tidak cocok realisasi anggaran yang turun dengan besar rencana anggaran di awal tahun.... karena apa????? bukankah sudah ada role yang sangat jelas terkait perencanaan, pencairan, penggunaan dan pertanggung-jawaban dana APBN untuk kereta ekonomi... apakah aturan-atiran tersebut sudah dijalankan dengan baik......