(16-03-2013, 11:20 PM)ariadiere Wrote: weitss kyknya banyak yang mengkritik terhadap kenaikan harga K3 nih, tp tenang aja beberapa waktu lagi tarifnya pasti bakal turun lagi kok menjadi rata2 50rb. mengingat pengajuan tentang penambahan subsidi untuk KA ekonomi sedang di"godok" di DPR sono.

Kalo rata-rata 50ribu masih terlalu sadis kayaknya ..... baik bagi keuangan negara atau PT. KAI .... apalagi kalo sistemnya masih reimburse kayak kemaren-kemaren Yang jelas, selama masih di bawah 100 ribu sebenernya saya rela bayar kok ... Rp 70.000 atau Rp 80.000 untuk KA Brantas misalnya, itu cukup rasional menurut pendapat saya. Hahaha. Ya kalo relasi yang lebih pendek tentu disesuaikan, di bawah itu.

Ya tapi kalo bisa 50.000 tentu saja saya tetep mau dan tetep ngiler ... semoga kalo yang ini yang kejadian, baik PT. Sepur ataupun Pemerintah gak ada yang tekor salah satu.

(16-03-2013, 03:09 PM)Toentang Wrote: Sekali lagi menurut saya, pemasangan AC di K3 yang dilakukan saat ini adalah akal-akalan atau halusnya "trik" untuk menaikkan harga K3. Mengapa akal-akalan? Karena dengan terpasangnya AC di K3, maka gugurlah status K3 sebagai KA bersubsidi, dengan demikan akan ada alasan untuk menaikkan harga tiket K3.
Padahal hampir semua AC dipasang di K3 adalah AC split yang peruntukannya dipasang di rumah/gedung. Sehingga jika dipaksakan dipasang di kereta/gerbong jelas akan berbeda performanya. Suhu kurang dingin, biaya perawatan tinggi, tidak awet, dll akan menjadi hal yang sering terjadi jika dipaksakan seperti ini. (Tips: bawa saja remote AC universal jika ingin "mengatur sendiri" suhu AC di KA. Set remote sesuai dengan merk AC yg terpasang lalu bebas dah mainin suhunya.)
Lebih baik harga tiket K3 non-AC saat ini dinaikkan saja asal tidak terlalu tinggi, daripada mengganti K3 menjadi K3AC kemudian "mengganti" harganya. Dengan kenaikan 3x lipat, sudah bukan naik lagi, tapi ganti harga.

Saya tetap mengapresiasi positif peraturan untuk membatasi penumpang KA menjadi maksimal 100% tempat duduk. Itu langkah yang SANGAT BAGUS SEKALI menurut saya, tetapi untuk ACnisasi K3 dan penghapusan KA-KA lokal itu menjadi hal yang sangat disayangkan. Mungkin langkah-langkah tsb, untuk mengganti pendapatan yang berkurang karena pembatasan penumpang, tapi harusnya masih banyak cara lain selain trik AC Split-isasi K3.

Emang K3 itu identik dgn KA yg disubsidi ya, Kang...? Itu kan dulu, kalo sekarang ya nggak bs dibilang kyk gitu. Dalam Peraturan Menteri ajah dah tertulis kereta kelas ekonomi itu dibedakan jadi 2, antara yg penugasan Pemerintah dan yg bukan penugasan Pemerintah. Kalo subsidi yg diberikan Pemerintah semakin sedikit, tindakan dari operator paling2 mengurangi jumlah rangkaian atau menaikkan tarif yg dibebankan penumpang. So, saran saya lebih baik buka mata buka telinga & tetap terus survive utk kehidupan yg lebih baik. Jadi kalo sewaktu2 subsidi utk kereta api dicabut jadi nggak kaget...

(16-03-2013, 08:01 AM)argolawu69 Wrote: IMHO, PSO dialihkan ke KA komuter aja deh. biar orang2 beralih ke transportasi umum. dan beban jalanan di kota menjadi terkurangi.

enak bener yg d jabodetabek ya

(18-03-2013, 01:44 AM)warsito Wrote:

(16-03-2013, 08:01 AM)argolawu69 Wrote: IMHO, PSO dialihkan ke KA komuter aja deh. biar orang2 beralih ke transportasi umum. dan beban jalanan di kota menjadi terkurangi.

enak bener yg d jabodetabek ya

Enak gimana? itu KRL eko pada dihapusin diganti CL yang kondisinya malah lebih buruk dibandingkan KL3 :V

masih bimbang antara "keberatan" dan "memaklumi"

keberatan = karena udah terbiasa mengandalkan KA dari segi harga, tapi sekarang udah pada meroket harganya....

memaklumi = maklum lah, karena harga mahal sesuai dengan jarak tempuhnya...

ada yang mau bentu saya menyelesaikan permasalahan ini?

(17-03-2013, 11:56 PM)Logawa_ATB Wrote: Emang K3 itu identik dgn KA yg disubsidi ya, Kang...? Itu kan dulu, kalo sekarang ya nggak bs dibilang kyk gitu. Dalam Peraturan Menteri ajah dah tertulis kereta kelas ekonomi itu dibedakan jadi 2, antara yg penugasan Pemerintah dan yg bukan penugasan Pemerintah. Kalo subsidi yg diberikan Pemerintah semakin sedikit, tindakan dari operator paling2 mengurangi jumlah rangkaian atau menaikkan tarif yg dibebankan penumpang. So, saran saya lebih baik buka mata buka telinga & tetap terus survive utk kehidupan yg lebih baik. Jadi kalo sewaktu2 subsidi utk kereta api dicabut jadi nggak kaget...

Emmm... pernah ada K1 or K2 yang disubsidi ya???

Oke, coba kita buka mata seperti saran bung Logawa_ATB. Ini ada di website resmi Departemen Perhubungan.

http://www.dephub.go.id/read/berita/56873

[spoiler]
PSO KA Tahun 2013 sebesar Rp 704 M
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK, 11/03/2013. Dibaca sebanyak 249 kali.

(Jakarta, 13/3/2013) Pagu dana Public Service Obligation (PSO) Perkeretaapian tahun 2013 sebesar Rp 704.784.789.000. Jumlah ini memang lebih kecil dibandingkan dengan kontrak PSO tahun 2012 sebesar 770 miliar, namun masih diatas serapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang hanya Rp 624 miliar.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hanggoro Budi Wiryawan yang di dampingi Kapuskom Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan di Jakarta, Jumat (8/3) menjelaskan, besaran dana PSO ini bukan diputuskan oleh Kementerian Perhubungan melainkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dijelaskan oleh Hanggoro, pada tahun 2012, pemerintah menganggarkan pagu PSO sebesar Rp 770 miliar untuk 98.056.558 tempat duduk. Namun yang terserap oleh PT Kereta Api selaku penyelenggara hanya Rp 624 miliar untuk 84.637.262 tempat duduk. Selisih yang tidak terserap sebesar Rp 146 miliar untuk 13.419.296 tempat duduk.

Tidak terserapnya seluruh anggaran PSO tersebut, seperti diungkapkan Hanggoro, dikarenakan beberapa hal, seperti frekuensi dan stamformasi realisasi lebih rendah, sebagai akibat penarikan KRL Ekonomi yang diganti dengan KRL AC Commuter Line, dan juga akibat pekerjaan pemasangan AC Split pada kereta ekonomi. Juga akibat longsor di jalur Cilebut-Bojong Gede beberapa waktu lalu, sehingga kereta tidak bisa beroperasi sampai Bogor.

Jumlah PSO Perkeretaapian tahun 2013 ini sebesar Rp 704 miliar ditetapkan berdasarkan Surat Dirjen Anggaran No S-14/AG/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal pemberitahuan pagu APBN tahun 2013 untuk PSO Perkeretaapian.

Namun demikian, besaran PSO untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) ini masih belum final, karena masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR-RI pada 13 Maret mendatang. ‘’Apakah nanti jumlah PSO nya tetap, bertambah atau dikurangi ya tergantung keputusan DPR nanti,’’ jelasnya.

Untuk diketahui sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2007, formulasi PSO adalah selisih tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian dikurangi tarif yang ditetapkan pemerintah. Adapun tarif itu sendiri merupakan perhitungan dari biaya produksi di tambah dengan keuntungan sebesar 8 persen.

Pola penghitungan PSO pun beberapa kali mengalami perubahan. Perhitungan PSO tahun anggaran tahun 2000 sampai 2010 menggunakan selisih biaya dikurangi dengan pendapatan sesuai SKB 3 Menteri dan SKB 3 Dirjen.

Namun perhtiungan PSO tahun anggaran 2011 sampai dengan 2012 menggunakan selisih tarif yang dihitung penyelenggara sarana dengan menggunakan Pedoman Perhitungan Tarif sesuai Permenhub No 28 Tahun 2012 dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. (JO)
[/spoiler]

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebenarnya masih ada dana PSO yang cukup besar, cukup untuk mensubsidi belasan juta tempat duduk. Adanya bencana dan pemasangan AC split sebenarnya bukan alasan yang tepat untuk mengurangi jumlah kereta/gerbong yang bersubsidi.
Baiknya kita berharap agar pemerintah dan DPR memberikan subsidi yang lebih besar dan tepat sasaran. Dan semoga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) agar menggunakan subsidi tsb secara bijak.

Subsidi untuk transportasi massal di negara majupun tetap masih ada. Di AS menurut VoA, yang saya lihat dan dengar di TV (buka mata dan telinga lagi neh ), subway di sana pun tetap disubsidi pemerintah.

(18-03-2013, 04:45 AM)CC-201-23 Wrote:

(18-03-2013, 01:44 AM)warsito Wrote:

(16-03-2013, 08:01 AM)argolawu69 Wrote: IMHO, PSO dialihkan ke KA komuter aja deh. biar orang2 beralih ke transportasi umum. dan beban jalanan di kota menjadi terkurangi.

enak bener yg d jabodetabek ya

Enak gimana? itu KRL eko pada dihapusin diganti CL yang kondisinya malah lebih buruk dibandingkan KL3 :V

lebih buruk ? kaga si menurut saya, paling cuma umpel2annya aja yang ga kuat

(18-03-2013, 11:11 AM)warsito Wrote:

(18-03-2013, 04:45 AM)CC-201-23 Wrote:

(18-03-2013, 01:44 AM)warsito Wrote:

(16-03-2013, 08:01 AM)argolawu69 Wrote: IMHO, PSO dialihkan ke KA komuter aja deh. biar orang2 beralih ke transportasi umum. dan beban jalanan di kota menjadi terkurangi.

enak bener yg d jabodetabek ya

Enak gimana? itu KRL eko pada dihapusin diganti CL yang kondisinya malah lebih buruk dibandingkan KL3 :V

lebih buruk ? kaga si menurut saya, paling cuma umpel2annya aja yang ga kuat

ka komuter jabodetabek sebenarnya permasalahan lokal DKI, jabar dan banten.. kalo mau subsidi ya hendaknya pemda2 terkait ikut campur tangan, jangan hanya mengandalkan PSO dari pemerintah pusat.

(18-03-2013, 11:20 AM)eri4nto Wrote:

(18-03-2013, 11:11 AM)warsito Wrote:

(18-03-2013, 04:45 AM)CC-201-23 Wrote:

(18-03-2013, 01:44 AM)warsito Wrote:

(16-03-2013, 08:01 AM)argolawu69 Wrote: IMHO, PSO dialihkan ke KA komuter aja deh. biar orang2 beralih ke transportasi umum. dan beban jalanan di kota menjadi terkurangi.

enak bener yg d jabodetabek ya

Enak gimana? itu KRL eko pada dihapusin diganti CL yang kondisinya malah lebih buruk dibandingkan KL3 :V

lebih buruk ? kaga si menurut saya, paling cuma umpel2annya aja yang ga kuat

ka komuter jabodetabek sebenarnya permasalahan lokal DKI, jabar dan banten.. kalo mau subsidi ya hendaknya pemda2 terkait ikut campur tangan, jangan hanya mengandalkan PSO dari pemerintah pusat.

subsidi PSO itu kan tanggung jawabnya pusat lewat Kemenhub-Dirjen KA kan? berarti Pemda tidak punya andil apapun dalam penyubsidian kereta eko

(18-03-2013, 01:14 PM)CC-201-23 Wrote:

(18-03-2013, 11:20 AM)eri4nto Wrote:

(18-03-2013, 11:11 AM)warsito Wrote:

(18-03-2013, 04:45 AM)CC-201-23 Wrote:

(18-03-2013, 01:44 AM)warsito Wrote: enak bener yg d jabodetabek ya

Enak gimana? itu KRL eko pada dihapusin diganti CL yang kondisinya malah lebih buruk dibandingkan KL3 :V

lebih buruk ? kaga si menurut saya, paling cuma umpel2annya aja yang ga kuat

ka komuter jabodetabek sebenarnya permasalahan lokal DKI, jabar dan banten.. kalo mau subsidi ya hendaknya pemda2 terkait ikut campur tangan, jangan hanya mengandalkan PSO dari pemerintah pusat.

subsidi PSO itu kan tanggung jawabnya pusat lewat Kemenhub-Dirjen KA kan? berarti Pemda tidak punya andil apapun dalam penyubsidian kereta eko

pemda punya andil mas, baca aja UU perkeretaapian