Quote:PROYEK SUBWAY
DPRD DKI Ingatkan agar
Kasus Monorel Tak Terulang
Rabu, 25 Maret 2009
JAKARTA (Suara Karya): Direktur PT Mass Rapid Transit (MRT), Tribudi Rahardjo, mengatakan, desain konstruksi proyek subway akan selesai April 2009. Megaproyek transportasi massal itu dikerjakan dengan sistem paket. "Tendernya pun bisa dipercepat dari 12 bulan menjadi 9 bulan, sehingga pembangunan konstruksi dimulai akhir 2010," kata Budi Rahardjo di Balai Kota DKI.
Sementara itu, dana pinjaman tahap kedua untuk proyek MRT segera cair. Pinjaman senilai 450 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 4,95 triliun itu dipergunakan untuk pembangunan konstruksi jaringan dan stasiun.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pekan lalu menjelaskan, penandatanganan naskah pinjaman tahap kedua antara Pemprov DKI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dilakukan akhir Maret ini. "Persetujuan pinjaman itu mempercepat jalannya proyek dan mimpi kita untuk memiliki jaringan MRT akan terwujud," kata Fauzi.
Menanggapi percepatan desain proyek dan pencairan dana pinjaman dari Pemerintah Jepang, Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI Jakarta, Sayogo Hendrosoebroto, mengharapkan Pemprov DKI berhati-hati dalam melaksanakan pengawasan kinerja PT MRT. "Jangan sampai kasus monorel terulang. Kami minta segala sesuatu diperhitungkan dengan saksama. Proyek ini pertaruhan besar Pemprov DKI," kata Hendro.
Dana senilai Rp 4,95 triliun itu merupakan bagian dari total dana proyek MRT senilai Rp 10,3 triliun. Sebagian besar yakni Rp 8,4 triliun diperoleh dari pembiayaan Japan Banking International Consortium (JBIC). Sebelumnya, pada 2008 telah dilakukan pencairan dana pinjaman tahap 1 sebesar Rp 163 miliar.
Dana tersebut dipergunakan untuk penunjukan konsultan serta pembuatan desain dasar. Menurut Fauzi Bowo, desain yang telah dibangun mengintegrasikan lingkungan dengan seluruh moda transportasi, mulai dari busway, kereta hingga MRT. Jaringan transportasi makro itu akan terhubung dengan jalur pedestrian dan city walk.
Terkait itu, pekan lalu Marubeni Inc, megakorporasi asal Jepang, menyatakan keinginannya untuk ikut mengerjakan proyek kereta api bawah tanah di Jakarta.
Subway tahap I akan dibangun sepanjang 14,3 km dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas. Jalur di atas permukaan ada empat stasiun. Mulai Lebak Bulus-Fatmawati-Cipete-Haji Nawi-Blok A-Blok M-Sisingamangaraja dan Senayan. Kemudian disambung jalur di dalam tanah dengan delapan stasiun. Mulai Istora Senayan-Benhil-Setiabudi-Dukuh Atas. Sedangkan tahap II dimulai dari Dukuh Atas hingga Kota. Jika review telah diselesaikan, kajian kelayakan tahap II subway dari Dukuh Atas ke Kota.
Semoga saja pemerintah kali ini benar2 serius dengan rencananya, belajar dari pengalaman proyek monorail yang layu sebelum berkembang setelah menghabiskan anggaran negara. Setidaknya dengan adanya subway ini akan menjadi solusi kemacetan di ibukota dan meringankan beban KRL jabodetabek.
Semoga saja rute "Jakarta Metro" yang ada di BVE benar-benar terwujud dengan adanya keputusan ini..
sarat nya yg harus di penuhi...
jakarta harus anti banjir dulu..........
we supratman Wrote:sarat nya yg harus di penuhi...
jakarta harus anti banjir dulu..........
betul juga Om ipenk.....
masa nanti di subway naik banana boat....
Setau sy, tuk jalur Blok M - Dukuh atas sepanjang jalan Jendral Sudirman bebas banjir..??
Walau bebas banjir tapi kan kita nggak tau 1 atau 2 tahun mendatang.Namanya juga jakarta.....
Otto sich pesimis saja, bukan pada pembangunannya, namun pada perawatannya.
Ya.., seperti banjir, GEPENG, rokok, permen karet, sampah, yaaa..., model-model gitu....
Selain faktor banjir, perhatikan juga faktor kontur tanahnya...
Sekarang ini banyak galian kabel sama pipa gas di bawah kota Jakarta, kalo tahu-tahu pas digali pipa gasnya tersenggol terus bocor gawat kan...
Mungkin soal banjir udah dipikirkan masak-masak untuk di antipasi. kalo betul jadi dibikin Subway berapa lama ya pembuatannya?
saya baca berita tentang Depo MRT rencananya akan di bangun di atas.
Nih beritanya:
Quote:Depo MRT Akan Dibuat "Melayang"
JAKARTA - Karena keterbatasan lahan, Depo Mass Rapid Transit (MRT) akan dibangun di atas Terminal Lebak Bulus.
Direktur Utama PT MRT Tribudi Raharjo menjelaskan, kendala pembangunan MRT adalah membangun tempat peristirahatan dan perawatan kereta. Rencana awal, depo tersebut akan dibangun di atas lahan antara Terminal Lebak Bulus dan Stadion Lebak Bulus.
Namun ternyata lahan yang berada di sisi terminal maupun stadion tidak mampu menyangga depo tersebut.
"Oleh karena itu, depo akan dibangun melayang," jelasnya, Selasa (21/4/2009).
Sayangnya, Budi tidak dapat menjelaskan sepsifikasi luas depo tersebut. Jika dibangun di atas terminal, lanjutnya, proses pembangunan tidak terlalu rumit. Lahan yang akan dibebaskan hanya di daerah Lebak Bulus dan sebagian Fatmawati.
"Sementara untuk pemasangan tiang pancang pondasi di dalam terminal tidak membutuhkan pembebasan. Panitia Pembebasan Tanah (P2T) saat ini sedang memproses pembebasan tanah di tikungan Fatmawati," ujarnya.
Budi menjelaskan, total dana pembebasan untuk sarana transportasi massal berbasis rel ini yang disiapkan dalam anggaran tahun lalu sebsar Rp62 miliar. Namun karena tidak terserap seluruhnya, maka kembali dianggarkan di APBD 2009 sebanyak Rp90 miliar.
Ada sembilan stasiun laying, diantaranya Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, dan Senayan.
Sementara tiga stasiun bawah tanah yaitu stasiun Bendungan Hilir, Setiabudi, dan Dukuh Atas. Mulai dari depan Senayan, terangnya, jalur MRT mulai turun ke bawah tanah dengan kedalaman mencapai 15 meter. Lintasan MRT yang akan dibangun sepanjang 14,3 kilometer. MRT mengambil rute Lebak Bulus-Dukuh Atas.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan akan menerapkan pola konsinyasi dalam pembebasan lahan MRT. Hal ini diperlukan agar ada kepastian penyelesaian pembebasan lahan.
"Konsinyasi diperlukan jika ada warga yang menolak dibayar sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pembebasan lahan MRT untuk stasiun-stasiun di sepanjang Jalan Fatmawati sudah dilakukan. Yang belum hanya lahan untuk depo di Lebak Bulus lantaran menunggu jadinya desain awal," imbuhnya.
Konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 yang telah diubah oleh Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam aturan tersebut diatur, bila pemilik tanah tidak bersedia menerima jumlah ganti rugi yang ditawarkan pemerintah, maka prosesnya dilanjutkan di pengadilan. Sementara uang ganti ruginya juga dititipkan di pengadilan. Bila di tingkat pengadilan negeri pemilik tanah tidak puas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi.
Sebagai acuan silahken di bahas...
Penyangga lagi? ntar kayak monorel lagi?
wuih monorel batal, sekarang subway.. kok ndak memperbanyak jalur KRL aja sih?
gmn mo bikin subway coba...
wong masalh banjir ja blum beres smpe skrng...
yang da klo banjir tar malah kerendem air semua...
terlalu berambisi nih...
Shin Muhammad Wrote:wuih monorel batal, sekarang subway.. kok ndak memperbanyak jalur KRL aja sih?
monorel bukan batal....
tapi kehambat gara-gara pemrov gak mau nanggung jaminan kalo monorel merugi..
kan pinjaman pembangunan ada syaratnya....
kutipan dari beritajakarta.com :
Quote:PLN Suplai Listrik 50 MVA untuk MRT
lenny
Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mewujudkan mass rapid transit (MRT) sepertinya tak lama lagi akan terwujud. Karena untuk penyediaan energi listrik, tahap awal PT PLN telah menyanggupi untuk menyuplai tenaga listrik sebesar 50 mega volt amphere (MVA). Penyediaan suplai listrik ini diperkuat dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT MRT dan PLN di Hall B 1 Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (15/6) pagi.
Dalam nota kesepahaman itu, kedua pihak sepakat akan ada sistem dan tegangan penyaluran daya listrik. MoU juga mencakup kerja sama dalam penyediaan tanah/lahan/area/ruang untuk sarana sistem kelistrikan yaitu gardu induk, gardu distribusi, perencanaan, pelaksanaan/pembangunan, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan prasarana, dan sarana sistem tenaga listrik serta pendukungnya. Nota kesepahaman ini dibuat terkait dengan kebutuhan listrik MRT Jakarta cukup besar dalam kurun waktu yang cukup panjang selama proses pembangunan maupun ketika MRT beroperasi.
Direktur Utama PT MRT, Tribudi Rahardjo, mengatakan, MRT yang direncanakan akan dioperasikan pada tahun 2016 dibangun dengan 12 stasiun yang akan menggunakan energi listrik. Energi listrik ini akan disuplai oleh PT PLN yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Untuk tahap awal, lanjutnya, besar daya listrik yang dibutuhkan dalam operasional MRT sebesar 50 mega volt amphere (MVA) dengan tegangan kerja 20 kaki. â€Itu semua disanggupi oleh PT PLN,†kata Tribudi Rahardjo.
Jika memang diperlukan penambahan daya listrik lebih dari 50 MVA, Tribudi yakin PT PLN akan sanggup untuk melakukan penambahan. Dengan dukungan dan jaminan dari PLN dalam pengadaan listrik berkualitas tinggi, menjadi hal penting bagi kesuksesan pembangunan dan operasional MRT Jakarta.
Keyakinan Tribudi terlihat dari proses penandatanganan nota kesepahaman begitu cepat dapat disepakati kedua belah pihak. Hanya dua bulan dalam dua kali pertemuan dengan PT PLN, isi nota kesepahaman disepakati kedua belah pihak. Hal ini menandakan bahwa PT PLN sangat mendukung beroperasi PT MRT di ibu kota.
Karena itu, PT MRT meyakini melalui penandatangan nota kesepahaman ini, penyediaan daya listrik yang merupakan kebutuhan vital dari pengoperasian kereta api MRT tidak akan mengalami hambatan pada waktu yang telah ditentukan. "Pastinya energi listrik sudah disediakan PLN sehingga pembangunan MRT nanti bisa terlaksana sesuai dengan target," tukasnya.
Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Disjaya dan Tangerang, Purnomo Willy menyatakan bangga dipercaya PT MRT dan Pemprov DKI Jakarta untuk menyuplai listrik untuk pelayanan masyakarat MRT. â€Merupakan suatu kebanggaan bagi kami di dalam pelayanan kepada pelanggan, kami dipercaya untuk menyuplai listrik MRT,†kata Purnomo Willy.
PT PLN, terangnya, akan menyediakan tenaga listrik yang dibutuhkan PT MRT sebesar 50 MVA. Untuk memperlancar suplai energi listrik, PT PLN akan membangun dua gardu induk di sepanjang jalur MRT (Lebak Bulus-Dukuh Atas). Gardu induk itu akan dibangun menggunakan teknologi isolasi gas sehingga dapat dipasang dalam satu gedung. â€Sehingga bisa menjadi satu bangunan dengan stasiun,†ujarnya.
Dengan begitu, ketepatan penyaluran suplai listrik ke 12 stasiun disepanjang 14,5 kilometer akan sangat tinggi. Atau resiko mengalami hambatan kemungkinan akan kecil sekali. Pembangunan konstruksi gardu induk akan dimulai pada tahun 2012.
Sumber listrik untuk MRT, menurut Purnomo, diambil dari jaringan Jamali (Jawa, Madura, dan Bali). Sementara untuk tarif rupiah per kilowatt hour (KwH), dia belum bisa menyebutkannya. Namun, tarifnya dipastikan akan lebih rendah dari tarif industri sebesar Rp 1.380 per KwH.
Terhadap penandatanganan MoU, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan apresiasi kepada PT PLN yang memberikan dukungan penuh atas keseriusan Pemprov DKI dalam pembangunan MRT sebagai moda transportasi massal mutakhir. Naskah kerja sama ini merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan kesepakatan-kesepakatan lain untuk menjamin tersedianya pasokan listrik untuk MRT jangka panjang. Dia meminta kepada PT MRT dapat meningkatkan koordinasi dengan PT PLN, khususnya mematangkan aspek-aspek teknis di lapangan sebagai tindak lanjut dari butir-butir naskah kerja sama tersebut.
Penulis: lenny
50 megawatt? gede banget yak?
teknologi yg dipakai akan sama dengan KRL nggak ya?