Kereta Api tidak "merakyat" lagi......

[eri4nto]

Maaf agak melenceng sedikit, kan ada wacana akan dipisahkannya pengelolaan sarana dan prasarana KA, dengan akan dibentuknya PT Prasarana KA (nama imajiner :p) yang tugasnya mengelola prasarana seperti rel, stasiun, sinyal dll. Lalu kalau mengikuti perbincangan kang Logawa dan kang Zmidth besaran IMO dan TAC masih simpang siur, karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) keberatan membayar TAC sebesar IMO atau dengan kata lain dianggap impas-impasan, karena logikanya ada track tidak aktif yang mati yang juga harus "disewa" dan sekaligus "dipelihara" oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Nah sekarang kalau memang jadi ada pemisahan pengelolaan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya membayar TAC pada jalur yang dilintasinya saja, apakah secara hitung2an akan otomatis berpengaruh pada harga tiket menjadi lebih murah karena beban variabel harga tiket tidak terbebani biaya perawatan jalur mati? Atau akan sama saja karena beban perawatan jalur mati akan berpindah bebannya kepada perusahaan baru tersebut dan juga ujung2nya akan mempengaruhi harga TAC ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nantinya?

kalo ada pemisahan seperti itu sebaiknya yg ngurusi prasarana jangan PT BUMN deh, mending BLU atau malah Ditjen KA langsung aja biar gak usah ribet mikirin cari untung segala. lagian konsep TAC kan merupakan penerimaan bukan pajak, jadi yg lebih pas ya dipegang pemerintah langsung aja.

[zmidth]

Maaf agak melenceng sedikit, kan ada wacana akan dipisahkannya pengelolaan sarana dan prasarana KA, dengan akan dibentuknya PT Prasarana KA (nama imajiner :p) yang tugasnya mengelola prasarana seperti rel, stasiun, sinyal dll. Lalu kalau mengikuti perbincangan kang Logawa dan kang Zmidth besaran IMO dan TAC masih simpang siur, karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) keberatan membayar TAC sebesar IMO atau dengan kata lain dianggap impas-impasan, karena logikanya ada track tidak aktif yang mati yang juga harus "disewa" dan sekaligus "dipelihara" oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Nah sekarang kalau memang jadi ada pemisahan pengelolaan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya membayar TAC pada jalur yang dilintasinya saja, apakah secara hitung2an akan otomatis berpengaruh pada harga tiket menjadi lebih murah karena beban variabel harga tiket tidak terbebani biaya perawatan jalur mati? Atau akan sama saja karena beban perawatan jalur mati akan berpindah bebannya kepada perusahaan baru tersebut dan juga ujung2nya akan mempengaruhi harga TAC ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nantinya?

Kalau masih seperti sekarang (TAC=IMO), saya kira nasibnya pun sama aja, hanya ganti pemeran saja.

Yang saya bold, bisa saja lebih murah, tapi ngga semurah dulu. Contoh saja, stasiun CP punya pendapatan sekian X dan butuh dana perawatan Y setiap tahun. Kalau X-Y masih surplus ya biarkan jadi keuntungan buat perusahaan yg mengelola stasiun tsb, toh kalau bentuknya BUMN uang itu akan kembali ke negara dalam bentuk deviden. Tapi kalau minus, dana perawatan tidak dibebankan ke stasiun yg surplus tapi diambil dari dana IMO.

kalo ada pemisahan seperti itu sebaiknya yg ngurusi prasarana jangan PT BUMN deh, mending BLU atau malah Ditjen KA langsung aja biar gak usah ribet mikirin cari untung segala. lagian konsep TAC kan merupakan penerimaan bukan pajak, jadi yg lebih pas ya dipegang pemerintah langsung aja.

Lha saya kok malah pesimis kalau itu bentuknya BLU, saya lebih percaya dalam bentuk BUMN. Kalau BLU lbh sering terkena masalah birokrasi yg ga praktis. Seperti yg saya post di page sebelumnya, saya lebih suka seperti PT Angkasa Pura yg mengelola Bandara.

[eri4nto]

kalo ada pemisahan seperti itu sebaiknya yg ngurusi prasarana jangan PT BUMN deh, mending BLU atau malah Ditjen KA langsung aja biar gak usah ribet mikirin cari untung segala. lagian konsep TAC kan merupakan penerimaan bukan pajak, jadi yg lebih pas ya dipegang pemerintah langsung aja.

Lha saya kok malah pesimis kalau itu bentuknya BLU, saya lebih percaya dalam bentuk BUMN. Kalau BLU lbh sering terkena masalah birokrasi yg ga praktis. Seperti yg saya post di page sebelumnya, saya lebih suka seperti PT Angkasa Pura yg mengelola Bandara.

hmm, kalau bentuk BUMN yakin dapat untung bro? saya kok pesimis ya, aset yang diurusin begitu besar dan luas tapi gak semua dapat diutilisasi untuk menghasilkan keuntungan karena rute2 kereta yang menguntungkan hanya sebagian saja.
terus yg masalah birokrasi yang gak praktis itu apa aja bro?

[ady_mcady]

mengapa pt. kai tidak berani pasang tarif progresif untuk kereta antar kota? sehingga penumpang jarak dekat hanya bayar lebih murah dari yang jauh. operator roda karet lebih fleksibel dalam urusan ini bahkan mereka berani pasang tarif per jarak yang fair sehingga penumpang juga puas.

[dedy vh]

buat nambah pengetahuan nih ada seminar judulnya pengahapusan krl ekonomi tepatkah ?
berlokasi di citywalk sudirman jakarta. rabu 1 mei 2013 jam 18.30 - 20.30 wib contact person ariane 088809743974
sumber koran tempo

[MakSaa]

buat nambah pengetahuan nih ada seminar judulnya pengahapusan krl ekonomi tepatkah ?
berlokasi di citywalk sudirman jakarta. rabu 1 mei 2013 jam 18.30 - 20.30 wib contact person ariane 088809743974
sumber koran tempo

ini sama kaya' yang sudah pernah dibatalkan 2 kali itu karena orang KAI/KCJ gak bisa datang bukan om dedy?

---

Lha saya kok malah pesimis kalau itu bentuknya BLU, saya lebih percaya dalam bentuk BUMN. Kalau BLU lbh sering terkena masalah birokrasi yg ga praktis. Seperti yg saya post di page sebelumnya, saya lebih suka seperti PT Angkasa Pura yg mengelola Bandara.

bukannya lebih baik kita mengembalikan kepada "khittah"nya masing-masing, karena prasarana ini adalah asset milik negara ya mau gak mau negara yang ngurus, dan diserahkan kepada lembaga non profit (maaf kalau istilahnya kurang tepat), karena kalau diserahkan lagi ke BUMN bentukan baru nanti dia akan dituntut lagi untuk mencari keuntungan dan pasti akan membebankan TAC yang tinggi ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero), ujung-ujungnya sama saja kaya' sekarang kondisinya..
Tapi yang jadi kesulitan bila BLU yang mengurus adalah status karyawan yang harus dijadikan PNS ya...

[zmidth]

Lha saya kok malah pesimis kalau itu bentuknya BLU, saya lebih percaya dalam bentuk BUMN. Kalau BLU lbh sering terkena masalah birokrasi yg ga praktis. Seperti yg saya post di page sebelumnya, saya lebih suka seperti PT Angkasa Pura yg mengelola Bandara.

bukannya lebih baik kita mengembalikan kepada "khittah"nya masing-masing, karena prasarana ini adalah asset milik negara ya mau gak mau negara yang ngurus, dan diserahkan kepada lembaga non profit (maaf kalau istilahnya kurang tepat), karena kalau diserahkan lagi ke BUMN bentukan baru nanti dia akan dituntut lagi untuk mencari keuntungan dan pasti akan membebankan TAC yang tinggi ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero), ujung-ujungnya sama saja kaya' sekarang kondisinya..
Tapi yang jadi kesulitan bila BLU yang mengurus adalah status karyawan yang harus dijadikan PNS ya...

Memang lembaga non profit yg paling pas ya memang berbentuk BLU, tapi dari segi dasar hukum BLU masih bentrok dengan berbagai peraturan negara yang lain. Jadi, dalam bentuk BLU rawan diobok-obok sama KPK. Silakan kunjungi blog ini agar lebih mendalam tentang BLU. Oh ya karyawan BLU bisa PNS dan bisa juga non PNS.

Maaf agak OOT, Yuk kita lihat sebagian daftar BUMN yg bergerak dalam bidang transportasi:
* di sektor penerbangan, sudah ada Garuda, Merpati dan Angkasa Pura. Garuda bergerak sebagai pengelola sarana penerbangan, sedangkan Angkasa Pura sebagai pengelola prasarana penerbangan. Semuanya berbentuk PT.
* di sektor pelayaran, pengelola sarana ada PELNI, pengelola prasarana ada Pelindo.
* di sektor transportasi darat, pengelola sarana ada DAMRI, pengelola prasarananya ada 2. Kalau yg mengelola jalan berbayar itu ada Jasa Marga sedangkan jalan yg gratisan itu dikelola langsung sama Dirjen Bina Marga.

Sedangkan disektor perkeretaapian masih dimonopoli oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Pengelola sarana sudah jelas PT Sepur, kalau pengelola prasarana masih rancu apakah PT Sepur atau DJKA. Lalu kenapa sektor perkeretaapian ngga dibikin kayak sektor transportasi yg lain? Jawabannya yg tau cuma Tuhan dan Pemerintah

Kalau memang mau dipisahkan, perusahaan pengelola prasarana masih banyak kok sumber pendapatan yg bisa dimaksimalkan seperti dana IMO dari pemerintah, jasa penyewaan gudang, bisa membangun stasiun seperti Cikarang Dry Port, membangun hotel di atas stasiun, dan sudah tentu menarik TAC dari operator. Dan yang terpenting, pembentukan pengelola prasarana perkeretaapian itu perlu pemikiran lebih lanjut

[sapimes]

lumayan nyaman sih daripada yang dulu..tapi ya jangan ampe 3x lipat lah

[CC-201-23]

lumayan nyaman sih daripada yang dulu..tapi ya jangan ampe 3x lipat lah

2.5x lipat ga apa2 kan?

[dedy vh]

ini sama kaya' yang sudah pernah dibatalkan 2 kali itu karena orang KAI/KCJ gak bisa datang bukan om dedy?

--------------------------------------------------------------------------------

waduh kurang tahu saya , tapi yang jelas kalau saya lihat di iklannya di koran tempo ini untuk umum dan free ko !