Posts: 499
Threads: 0
Joined: Jul 2013
Reputation:
3
(30-10-2013, 07:31 AM)Toentang Wrote: Waduh, nyerah deh kalo soal undang-undang dan produk hukum lainnya.
Hanya sependek pengetahuan saya, di negara2 yang sistem transportasi KA-nya maju dengan tarif yang murah, nyaman dan aman tetap menggunakan subsidi dari pemerintah serta ada peraturan bahwa operator juga wajib memberikan subsidi. Di negara2 tsb, operator bukan hanya dari pemerintah/BUMN tapi ada juga yg swasta.
Seumpama operator mengajukan tarif Rp10.000 maka Rp5000 akan disubsidi dari pemerintah dan Rp1000 dari operator. Sehingga penumpang hanya membayar Rp4000 saja. Nah saya kurang tahu apakah operator KA di sini (PT Sepur) juga ikut mensubsidi penumpangnya. Bisa juga subsidi, diambilkan dari dana CSR.
PT Sepur sebagai BUMN memang wajib menghasilkan keuntungan, sebagaimana juga berkewajiban memberikan pelayanan yang baik. Jika ada yang demo dari penumpang ke PT Sepur (bukan ke pemerintah) mengenai mahalnya harga tiket menurut saya wajar saja, karena sebagai operator yang kontak langsung dengan penumpang. PT Sepur boleh saja memberikan jawaban bahwa subsidi belum turun tapi jangan hanya melempar urusan ini ke pemerintah. PT Sepur juga harus proaktif meminta jatah subsidinya dan proaktif minta diperbesar subsidi dengan dibarengi peningkatan pelayanan. PT Sepur sudah meningkatan pelayanan, sekarang saatnya proaktif minta porsi jatah subsidi yang lebih besar.
Perusahaan BUMN memang dilematis...
Disatu sisi menjalankan usaha bisnis dan di sisi lain harus menjalankan kegiatan sosial....
Menurut saya...
semenjak Pak Dahlan Iskan menjadi mentri BUMN, seluruh perusahaan BUMN di tuntut untuk menghasilkan keuntungan, mencari terobosan2 bisnis, dan perlahan2 mengurangi subsidi dari pemerintah. Kalo dilihat sudah banyak perusahaan2 BUMN yg melakukan terobosan2 bisnis.
Posts: 140
Threads: 0
Joined: Apr 2010
Reputation:
4
Sekedar tambahan, yang namanya subsidi untuk angkutan umum tetap ada di hampir semua negara, yang maju sekalipun. Tanpa adanya subsidi, operator baik dr pemerintah maupun swasta akan kesulitan mendapatkan keuntungan karena harga tiket akan tinggi yg berakibat sepinya penumpang. Dengan adanya subsidi, maka angkutan umum jadi lebih terjangkau dan orang akan berpindah ke angkutan umum daripada memakai kendaraan pribadi. Pemakaian angkutan umum yg dominan drpada kendaraan pribadi dapat menguntungkan banyak hal, seperti biaya perawatan jalan yg lebih hemat, pengaturan lalu lintas yg tidak rumit, angka kecelakaan yg lebih minimal.
Dreaming of TTG-KEJ track (re)activation ---> My dreams will come true!
Posts: 426
Threads: 0
Joined: Aug 2012
Reputation:
5
(30-10-2013, 07:31 AM)Toentang Wrote: Waduh, nyerah deh kalo soal undang-undang dan produk hukum lainnya.
Hanya sependek pengetahuan saya, di negara2 yang sistem transportasi KA-nya maju dengan tarif yang murah, nyaman dan aman tetap menggunakan subsidi dari pemerintah serta ada peraturan bahwa operator juga wajib memberikan subsidi. Di negara2 tsb, operator bukan hanya dari pemerintah/BUMN tapi ada juga yg swasta.
Seumpama operator mengajukan tarif Rp10.000 maka Rp5000 akan disubsidi dari pemerintah dan Rp1000 dari operator. Sehingga penumpang hanya membayar Rp4000 saja. Nah saya kurang tahu apakah operator KA di sini (PT Sepur) juga ikut mensubsidi penumpangnya. Bisa juga subsidi, diambilkan dari dana CSR.
PT Sepur sebagai BUMN memang wajib menghasilkan keuntungan, sebagaimana juga berkewajiban memberikan pelayanan yang baik. Jika ada yang demo dari penumpang ke PT Sepur (bukan ke pemerintah) mengenai mahalnya harga tiket menurut saya wajar saja, karena sebagai operator yang kontak langsung dengan penumpang. PT Sepur boleh saja memberikan jawaban bahwa subsidi belum turun tapi jangan hanya melempar urusan ini ke pemerintah. PT Sepur juga harus proaktif meminta jatah subsidinya dan proaktif minta diperbesar subsidi dengan dibarengi peningkatan pelayanan. PT Sepur sudah meningkatan pelayanan, sekarang saatnya proaktif minta porsi jatah subsidi yang lebih besar.
Mencoba mengkomentari kalimat yg di bold, satu pertanyaan saya kenapa kalo subsidi bbm dikurangi malah demonya di Senayan atau Istana Negara...? Kenapa nggak di Kantor Pusat PT Pertami*a saja...? Kan deket tuch dari Istana Negara. Apa ada yg beda & membedakan...?
Kalo menurut saya sich yg namanya kewajiban atau obligation itu sesuatu yg diharuskan (must) tanpa ada paksaan & penuh dgn kesadaran diri. Mari kita cek definisi kewajiban,
Quote:noun
1. (sesuatu) yg diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan: tugas penelitian sudah merupakan ~ bagi setiap calon sarjana; source: kbbi3
2. pekerjaan; tugas: aku akan melaksanakan tugas ~ ku dng saksama; source: kbbi3
3. Huk tugas menurut hukum; source: kbbi3
SUMBER
Lha sekarang kalo mau benar2 menjalankan konstitusi, subsidi adalah tanggung jwb Pemerintah. Saat dilantik, Pemerintah diambil sumpah jabatannya, utk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa. Kondisi di pulau Jawa, beban jalan raya semakin berat & ujung2nya macet di sana sini, tapi kenapa subsidi utk kereta api nggak bertambah secara signifikan...? Ada apa dgn Pemerintah...?
Soal proaktif apa perlu dipublish di media massa...? Jurnalis pun sekarang jg pintar2 memilih berita, mana yg good news dan mana yg bad news. Bisa saja saben hari Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) asyik ber-proaktif lewat BBM atau whatsapan dgn Menteri BUMN atau Menhub atau malah ke Dirjen KA soal kontrak & pencairan PSO utk kereta api.
Tapi ya kembali ke postingan saya di atas, kebutuhan Pemerintah itu kan banyak apalg yg menyangkut kepentingan politik, pasti diutamakan.
Kalo soal CSR saya rasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sdh menyediakannya, cuma tdk utk subsidi K3. Dana CSR itu nggak gede, hanya diambil bbrp persen dari laba bersih. Btw, di negara2 mana saja operator KA wajib memberikan subsidi...? Share link nya agar bs didiskusikan bareng...
(30-10-2013, 07:53 AM)zae abjal Wrote: setuju sama yg dibold, terutama dikalimat terakhirnya.. Jadi mungkin istilahnya "jemput bola", dan bukan "nunggu bola".. Hehe
Gimana mau jemput bola kalo bolanya dipegang terus sama wasitnya, Kang....?
(30-10-2013, 12:40 PM)Toentang Wrote: Sekedar tambahan, yang namanya subsidi untuk angkutan umum tetap ada di hampir semua negara, yang maju sekalipun. Tanpa adanya subsidi, operator baik dr pemerintah maupun swasta akan kesulitan mendapatkan keuntungan karena harga tiket akan tinggi yg berakibat sepinya penumpang. Dengan adanya subsidi, maka angkutan umum jadi lebih terjangkau dan orang akan berpindah ke angkutan umum daripada memakai kendaraan pribadi. Pemakaian angkutan umum yg dominan drpada kendaraan pribadi dapat menguntungkan banyak hal, seperti biaya perawatan jalan yg lebih hemat, pengaturan lalu lintas yg tidak rumit, angka kecelakaan yg lebih minimal.
Saya masih ragu dgn tulisan yg di bold. Perlu ada pembuktian sepertinya, Kang... ya itung2an sederhana kalo bisa...
Posts: 2,796
Threads: 0
Joined: Sep 2008
Reputation:
25
(30-10-2013, 09:34 AM)yusirwan Wrote: Perusahaan BUMN memang dilematis...
Disatu sisi menjalankan usaha bisnis dan di sisi lain harus menjalankan kegiatan sosial....
Menurut saya...
semenjak Pak Dahlan Iskan menjadi mentri BUMN, seluruh perusahaan BUMN di tuntut untuk menghasilkan keuntungan, mencari terobosan2 bisnis, dan perlahan2 mengurangi subsidi dari pemerintah. Kalo dilihat sudah banyak perusahaan2 BUMN yg melakukan terobosan2 bisnis.
mas yus, bukan BUMN nya. tapi lebih ke bentuk perusahaannya. bentuk perusahaan BUMN itu kan 3 ada jawatan, perum, dan PT. dua yang pertama itu misi utamanya bukan profit tapi misi sosial (pelayanan umum). kalau sudah PT, maka harus profit. beberapa PT yang masih melayani kepentingan umum (KAI, pertamina, PLN, ASDP, PELNI, RRI, merpati dll) dapat subsidi negara berupa PSO.
di airlines, beberapa perusahaan swasta justru dapat subsidi lho terutama bagi yang mau terbang buka rute perintis dengan peswat2 kecil. tapi subsidinya nggak permanen. jika pasarnya bagus, sedikit demi sedikit subsidi dikurangi sampai benar2 nol jadi harga pasar. jika pasarnya tidak bagus, maka rute akan ditutup.
"Train approaching! Please remain behind yellow line!"
Posts: 27
Threads: 0
Joined: May 2013
Reputation:
1
AMTRAK aja disubsidi Pemerintah State+Federal USA.
sini subsidi malah mau dicabut?
Posts: 5,045
Threads: 0
Joined: May 2009
Reputation:
14
(08-11-2013, 01:19 AM)sepur.mania Wrote: AMTRAK aja disubsidi Pemerintah State+Federal USA.
sini subsidi malah mau dicabut?

Duitnya buat Pemilu 2014
Fanboys are people who are willing to defend and promote the object of their affection. They are rarely objective and disregard facts that contradict their opinions.
Facebook BB: 55FFFBE5
Posts: 2,236
Threads: 0
Joined: Dec 2008
Reputation:
14
jerit peluit iringi putaran cakram membelai batang baja
. . . . .
Posts: 140
Threads: 0
Joined: Apr 2010
Reputation:
4
(01-11-2013, 12:32 AM)Logawa_ATB Wrote: (30-10-2013, 07:31 AM)Toentang Wrote: Waduh, nyerah deh kalo soal undang-undang dan produk hukum lainnya.
Hanya sependek pengetahuan saya, di negara2 yang sistem transportasi KA-nya maju dengan tarif yang murah, nyaman dan aman tetap menggunakan subsidi dari pemerintah serta ada peraturan bahwa operator juga wajib memberikan subsidi. Di negara2 tsb, operator bukan hanya dari pemerintah/BUMN tapi ada juga yg swasta.
Seumpama operator mengajukan tarif Rp10.000 maka Rp5000 akan disubsidi dari pemerintah dan Rp1000 dari operator. Sehingga penumpang hanya membayar Rp4000 saja. Nah saya kurang tahu apakah operator KA di sini (PT Sepur) juga ikut mensubsidi penumpangnya. Bisa juga subsidi, diambilkan dari dana CSR.
PT Sepur sebagai BUMN memang wajib menghasilkan keuntungan, sebagaimana juga berkewajiban memberikan pelayanan yang baik. Jika ada yang demo dari penumpang ke PT Sepur (bukan ke pemerintah) mengenai mahalnya harga tiket menurut saya wajar saja, karena sebagai operator yang kontak langsung dengan penumpang. PT Sepur boleh saja memberikan jawaban bahwa subsidi belum turun tapi jangan hanya melempar urusan ini ke pemerintah. PT Sepur juga harus proaktif meminta jatah subsidinya dan proaktif minta diperbesar subsidi dengan dibarengi peningkatan pelayanan. PT Sepur sudah meningkatan pelayanan, sekarang saatnya proaktif minta porsi jatah subsidi yang lebih besar.
Mencoba mengkomentari kalimat yg di bold, satu pertanyaan saya kenapa kalo subsidi bbm dikurangi malah demonya di Senayan atau Istana Negara...? Kenapa nggak di Kantor Pusat PT Pertami*a saja...? Kan deket tuch dari Istana Negara. Apa ada yg beda & membedakan...? Jawaban saya: Anda kurang jeli lihat berita, terutama di luar Jawa, demo BBM yg jadi sasaran truk2 berlabel Pertamina yg disandera para demonstran. Padahal tidak semua truk itu milik Pertamina. Para pendemo gak mau tahu itu truk pya siapa, yg jelas ada labelnya Pertamina lsg aja dicegat.
Quote:Kalo menurut saya sich yg namanya kewajiban atau obligation itu sesuatu yg diharuskan (must) tanpa ada paksaan & penuh dgn kesadaran diri. Mari kita cek definisi kewajiban,
Quote:noun
1. (sesuatu) yg diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan: tugas penelitian sudah merupakan ~ bagi setiap calon sarjana; source: kbbi3
2. pekerjaan; tugas: aku akan melaksanakan tugas ~ ku dng saksama; source: kbbi3
3. Huk tugas menurut hukum; source: kbbi3
SUMBER
Lha sekarang kalo mau benar2 menjalankan konstitusi, subsidi adalah tanggung jwb Pemerintah. Saat dilantik, Pemerintah diambil sumpah jabatannya, utk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa. Kondisi di pulau Jawa, beban jalan raya semakin berat & ujung2nya macet di sana sini, tapi kenapa subsidi utk kereta api nggak bertambah secara signifikan...? Ada apa dgn Pemerintah...?
Soal proaktif apa perlu dipublish di media massa...? Jurnalis pun sekarang jg pintar2 memilih berita, mana yg good news dan mana yg bad news. Bisa saja saben hari Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) asyik ber-proaktif lewat BBM atau whatsapan dgn Menteri BUMN atau Menhub atau malah ke Dirjen KA soal kontrak & pencairan PSO utk kereta api.
Tapi ya kembali ke postingan saya di atas, kebutuhan Pemerintah itu kan banyak apalg yg menyangkut kepentingan politik, pasti diutamakan.
Kalo soal CSR saya rasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sdh menyediakannya, cuma tdk utk subsidi K3. Dana CSR itu nggak gede, hanya diambil bbrp persen dari laba bersih. Btw, di negara2 mana saja operator KA wajib memberikan subsidi...? Share link nya agar bs didiskusikan bareng... 
Sekali lagi kalo anda jeli melihat berita, di dalam salah satu episode VoA (Voice of America), KA penumpang di AS sana disubsidi pemerintah dan operator. Kalo tidak salah, di berita itu operator wajib mensubsidi sebesar 1%.
Dreaming of TTG-KEJ track (re)activation ---> My dreams will come true!
Posts: 1,136
Threads: 0
Joined: Jul 2010
Reputation:
1
merakyat! sudah ada ACnya kok semua rangkaian.. meskipun ada yang ACnya rumahan
At last,,, Menanti dioperasikannya DT Purwokerto-Kroya
Posts: 389
Threads: 0
Joined: Feb 2012
Reputation:
1
(09-11-2013, 08:37 PM)alin_masuk sepur 5 Wrote: merakyat! sudah ada ACnya kok semua rangkaian.. meskipun ada yang ACnya rumahan
Kalo masalah AC, saya lebih memilih AC split deh, dinginnya enak tapi ya itu suka ngiler  . Kalo AC sentral, dinginnya mirip freezer apalagi kalo anginnya nyembur kenceng, ga merakyat lagi deh..
|