Suara Karya Online Wrote:Kilas Bisnis
Kemenhub Inventarisasi Aset Kereta Api


Kamis, 1 Desember 2011
JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan mengambil alih aset prasarana kereta api (KA). Aset yang diperkirakan mencapai Rp 55,68 triliun ini sedang diinventarisasi untuk diketahui bagian mana yang menjadi milik PT KA dan pemerintah. Saat ini ditengarai banyak aset PT KA yang dikuasai pihak ketiga. Aset terdiri dari berupa tanah Rp 34,9 triliun, jalanan KA Rp 18,7 triliun, jembatan Rp 1,9 triliun, serta gedung dan bangunan Rp 52,8 miliar. Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan mengatakan, inventarisasi aset berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan Kementerian Perhubungan. "Jika audit aset ini selesai, maka laporan keuangan Kemenhub 2011 bisa berstatus wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Pada 2009-2010, Kemenhub hanya mendapat wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK," kata Menhub di Jakarta, kemarin.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenhub untuk 2009-2010 menemukan 16 temuan. Padahal pemerintah mendorong agar seluruh laporan keuangan kementerian/lembaga negara pada 2011 dan 2012 tidak lagi berstatus WDP atau tanpa pendapat (disclaimer). Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan mengatakan, aset Rp 55,6 triliun yang sudah dicatat Kemenhub didasarkan pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sebelum UU diterbitkan memang terkesan seluruh aset kereta api milik PT KA. Namun, sejak UU Perkeretaapian ada, kepemilikan aset harus dipisahkan dan sebagai dasar untuk menetapkan neraca awal PT KA. "Ini sebagai acuan direalisasikannya multioperator untuk KA di Tanah Air. Sekarang aset diinventarisasi oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan diharapkan bisa tuntas tahun ini," ucapnya. (Syamsuri S)

biar makin rame dunia perkeretaapian kita....asal bersaing secara fair ya

(29-11-2011, 12:33 PM)kabei Wrote:

(29-11-2011, 11:53 AM)eri4nto Wrote: tadi sempat baca rencana pemisahan aset PT KA dengan aset pemerintah, apakah terhadap aset SDM (pegawai) ini juga dilakukan pemisahan? dalam bayangan saya, hendaknya pegawai ini juga dipisahkan secara jelas dan dijadikan pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian perhubungan dan mendapatkan gaji dari belanja pegawai APBN.

tergantung, ada sebagian yang jadi pegawai PT KA ada yang sebagian jadi pegawai pemerintah (meski ga serta merta jadi pns)...

betul Om Kabei... bisa saja, pegawai bidang sarana perkeretaapian dijadikan pegawai PT KA (Pegawai BUMN) sementara pegawai bidang prasarana, stasiun dll dijadikan pegawai negara (dengan tidak harus menjadi PNS)... soalnya tidak mungkin semua pegawai tersebut dijadikan PNS karena banyak hal yang tidak sesuai dengan banyak peraturan tentang PNS beserta kewajiban, hak dan kewenangan yang mengikutinya,,, mulai dari sistem pengadaan calon pegawai, masa yg disebut sebagai masa pendidikan (Calon PNS) dan beberapa standar kepangkatan, masa pengabdian, kompetensi, kredit poin dan integritas tertentu yang harus dipenuhi seorang PNS, apalagi PNS dengan jabatan dan kewenangan tertentu. dan terlebih lagi instansi yang menerima re****rasi

mungkin salah satu solusinya adalah menjadikan pegawai negara non-PNS. seperti pegawai Komisi2 atau Dewan2 tertentu yang menerima hak bukan berupa gaji, melainkan berupa honorarium..... seperti pegawai KPK, bukan PNS tapi honorariumnya lebih dari cukup koq.......

(01-12-2011, 06:37 PM)pardjono Wrote: Pernah baca berita bahwa Pemerintah akan mendirikan BUMN yang mengurus prasarana perkeretaapian. Jadi untuk tahap awal masa transisi pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang bertugas mengurus prasarana layak dijadikan pegawai BUMN baru dimaksud.

yaa... sah-sah saja sih PakDhe... cuman yang perlu diingat lagi, ketika sebuah perusahaan berbentuk PT, maka akan terikat dengan Undang-Undang PT dan akan memberikan keleluasaan kepada perusahaan bersangkutan untuk berorientasi pada pendapatan sebesar-besarnya....

hal tersebut tidak dilarang bahkan harus seperti itu ketika udah menjadi sebuah PT. cuman yang harus diwaspadai, apakah PT baru tersebut sehat dan tahan banting, serta mampu berbuat secara optimal??? nanti alih-alih mendapatkan untung besar, yang ada malah masuk dalam "perawatan" PPA (semoga saja tidak demikian- karena terdapat beberapa BUMN berbentuk PT, yang diperbolehkan mencari keuntungan sebesar-besarnya, yang ada malah perusahaan menjadi tidak sehat, tapi tetep aja gaji dan kesejahteraan karyawan digedein.... pake acara bonus akhir tahun pula.... padahal neraca keuangan sudah tidak sehat, membebani APBN tapi koq ya tetep kasih gaji+bonus gede plus tunjangan akhir tahun pula). hal ini kan kontraproduktif, padahal di sisi lain Kementerian/Lembaga negara (terutama yg telah menerima re*****asi) yang masih amburadul, capaian targetnya tidak terpenuhi dan tidak dapat menunjukkan peningkatan kinerja yang terukur, besaran re*** nya akan dikurangi, bahkan dapat dihilangkan sama sekali. selain itu, anggaran untuk mata anggaran serupa yg diperuntukkan untuk tahun berikutnya akan dihilangkan.

secara BUMN baru kan umumnya dibuat dalam bentuk PT, hampir ga ada BUMN baru berbentuk Perum.

melihat hal tersebut, mungkin akan lebih baik jika operator prasarana diselenggarakan oleh sebuah BLU, yang diwajibkan untuk tidak rugi, namun tetap mengedepankan pelayanan publik. sehingga akan terisi dengan orang-orang yang kompeten, mencintai KA, menginginkan yang terbaik untuk KA dan tidak hanya berpikir menggali uang dari KA. kalo terbentuk sebuah integritas dan sebuah semangat cinta KA, maka akan ada perbaikan di sana-sini, pelayanan optimal, customer {operator-operator KA) puas ya... keuntungan jangka panjang tinggal menunggu waktu, dan tinggal satu tugas (yg cukup berat sih) yakni mempertahankan CUSTOMER TRUST

CMIIW

(01-12-2011, 05:54 PM)Bangunkarta Wrote:

(29-11-2011, 12:33 PM)kabei Wrote:

(29-11-2011, 11:53 AM)eri4nto Wrote: tadi sempat baca rencana pemisahan aset PT KA dengan aset pemerintah, apakah terhadap aset SDM (pegawai) ini juga dilakukan pemisahan? dalam bayangan saya, hendaknya pegawai ini juga dipisahkan secara jelas dan dijadikan pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian perhubungan dan mendapatkan gaji dari belanja pegawai APBN.

tergantung, ada sebagian yang jadi pegawai PT KA ada yang sebagian jadi pegawai pemerintah (meski ga serta merta jadi pns)...

betul Om Kabei... bisa saja, pegawai bidang sarana perkeretaapian dijadikan pegawai PT KA (Pegawai BUMN) sementara pegawai bidang prasarana, stasiun dll dijadikan pegawai negara (dengan tidak harus menjadi PNS)... soalnya tidak mungkin semua pegawai tersebut dijadikan PNS karena banyak hal yang tidak sesuai dengan banyak peraturan tentang PNS beserta kewajiban, hak dan kewenangan yang mengikutinya,,, mulai dari sistem pengadaan calon pegawai, masa yg disebut sebagai masa pendidikan (Calon PNS) dan beberapa standar kepangkatan, masa pengabdian, kompetensi, kredit poin dan integritas tertentu yang harus dipenuhi seorang PNS, apalagi PNS dengan jabatan dan kewenangan tertentu. dan terlebih lagi instansi yang menerima re****rasi

mungkin salah satu solusinya adalah menjadikan pegawai negara non-PNS. seperti pegawai Komisi2 atau Dewan2 tertentu yang menerima hak bukan berupa gaji, melainkan berupa honorarium..... seperti pegawai KPK, bukan PNS tapi honorariumnya lebih dari cukup koq.......

(01-12-2011, 06:37 PM)pardjono Wrote:

Pernah baca berita bahwa Pemerintah akan mendirikan BUMN yang mengurus prasarana perkeretaapian. Jadi untuk tahap awal dalam masa transisi pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang bertugas mengurus prasarana layak dijadikan pegawai BUMN baru dimaksud.

bukan BUMN, tapi semacam Badan Layanan Umum. nah BLU ini statusnya antara instansi pemerintah dan BUMN............

(02-12-2011, 08:43 AM)kabei Wrote:

(01-12-2011, 06:37 PM)pardjono Wrote:

Pernah baca berita bahwa Pemerintah akan mendirikan BUMN yang mengurus prasarana perkeretaapian. Jadi untuk tahap awal dalam masa transisi pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang bertugas mengurus prasarana layak dijadikan pegawai BUMN baru dimaksud.

Bukan BUMN, tapi semacam Badan Layanan Umum. Nah BLU ini statusnya antara instansi pemerintah dan BUMN ....

Teng Kyu. Tinggal kita tunggu saja realisasinya.

Kalo masalah pemisaha sarana perkeretaapian pas di BD ada spanduk kalo SPKA menolak pemisahannya
jadi keknya bakalan berlarut2 kalo kek gini

(05-12-2011, 04:11 PM)Gopar new image Wrote: Kalo masalah pemisahan sarana perkeretaapian pas di BD ada spanduk kalo SPKA menolak pemisahannya.
jadi keknya bakalan berlarut2 kalo kek gini.

Mungkin karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang tugasnya mengurus prasarana kuatir akan dirumahkan.