(21-01-2012, 05:57 PM)peseg5 Wrote: Itulah kenapa sebaiknya Ditjen KA benar2 turun ke lapangan dan merasakan naik KRL pada saat jam sibuk, sebelum membuat instruksi2 konyol pembatasan yang nilainya mengada2.

Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan jika mungkin penilaian saya terhadap Dirjen KA terkesan kasar dan berlebihan.

Tapi memang kenyataannya begitu.

Pendapat saya tentang Dirjen KA saat ini adalah mereka hanya segerombolan orang bodoh tak tahu KA, tetapi memaksakan ketidak tahuan mereka ke PT KA. Jadi agar orang PT KA dipaksa tahu siapa yang berkuasa diatas mereka.

Kebijakan penomoran lokomotif (dan gerbong) adalah kebijakan Dirjen KA yang sangat saya kecam. Selain penetapan undang-undangnya berbau plagiat, yang namanya penomoran lokomotif itu hak prerogatif perusahaan KA. Bukan urusannya Dirjen KA sebagai regulator.

Banyak sekali hal-hal yang seharusnya menjadi wewenang Dirjen KA, tetapi tidak dijamah, karena mereka tidak tahu KA.

Semenjak Tunjung Hendrawan menjadi Dirjen KA (dan Hermanto Dwiatmoko menjadi salah satu tangan kanannya) banyak sekali kebijakan-kebijakan aneh dari Dirjen KA yang sejujurnya kontra produktif terhadap kemajuan perkereta apian kita, karena membuat takut calon investor swasta untuk terjun ke dunia KA di Indonesia.

Fakta bahwa DB Shenker (yang nota bene anak perusahaan dari Deustche Bundesbahn) tidak terjun ke dunia KA di Indonesia adalah buktinya.

Terlalu banyak birokrasi dan kepentingan politik yang membuat perusahaan swasta takut membuat perusahaan KA di Indonesia.

Maaf kalau rada melenceng jauh. Tadinya saya sempat kaget terhadap wacana pembatasan angkutan KA komuter. Tapi begitu tahu bahwa wacana ini digulirkan Dirjen KA, bukan PT KA, saya menjadi mahfum...