ini saya malah tambah bingung soal TAC. ada 2 versi.

menurut kang logawa, biaya TAC tergantung volume (jumlah kereta dan beban angkutan). semakin banyak frekuensi maka TAC semakin mahal , karena berbanding lurus persis jalan tol, lewat banyak, ya mbayarnya tiket juga banyak.

tapi menurut kang zmidth, itu TAC sudah diborong semua untuk seluruh jaringan rel. jadi mirip langganan internet unlimited, pakai donload sedikit malah rugi. mending buat download yang banyak sekalian.

mana yang betul? tolong dijelaskan buat saya yang awam ini. trims.

(28-04-2013, 01:23 PM)ady_mcady Wrote: ini saya malah tambah bingung soal TAC. ada 2 versi.

menurut kang logawa, biaya TAC tergantung volume (jumlah kereta dan beban angkutan). semakin banyak frekuensi maka TAC semakin mahal , karena berbanding lurus persis jalan tol, lewat banyak, ya mbayarnya tiket juga banyak.

tapi menurut kang zmidth, itu TAC sudah diborong semua untuk seluruh jaringan rel. jadi mirip langganan internet unlimited, pakai donload sedikit malah rugi. mending buat download yang banyak sekalian.

mana yang betul? tolong dijelaskan buat saya yang awam ini. trims.

Jangan bingung om Ady. Itu semua itu perkiraan data yang ada, karena perhitungan TAC dan PSO itu belum transparan.

Seharusnya dana TAC seharusnya berbanding lurus dengan jumlah kereta yg jalan. Semakin banyak kereta yg jalan, semakin banyak biaya sewa(TAC) yg harus dibayarkan. Tapi di Indonesia itu beda. Di sini, kan biaya TAC sama dengan IMO. Artinya biaya sewa yg harus dibayar PT Sepur kepada Pemerintah itu sama dengan biaya perawatan prasarana yg diberikan oleh Pemerintah. Konsekuensinya, walaupun prasarana itu tidak dipakai, PT Sepur tetap membayar sewa prasarana tsb. Yup, bener om Ady, seperti berlangganan internet unlimited, download dikit biaya sewanya sama dengan yg download banyak. Itu pendapat saya, kalau ada yg berbeda pendapat ya monggo dishare disini

sebenarnya masalah ini (pso, imo, tac) macetnya dimana ya? apakah di level kementrian (keuangan, perhubungan, bappenas, bumn), atau di legislatifnya (dpr). sebab saya dengar2 kabar di parlemen bahwa anggota dewan dari daerah yang tidak ada kereta apinya sepertinya "tidak ikhlas" jika uang pso, imo, diambil dari pos apbn. klau dipikir2 secara logika sih ada benarnya juga mereka keberatan. lha apa manfaatnya bagi mereka katakanlah rakyat papua ikut mendanai imo, pso kereta, sementara mereka sendiri tidak ikut kebagian menikmati jasa kereta.

(28-04-2013, 04:42 PM)ady_mcady Wrote: sebenarnya masalah ini (pso, imo, tac) macetnya dimana ya? apakah di level kementrian (keuangan, perhubungan, bappenas, bumn), atau di legislatifnya (dpr).

Kalau saya lihat sich macetnya di Presiden sama Parlemennya. IMO ngga ada anggarannya, kayaknya dari Presidennya yg ngga mengalokasikan. Kalau PSO yg menyunat anggarannya itu Parlemen. Tolong koreksi kalau saya salah

(28-04-2013, 04:42 PM)ady_mcady Wrote: sebab saya dengar2 kabar di parlemen bahwa anggota dewan dari daerah yang tidak ada kereta apinya sepertinya "tidak ikhlas" jika uang pso, imo, diambil dari pos apbn. klau dipikir2 secara logika sih ada benarnya juga mereka keberatan. lha apa manfaatnya bagi mereka katakanlah rakyat papua ikut mendanai imo, pso kereta, sementara mereka sendiri tidak ikut kebagian menikmati jasa kereta.

Benar secara logika tapi sebagian, saya lebih melihat mereka yg berkata begitu karena iri di daerahnya tidak ada perkeretaapian. Memang Kereta api hanya dinikmati oleh masyarakat Pulau Jawa dan Sumatera. Tapi bukan berarti jadi alasan untuk menahan dana perkeretaapian, seharusnya mereka berjuang agar kereta api bisa dibangun di Sulawesi, Papua dan Kalimantan.

Buat Kang Logawa ini ada link untuk Peraturan Presiden yang dimaksud...
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2...ERPRES.htm

Selamat malam kang Logawa
Lagi males quote. Kang Logawa bingung ya dengan analogi internet unlimited. Memang iya seharusnya biaya operasionalnya berbanding lurus dengan jumlah kereta yg lewat. Mirip jalan tol, semakin banyak yg lewat semakin banyak pendapatan yg diperoleh. Semakin banyak kereta yg melintas harus semakin sering dipecok itu sudah wajar. Kalau pendapatan dari kereta yg melintas dikurangi biaya operasionalnya masih surplus ya ngga apa2.

Yang jadi masalah kan di lintas yg jarang kereta lewat contoh aja petak Solo-Wonogiri. Di lintas ini ada berapa kereta yg melintas, apakah pendapatan dari petak ini dikurangi biaya operasional merawat rel, sinyal dan stasiun masih surplus? Terus petak Padalarang-Cianjur, apa pendapatan yg diperoleh 4trip perjalanan KA Lokal menutupi biaya operasional dan merawat rel, sinyal, jembatan dan stasiun beserta pegawainya? Kalau minus sudah tentu PT Sepur akan membebankan ke lintas yg aktif. Lintas ini juga masuk dalam biaya sewa prasarana(TAC) kan? Yang rame aja kadang ngga surplus apalagi yang sepi. Dipakai atau enggak suatu prasarana perkeretaapian, biaya operasional kan tetep jalan alias PT Sepur tetap bayar biaya TAC. Saya setuju biaya TAC diibaratkan jalan tol atau sama juga dengan bayar biaya internet pake sistem kuota(dan memang seharusnya kayak gitu), tapi melihat keadaan yg ada sekarang saya jadi bergeser menjadi sistem unlimited gitu.

Kang, PerPres sudah ditandatangani, PM juga sudah ada, UU udah berlaku juga, tapi kenapa PT Sepur masih teriak2 IMO tidak pernah turun. Menteri BUMN yg sekarang pun mengatakan IMO tidak turun. Padahal sudah ganti tahun anggaran lho. Kalau IMO tidak turun, artinya Pemerintah masih menganggap kalau IMO sama dengan TAC yg harus dibayar oleh PT Sepur. Dalam berita yg dicantumkan sama kang Logawa, PT Sepur minta bayar TAC 600milyar sedangkan Pemerintah harus bayar IMO 2triliun. Kalau TAC=IMO, berarti PT Sepur saat ini harus bayar TAC 2triliun. Bayar 2triliun tapi ngga semua prasarana dimanfaatkan dengan optimal ya yg rugi PT Sepur donk. PT Sepur ogah rugi sendirian, akhirnya mengajak masyarakat rugi bareng2 lewat tarif yg mahal.

setau saya TAC blm ada dasar hukum pemungutannya sbg PNBP. menurut slentingan, TAC ini juga blm akan diatur dalam revisi peraturan pemerintah yg mengatur seluruh PNBP yg berlaku di kemenhub. semoga aja ini gak jadi alasan buat memperpanjang rezim IMO=TAC.

Maaf agak melenceng sedikit, kan ada wacana akan dipisahkannya pengelolaan sarana dan prasarana KA, dengan akan dibentuknya PT Prasarana KA (nama imajiner :p) yang tugasnya mengelola prasarana seperti rel, stasiun, sinyal dll. Lalu kalau mengikuti perbincangan kang Logawa dan kang Zmidth besaran IMO dan TAC masih simpang siur, karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) keberatan membayar TAC sebesar IMO atau dengan kata lain dianggap impas-impasan, karena logikanya ada track tidak aktif yang mati yang juga harus "disewa" dan sekaligus "dipelihara" oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Nah sekarang kalau memang jadi ada pemisahan pengelolaan dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya membayar TAC pada jalur yang dilintasinya saja, apakah secara hitung2an akan otomatis berpengaruh pada harga tiket menjadi lebih murah karena beban variabel harga tiket tidak terbebani biaya perawatan jalur mati? Atau akan sama saja karena beban perawatan jalur mati akan berpindah bebannya kepada perusahaan baru tersebut dan juga ujung2nya akan mempengaruhi harga TAC ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nantinya?