Banyak KRL tidak Layak

[van Baso]

[spoiler]

Ga cuma di PT. Kereta Api (Persero), hampir disemua BUMN/BUMD keadaannya seperti itu

Kebijakan pemerintah;
-. BUMN/BUMD tidak boleh melakukan pembelian langsung
-. Pembelian barang dipasok oleh pihak ketiga (Vendor/supplyer)
Efek kebijakannya;
-. Harga terkadang tidak sebanding dengan kualitas
-. Menguntungkan oknum, merugikan perusahaan

harusnya kebijakannya;
-. Pembelian boleh langsung, tetapi pengawasannya ketat

Tidak ada yang salah dengan tender, karena tujuan tender itu sebenarnya baik buat perusahaan. Kalau masalah proses berbelit2, itu sih masalah internal procurement perusahaannya aja yang mestinya sih bisa buat proses tender menjadi efektif dan efisien (tidak berbelit2).

Nah tender itu walaupun tujuannya adalah mendapatkan harga yg kompetitif, tapi dalam prosesnya kan juga ada seleksi administrasi dan teknis. Kalau mau barang berkualitas, ya buatlah persyaratan peserta tender yang ketat, misalanya berpengalaman sekian tahun untuk beberapa proyek di Indonesia, plus adanya jaminan garansi barang. Itu hal yg mudah sebenarnya, dan bukan dijadikan alasan tender adalah proses yang berbelit2. Kembali lagi itu internal procurement perusahaannya.

Hanya informasi untuk yg belum paham istilah, bagian procurement = bagian pengadaan.

Pembelian langsung juga dibolehkan di UU, kan kategorinya sudah jelas berapa anggaran pembelian yang boleh dibeli langsung, dengan yang ditender (untuk pastinya saya lupa, silahkan cek di google atau website lembaga pemerintah u/ pengadaan barang).

Jadi dari sisi aturan sebenarnya juga sudah jelas. Misalnya beli peralatan kantor (ATK) yang anggarannya cuman Rp 500 ribu gak pake tender, kecuali kalau mau beli ATK nya dianggarkan Rp 5 Milyar!

kalau penumpang ekonomi panas bayar karcis semua, apa cukup untuk biaya operasi KRL ?

Kalau bayar karcis semua ya cukup. Ini pernah lo diselidiki oleh salah satu anggota forum disini. Coba cek thread PPKA.

Dan sebenarnya mau ekonomi ataupun bisnis ataupun eksekutif semua ada hitung2an bisnisnya.

Saya bisa jamin kalau semisal suatu KRL ekonomi itu betul2 merugi, pastinya akan ada pertimbangan dan keputusan layanan ditutup. Ini sudah pernah terjadi kan dengan beberapa KA ekonomi diluar DAOP 1 ?! Gak mungkin, sebaik2nya dan sebodoh2nya PT KA menjalankan suatu KA yang benar2 merugi dalam waktu jangka panjang.

Kalau KRL Jabotabek sendiri gimana? Ya sebenarnya itung2annya sudah nutup, cumaaaan profit marginnya sangat kecil. Kalau dibanding ekspress ya jauh berkali2 lipat. Jadi alasan merugi sebenarnya sih maksudnya dengan kondisi profit margin yang sangat kecil ini:
1. sulit bagi PT KA untuk menaikkan profit marginnya di layanan kelas ini
2. potensi biaya masa mendatang karena adanya breakdown (KRL sudah semakin tua dan tidak layak)
3. adanya conflict of interset antara tekanan pemerintah sebagai regulator dan sebagai shareholder dalam hal pengadaan layanan kelas ekonomi
4. capacity stagnan, sementara mengacu poin 1 dan 2 antara risk & return tidak sepadan untuk meningkatkan capacity KRL ekonomi.
5. mengganggu layanan kelas lain, karena KRL ekonomi juga memanfaatkan kapasitas gapeka, sehingga membatasi ruang penambahan layanan KRL AC yang profit marginnya jauh lebih besar.

PT KA sudah membaca situasi ini, makanya itu kenapa KRL ekonomi jadwalnya tidak ditambah atau semakin sering dibatalkan. Dan tidak ada lagi penambahan KRL ekonomi, kebanyakan malah diconvert jadi KRDE untuk DAOP-DAOP lain selain DAOP 1.

[/spoiler]
kan udah saya tulis efek kebijakannya juga
kalo soal yg anda tulis, saya juga tau. tapi dikarenakan orang2 Indonesia diberikan kepintaran diatas rata2, kebanyakan malah "ngakalin" Undang2 dan peraturan yg ada
Saya pribadi ga tau permasalahan yg ada di PT. Kereta Api Indonesia (Persero), tp berkaca dari apa yg saya alami di perusahaan tempat saya bekerja dan di tempat teman2 saya bekerja, maka dapat diambil kesimpulan semua perusahaan plat merah sama aja