Semboyan35 Indonesian Railfans - Peraturan dan Pengumuman Semboyan35.com

[share] seputar semboyan 35 'mobile version'

Mon, 03 Jun 2013 16:49:55 +0000

Selamat malam RF mania!

Sebelumnya sya memohon maaf kpd om momod,
atas post ini.
Jka sekiranya melanggar,
silahkan dihapus sja.
Jka sekiranya sdh ada sebelumnya,
monggo digabung wae..

Di thread ini, izinkan sya berbagi tips dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan jga..

1. Berhubung ada beberapa member (termasuk sya jga tentunya) yg sempat bertanya tentang bagaimana cara upload foto via Semboyan 35 mobile version. Dan waktu itu sempat gk ada yg jawab..

Nah! Kemarin sya sempat coba, dan ternyata Alhamdulillah bsa...so untuk itu, maka sya 'beberkan' cara2nya..

step 1
kodenya ini:

[ img ] url foto yg akan diupload [ / img ]

contoh url nya spt ini:

http : //photos - c. ak. fbcdn. net / hphotos - ak - frc1 / s720x720 / 401784 _ 449457468478593 _ 2049347999 _ n. jpg

NB:
semuanya tanpa spasi serta url fotonya harus benar2 valid, soalnya kalau gk valid fotonya gk akan keluar

step 2
usahakan memakai mobile browser yg bsa copy paste,
spt opmin atau uc browser.
Tpi sya rekomendasikan pke uc browser sja. Soalnya di situ ada fasilitas clipboardnya alias tempat menyimpan copasan kita..

contoh:
a.with spoiler:

[spoiler][/spoiler]

NB: kalau pake spoiler, kodenya jdi spt ini dan tetap semuanya tanpa spasi:

[ spoiler ] [ img ] url foto yg akan di upload [ / img ] [ / spoiler ]

b.without spoiler:

2. Kenapa sya jka membuka Semboyan 35 via opmin slalu kalau ngupdate reply komen/post mesti berkali2?
Sialnya setelah loading beres,
malah jdi double. Pernah jga malah gk ada sma sekali post sya nya. Tpi setelah di reload, koq malah jdi ada?

3. Kalau sya buka Semboyan 35 di uc browser, 'smile2'nya pda hidup lho! Tpi kalau di buka di opmin, koq gk ya? Selain itu, di uc browser mah foto2 avatar para member gede2..
Tpi sayangnya itu, ia lemot! Apalagi kalau loading yg bnyk pic nya..

Terakhir dri sya,
salam Semboyan 35 and good (â—£_â—¢)â”Œâˆ©â”..!

Sembunyikan Isi Konten dari Non Member

Wed, 18 Apr 2012 12:55:49 +0000

Atas permintaan dari beberapa RF yang menginginkan postingannya hanya dapat dilihat oleh member lain saja dan tidak boleh dilihat oleh non member (atau yang tidak login).
Saat ini sudah diaktifkan fitur hide.

Perintahnya:

Code:
[ hide ]..ISI CONTENT..[ /hide ]

catatan: tanpa spasi antara tanda [] dan tulisan 'hide'

contoh:

Code:
[hide ]Silahkan lihat gambar ini: [img]http://f.semboyan35.com/content/201203/watermark_6fad0ea362f3b03ce59a5aebc29a5bd2.jpg[/img][ /hide ]

Jika ada visitor yang tidak logon kedalam system, maka akan muncul pesan "This content is hidden from you. If you want to see it you have to register on this board."

Bisa juga digabung dengan tag spoiler, misalnya:

Code:
[spoiler][hide ]Silahkan lihat gambar ini: [img]http://f.semboyan35.com/content/201203/watermark_6fad0ea362f3b03ce59a5aebc29a5bd2.jpg[/img][ /hide ][/spoiler]

Selamat 'menyembunyikan'

undangan

Tue, 31 May 2011 17:57:31 +0000

maaf ini ikut nyebarin undangan dari tetangga nih .buat acara besok sore,,
makasih

> Dear rekan-rekan,
>
> Untuk menyampaikan langsung aspirasi kita pengguna KRL kepada KAI dan
> KCJ, KRL Mania akan mengadakan diskusi dengan pembicara duo Bambang:
> Bambang Wibiyanto, Dirut KCJ dan Bambang Widjojanto, pengacara,
> pengguna KRL Depok-Sudirman, beserta Muslich Zainal Asikin UKP4 dan
> wakil KRL Mania.
>
> Terlampir SPM yang sudah disahkan Februari nanti, beserta evaluasi
> yang pernah diposting di milis ini.
>
> Ayo rame-rame datang. Silakan forward kesana kemari.
>
> Diskusi akan diadakan rutin, dengan pembicara dari pengambil keputusan
> di pemerintah, KAI/KCJ, tokoh masyarakat pengguna kereta api, wakil
> KRL Mania dan juga ahli lainnya, agar pelayanan KRL Jabodetabek
> semakin baik.
>
>
> No : Istimewa
> Hal : Undangan mengikuti diskusi KRL Mania
>
> Kepada Yth.
> Pengguna KRL
> Wartawan
> Masyarakat umum
> Di tempat
>
> Dengan hormat,
>
> Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk mengikuti acara
> diskusi KRL Mania yang berjudul ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œMeningkatkan Pelayanan KRL
> Jabodetabek: Mulai Dari Yang KecilÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¯Â¿Â½, yang akan diselenggarakan pada:
>
> Hari, Tanggal : Rabu, 1 Juni 2011
> Pukul : 17.00 ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ 19.00
> Tempat : Restoran QÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢Nudle, Jl Blora 36 Jakarta Pusat (30 meter dari
> Stasiun Dukuh Atas Sudirman) Telp 021 314 2101, 390 7673
>
> Tujuan diskusi ini adalah untuk melakukan evaluasi pasca
> diberlakukannya Standard Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan
> Kereta Api (Permenhub 9/2011) yang telah ditandatangani dan berlaku
> sejak 8 Februari 2011, serta bagaimana program KCJ dalam memenuhi SPM
> tersebut. Beberapa masalah klasik makro pengelolaan KRL, seperti
> infrastruktur, PSO, dsb, tidak menjadi perhatian diskusi ini. Fokus
> diharapkan pada pelayanan SPM yang dapat dicapai dalam jangka pendek.
>
> Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
>
> Hormat kami
>
>
> Nurcahyo
> Moderator Milis KRL Mania
>
>
> TOR Diskusi KRL Mania
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã…â€œMeningkatkan Pelayanan KRL Jabodetabek: Mulai Dari Yang KecilÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¯Â¿Â½
>
> Latar Belakang
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Standard Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kereta Api
> (Permenhub 9/2011) telah ditandatangani dan berlaku sejak 8 Februari
> 2011:
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ Kemajuan, meski masih belum optimal.
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ Sesuai pasal 6 (2), akan dievaluasi 6 bulan sesudahnya (8 Agustus).
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Ada banyak masalah pelayanan maupun sarana-prasarana, yang terus
> menerus terjadi
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ Misal: antrian di loket, informasi KRL yang kurang jelas,
> kebersihan
> & keamanan stasiun, kenyamanan di dalam KRL, petugas yang kurang
> ramah, dsb.
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ Itu dalam kontrol KAI/KCJ, tapi masih sulit untuk diperbaiki?
>
> Tujuan Diskusi
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Setelah 3 bulan:
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ Apakah ada perbaikan pelayanan?
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ Bagaimana rencana aksi pemenuhan SPM oleh KAI/KCJ?
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â¢ Fokus diskusi:
> ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ Jangka Pendek: Pelayanan yang sudah harus baik dalam 6 bulan (8
> Februari-8 Agustus)
>
> Waktu dan Tempat
> Rabu, 1 Juni 2011
> Pukul 17.00 ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ 19.00
> Restoran QÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢Nudle, Jl Blora 36 Jakarta Pusat (30 meter dari Stasiun
> Dukuh Atas Sudirman)
> Telp 021 314 2101, 390 7673
>
> Pembicara
> 1. KRL Mania
> 2. Dirut PT Keretaapi Commuter Jabodetabek, Bambang Wibiyanto
> 3. Muslich Zainal Asikin, UKP4 bagian transportasi
> 4. Bambang Widjojanto, Pengacara, pengguna rutin KRL Depok-Sudirman
> Moderator: M Nur Rofik, KRL Mania
>
> Peserta
> Penumpang, wartawan, regulator, pers

Sembrani atau Gumarang

Tue, 15 Dec 2009 20:00:56 +0000

helloooww railfans semua, saya mau tanya, menurut kalian lebih bagus KA Sembrani atau Gumarang ???
alasannya apa ?

dan kalo gag milih dua2 nya, apa yang kalian pilih ?
terima kasih

hohohoho

UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE

Thu, 18 Jun 2009 05:16:47 +0000

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu
proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap
terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia
sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga
mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai
pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat
nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat
dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh
lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi
yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan
kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang
secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk
perbuatan hukum baru;
d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara,
dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi
kepentingan nasional;
e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting
dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian
nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan
Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan
pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi
dilakukan secara aman untuk mencegah
penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai
agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf
f, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau
didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,
Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna
atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan
Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan
Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem
Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun
terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan
terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan
identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum
yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang
memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11.Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen
yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan
diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit
dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.
12.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan
atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14.Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik,
magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi
logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem
Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya
atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk
dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
lainnya.

17.Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat
melalui Sistem Elektronik.
18.Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19.Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang
dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet,
yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik
untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21.Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.
23.Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang
ditunjuk oleh Presiden.
Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum
Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang
memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di
luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,
kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi
atau netral teknologi.

Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat informasi dunia;
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang
untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang
penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi
seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum
bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Pasal 5
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai
dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk:
a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat
dalam bentuk tertulis; dan
b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-
Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau
akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam
Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi
harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu
keadaan.

Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang
telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus
memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik
yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 8
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada
saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke
suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan
Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang
berada di luar kendali Pengirim.
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah
kendali Penerima yang berhak.
(3)Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem
Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik,
penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik
yang ditunjuk.
(4)Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang
digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
informasi pertama yang berada di luar kendali
Pengirim;

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem
informasi terakhir yang berada di bawah kendali
Penerima.
Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem
Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan
benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk
yang ditawarkan.
Pasal 10
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi
Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi
Keandalan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi
Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan
akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait
hanya kepada Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat
proses penandatanganan elektronik hanya berada
dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik
yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat
diketahui;
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang
terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk
mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa
Penanda Tangan telah memberikan persetujuan
terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik
berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda
Tangan Elektronik yang digunakannya.
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak
berhak;
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian
untuk menghindari penggunaan secara tidak
sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan
Elektronik;
c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda,
menggunakan cara yang dianjurkan oleh
penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara
lain yang layak dan sepatutnya harus segera
memberitahukan kepada seseorang yang oleh
Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda
Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung
layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data
pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah
dibobol; atau
2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan
dapat menimbulkan risiko yang berarti,
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan
Tanda Tangan Elektronik; dan
d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk
mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda
Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan
semua informasi yang terkait dengan Sertifikat
Elektronik tersebut.
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab
atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
Pasal 13
(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan
Elektronik.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan
keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan
pemiliknya.
(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan
hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi
di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus
menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada
setiap pengguna jasa, yang meliputi:
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda
Tangan;
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri
pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan
dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pasal 15
(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus
menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya
Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab
terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
Sistem Elektronik.
Pasal 16
(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang
tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi
persyaratan minimum sebagai berikut:
a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan
masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan,
keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi
Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau
petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang
diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol
yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk
menjaga kebaruan, kejelasan, dan
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan
dalam lingkup publik ataupun privat.
(2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad
baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama
transaksi berlangsung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak
Elektronik mengikat para pihak.
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum
yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang
dibuatnya.
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam
Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani
sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
internasional yang dibuatnya.
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani
sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut,
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
Pasal 19
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus
menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.
11

Pasal 20
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik
terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim
Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.
Pasal 21
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi
Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya,
atau melalui Agen Elektronik.
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum
dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam
pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung
jawab para pihak yang bertransaksi;
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat
hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik
menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen
Elektronik.
(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak
ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala
akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara
Agen Elektronik.
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal
beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak
pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi
tanggung jawab pengguna jasa layanan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan
memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna
Sistem Elektronik.
12

Pasal 22
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan
fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang
memungkinkan penggunanya melakukan perubahan
informasi yang masih dalam proses transaksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen
Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain
berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad
baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara
sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau
masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama
Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak
mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain
dimaksud.
Pasal 24
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau
masyarakat.
(2)Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain
oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih
sementara pengelolaan Nama Domain yang
diperselisihkan.
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah
Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui
keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13

Pasal 25
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya
intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak
Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 26
(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan,
penggunaan setiap informasi melalui media
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus
dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas
kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang
ini.
BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman.
14

Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA).
Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi.
Pasal 30
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
milik Orang lain dengan cara apa pun.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik
dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos,
melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
Pasal 31
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam
suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik
Orang lain.
15

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak
bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/
atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang
tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau
penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,
dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 32
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik
Orang lain atau milik publik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau
mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak
berhak.
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat
rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan
keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.
Pasal 33
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat
terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan
Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana
mestinya.
16

Pasal 34
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk
digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan,
atau memiliki:
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang
dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang
sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem
Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan
memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan
tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan
penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk
perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan
tidak melawan hukum.
Pasal 35
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan,
penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah
data yang otentik.
Pasal 36
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan
kerugian bagi Orang lain.
Pasal 37
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem
Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.
17

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 38
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak
yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau
menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan
kerugian.
(2)Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan
terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang
berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 39
(1)Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian
sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 40
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis
gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang
memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data
tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
18

(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3)
membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang
elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data
yang dimilikinya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 41
(1)Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan
Teknologi Informasi melalui penggunaan dan
Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi
Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 42
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan
dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
Pasal 43
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
19

(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi,
kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data,
atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem
elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana
harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri
setempat.
(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib
menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk
didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau
saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak
pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-
Undang ini;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau
Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak
pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana
yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi
yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini;
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu
yang diduga digunakan sebagai tempat untuk
melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang ini;
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat
dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang
diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
20

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam
penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan
Undang-Undang ini; dan/atau
i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana
berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan,
penyidik melalui penuntut umum wajib meminta
penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam
waktu satu kali dua puluh empat jam.
(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut
umum.
(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi
Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat
berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi
informasi dan alat bukti.
Pasal 44
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah
sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Perundang-undangan; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3).
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
21

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 46
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah).
Pasal 47
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 48
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
22

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 49
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 50
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 51
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
Pasal 52
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi
seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga
dari pidana pokok.
23

(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang
digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana
pokok ditambah sepertiga.
(3)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer
dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/
atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau
badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada
lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan,
lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam
dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masingmasing
Pasal ditambah dua pertiga.
(4)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi
dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan
Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan
dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap
berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
(1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2
(dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.
24
Agar. . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
MUHAMMAD SAPTA MURTI

Semboyan35 First Photo Contest Voting

Thu, 08 Jan 2009 03:44:13 +0000

Dirgahayu 1 Semboyan 35

Wed, 07 Jan 2009 03:29:47 +0000

Tepat setahun yang lalu, phpBB versi 2 selesai diinstall di domain semboyan35.com. Jam 08:40 WIB tanggal 07 Januari 2008, user pertama melakukan registrasi yang tidak lain adalah saya sendiri ...

Dirgahayu untuk semua railfans di Indonesia, semoga perkeretapian di Indonesia menjadi semakin maju dan lebih baik..

salam
-hedwig-

Hidden BB-Code dan Smilies

Fri, 26 Dec 2008 04:10:33 +0000

Ada beberapa BB-Code yang tersembunyi untuk mengaktifkan beberapa fitur tambahan.

Code:
Yahoo Messenger

[yahoo1]user id yahoo[/yahoo1]

contoh: [yahoo1]kereta_rel_diesel[/yahoo1]

hasilnya:

Logo Baru

Mon, 01 Sep 2008 03:46:32 +0000

Per tanggal 1 September 2008, semboyan35.com telah menggunakan logo baru setelah sekian lama ini selalu berubah-ubah bentuk logonya.
Logo hasil karya Mas Dwi Raharjo ini bergambar sebuah lokomotif U20C di dalam lingkaran hijau semboyan40 dan dikelilingi tulisan Indonesian Railfans, karena memang kita banyak berkisah tentang dunia persepuran di Indonesia.

Salam

Dilarang menggunakan logo semboyan35.com tesebut diatas tanpa seijin admin, termasuk untuk penggunan sebagai avatar

Ranking Member Semboyan35.com

Tue, 17 Jun 2008 04:45:30 +0000

Ranking member di semboyan35.com adalah dihitung dari banyaknya melakukan posting (new post dan quote post).
dan rinciannya adalah sebagai berikut:

Kegiatan Posting Artikel

Mon, 02 Jun 2008 02:17:41 +0000

Sebagai seorang railfans, diharapkan pernah membaca dan mengerti Undang-undang Perkeretaapian tahun 2007. Artikel dapat dibaca di http://www.semboyan35.com/viewtopic.php?...dangundang

Semboyan35.com tidak melarang kegiatan cabriding atau kegiatan railfans lainnya. Semboyan35.com menghimbau kepada para Railfans agar dapat mengerti kegiatan illegal yang dapat melanggar undang-undang tersebut di atas.

Semboyan35.com menganggap setiap posting yang berada di forum ini adalah telah mendapat ijin dari pihak berwenang. Semboyan35.com tidak bertanggung jawab secara pribadi maupun secara institusi kepada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota forum ini.

Silahkan menggunakan kalimat dengan kata-kata yang sopan dan hindari melakukan provokasi sesama railfans.
Hindari juga menggunakan font dengan ukuran yang besar jika tidak perlu, semboyan35.com telah mengatur font yang dapat diterima oleh rata-rata komputer baik notebook maupun PC.

Selamat berkumpul.

Admin Semboyan35.com

Peraturan dan Etika Berforum

Thu, 22 May 2008 10:09:19 +0000

PERATURAN FORUM

1. Kami, Administrator dan Moderator www.semboyan35.com, tidak bertanggung jawab atas isi atau kebenaran informasi di forum ini.
2. Setiap Anggota wajib membaca Peraturan Forum dan Etika Forum dan mengikutinya dengan taat.
3. Setiap Anggota wajib mempelajari Daftar Istilah.
4. Setiap Anggota hanya diperbolehkan menggunakan/mendaftar dengan satu Username, dan setiap Username hanya diperbolehkan digunakan oleh satu Anggota.
5. Dilarang keras menggunakan Username dengan unsur yang ber bau SARA atau penipuan identitas/jenis kelamin.
6. Dilarang keras menulis/menaruh apapun yang berkaitan dengan Anak Dibawah Umur, Perkosaan, Pengancaman, Kekerasan, dan/atau Penzinahan Dengan Binatang (bestia-lity).
7. Dilarang membuat posting yang sama berkali-kali (Multiple Posting).
8. Dilarang melakukan Mass E-mail untuk tujuan komersil (Spamming) dengan fasilitas PM (Personal Messaging) dan/atau dengan fasilitas E-mail di www.semboyan35.com,
9. Dilarang menggunakan Avatar yang menghina Anggota lain.
10. Dilarang menulis/menaruh apapun yang berkaitan dengan Aborsi, Agama, dan/atau Politik.
11. Dilarang menulis/menaruh apapun yang berkaitan dengan penghinaan, pengancaman, dan/atau kekerasan terhadap Suku dan/atau Etnik manusia manapun.
12. Dilarang keras menulis/menaruh apapun yang berkaitan dengan Narkoba.
13. Dilarang keras menulis/menaruh apapun yang berkaitan dengan Money Game dan/atau Multi Level Marketing.
14. Dilarang keras menulis/menaruh nomor telefon atau informasi palsu dengan tujuan Memfitnah.
15. Dilarang keras mengkopi tulisan, posting, foto, musik, mp3, video, atau hasil karya lainnya dari www.semboyan35.com, untuk dibuat sebagai posting ditempat lain untuk tujuan komersil ataupun non-komersil sebelum mendapat izin tertulis dari kami.
16. Dilarang keras untuk menulis/menaruh kata sandi (dengan/tanpa username untuk kata sandi tersebut) dan/atau alamat URL untuk situs/forum lain yang bisa membuka situs/forum itu diluar peraturan forum itu tanpa izin tertulis dari pemilik situs/forum tersebut.

ETIKA FORUM

1. Tidak diperkenankan berkonfrontasi akan sesuatu topik secara terbuka dan melanggar etika pergaulan.
2. Jaga sopan santun terhadap masing-masing dan jangan menggunakan kata-kata yang tidak sopan.
3. Jangan menggunakan HURUF BESAR, fontasi yang besar, fontasi yang berwarna-warni selain di forum iklan baris, tanda-tanya (?), dan/atau tanda-seru (!) berlebih-lebihan sewaktu posting.
4. Gunakan Search sebelum posting pertanyaan.
5. Jangan menyalahgunakan senioritas, ataupun menarik pangkat dan bersikap sok lebih tahu kepada Anggota baru. Apabila ada yang butuh bantuan/informasi, harap dibantu atau diarahkan ke topik yang terkait dengan ramah.
6. Seluruh Anggota memiliki hak yang sama untuk bertanya dan menjawab.
7. Jangan nyolot dalam memposting.
8. Apabila ada gathering, bersikap ramah terhadap seluruh member is also highly encouraged tanpa memandang senioritas.
9. Mohon hati2 sewaktu posting dan menaruh posting anda di forum/thread yang benar.
10. Mohon jangan mengemis terus2an untuk informasi apalagi kalau anda belum memberikan kontribusi yang berguna untuk komunitas ini.
11. User yang tidak aktif akan terdelete otomatis dari Forum Tanpa Ada Pemberitahuan

Pelanggaran terhadap Peraturan dan Etika Forum akan dikenakan sanksi yang berat dan kami berhak untuk mengeluarkan dengan paksa (Banned) Anggota yang bersalah kapan saja tanpa alasan ataupun penjelasan. IP Address dan Username Anggota yang telah di keluarkan dengan paksa (Banned) otomatis akan masuk dalam arsip Server kami dan tidak akan bisa digunakan lagi untuk www.semboyan35.com, selamanya.

Terima kasih

Peraturan

Wed, 23 Jan 2008 05:54:21 +0000

Semboyan 35, menghimbau kepada setiap anggota forum untuk tidak memberikan user id, password atau data pribadi lainnya kepada anggota lainnya di dalam forum ini[/list:u]
- Untuk dapat menggunakan fasilitas di dalam forum ini, silahkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui halaman registrasi. Setelah menjadi anggota, maka anda berhak untuk menikmati layanan yang ada.[/list:u]
  
  Semboyan35

Syarat dan Kondisi

Wed, 23 Jan 2008 05:21:58 +0000

Syarat dan Kondisi Situs Web Semboyan35.com

Quote:This agreement was written in Bahasa Indonesia.

Revisi 2.4 Tanggal 20 Agustus 2010
Revisi 2.5 Tanggal 04 April 2011
Revisi 2.5a Tanggal 11 April 2011 (layout)

Setiap orang yang mengakses Semboyan35.com wajib tunduk dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

Privasi

Semboyan35.com sangat menghargai setiap privasi dari setiap orang yang mendaftar atau berselancar di semboyan35.com.
Semboyan35.com membutuhkan beberapa data pribadi bagi setiap pendaftar agar dapat diberikan akses dan dapat berinteraksi dengan anggota Semboyan35.com lainnya.
Semboyan35.com menghormati, tunduk dan taat kepada Hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
Semboyan35.com akan menjaga data tersebut dan berjanji tidak akan memberikannya kepada pihak lain kecuali untuk keperluan penyidikan pihak-pihak terkait akibat dari satu atau lebih pelanggaran hukum.

Berbagi konten dan informasi

Semboyan35.com menyerahkan kepemilikan konten kepada setiap anggota yang membuatnya. Semboyan35.com tidak dapat bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung terhadap isi konten atau informasi yang dibuat oleh setiap anggotanya.
Anggota Semboyan35.com mengizinkan semua orang termasuk anggota dari Semboyan35.com itu sendiri untuk mengakses dan menggunakan setiap informasi yang ada.
Semboyan35.com dapat secara sepihak menghapus konten dan informasi yang dirasa dapat mengganggu kinerja semboyan35.com atau berpotensi merusak dan merugikan pihak lain.
Semboyan35.com menganjurkan setiap anggota dapat mengerti dan memahami isi dari Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia sebelum membuat/menyampaikan konten atau informasi di semboyan35.com
Konten dan Informasi di Semboyan35.com dapat dilihat dan diambil oleh siapapun, dan Semboyan35.com tidak dapat melakukan tindakan untuk mencegahnya.
Menggunakan konten atau informasi milik orang lain dan dimasukan kedalam semboyan35.com adalah tanggung jawab dari anggota yang melakukannya.
Ada beberapa content yang dengan sengaja ditutupi dan hanya dapat diakses oleh anggota atau oleh moderator saja.
Semboyan35.com selalu menghargai setiap saran dan masukan dari setiap anggota Semboyan35.com. Setiap anggota Semboyan35.com memahami, mengerti dan menyetujui bahwa Semboyan35.com tidak memiliki kewajiban apapun termasuk kompensasi bagi setiap masukan yang diterima.
Disarankan untuk menyertakan sumber konten dan pemilik konten dalam setiap postingan yang juga memuat konten milik orang/badan lain. Lebih baik lagi jika meminta ijin terlebih dahulu dari pemilik konten tersebut.

Pendaftaran

Semboyan35.com mengharapakan anda dapat menggunakan nama asli saat melakukan pendaftaran keanggotaan.
Semboyan35.com mensyaratkan anda menggunakan alamat email yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan pendaftaran keanggotaan.
Anda dilarang untuk membuat lebih dari satu akun keanggotaan.
Calon anggota dibawah usia 13 tahun, wajib untuk didampingi orang tuanya saat melakukan pendaftaran keanggotaan di Semboyan35.com
Setiap anggota Semboyan35.com dilarang untuk saling berbagi informasi password.
Anda setuju untuk tidak menggunakan nama akun yang dilarang digunakan oleh Semboyan35.com

Semboyan35.com melakukan yang terbaik untuk menjaga keutuhan system Semboyan35.com. Tetapi walaupun begitu, Semboyan35.com tidak dapat menjamin agar tetap selalu dalam kondisi aman. Untuk itu, Semboyan35.com mensyaratkan setiap anggota atau siapapun yang hadir di Semboyan35.com agar dapat senantiasa berkomitmen dalam hal berikut

Tidak akan mengirimkan informasi atau komunikasi komersial yang tidak sah (seperti spam) di Semboyan35.com;
Tidak akan mengumpulkan data-data anggota, konten, informasi dengan menggunakan sarana otomatis (seperti bots, spider atau crawler) tanpa seijin dari Semboyan35.com;
Tidak akan mengupload virus atau program atau kode berbahaya lainnya;
Tidak akan meminta informasi login dan atau mengakses menggunakan akun anggota Semboyan35.com lainnya;
Tidak akan melibatkan Semboyan35.com dalam sistim Multi Level Marketing dan kegiatan lainnya yang melanggar hukum;
Tidak akan mengintimidasi dan melecehkan anggota Semboyan35.com;
Tidak akan membuat konten atau informasi yang menyebarkan kebencian, mengancam, menghasut, melakukan tindakan diskriminasi, dan membuat konten pornografi & pornoaksi;
Tidak akan melakukan usaha apapun untuk menghambat, merusak dan menonaktifkan sistim kerja Semboyan35.com;
Tidak mendorong siapapun untuk melakukan pelanggaran yang dilarang di bagian ini.

Berbagi Tautan

Apabila anda memasukan konten di Semboyan35.com ke situs lain dalam bentuk tautan (link), maka anda harus mentaati ketentuan berikut:

Semboyan35.com mengijinkan anda untuk membuat tautan yang mengarah ke laman yang ada di dalam semboyan35.com.
Anda mengijinkan orang lain untuk dapat mengklik tautan tersebut dan mendapat informasi dan konten yang terdapat di Semboyan35.com.
Semboyan35.com tidak menyediakan menu tautan yang standart, kecuali alamat URL yang tertera pada address bar di browser.

Logo

Anda tidak dapat menggunakan merk dan logo Semboyan35.com untuk keperluan apapun tanpa ijin tertulis dari Semboyan35.com

Moderator Forum

Semboyan35.com telah mengangkat beberapa orang anggota untuk menjadi Moderator Forum.
Semboyan35.com menggunakan kata istilah Bravo sebagai sebutan Moderator Forum
Bravo diberi hak dan kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan dan memoderasi setiap tulisan/content dan atau anggota lain yang berada pada satu atau lebih forum
Bravo tidak dapat mewakili semboyan35.com untuk kegiatan apapun selain sebagai fungsi moderator

Pembebasan

Semboyan35.com tidak dapat bertanggung jawab dalam bentuk apapun secara langsung maupun tidak langsung atas setiap konten dan informasi yang disampaikan oleh anggotanya.
Semboyan35.com termasuk pendiri, pemegang saham, direksi dan karyawannya akan dibebaskan dari segala tuntutan yang timbul akibat penyimpangan/pelanggaran dari tidak terbatas dari anggota yang terdaftar semboyan35.com, baik yang merugikan atau tidak merugikan orang lain.

Pemutusan

Semboyan35.com berhak penuh untuk menghapus user id anggota beserta seluruh konten dan informasi dari setiap anggota yang melanggar aturan di semboyan35.com atau UU yang berlaku di Republik Indonesia.
Semboyan35.com memberikan kuasa penuh kepada setiap anggotanya untuk dapat menghapus keanggotaannya dan menghapus setiap konten dan informasi yang dibuatnya.

SEMBOYAN35.COM MENCOBA UNTUK SELALU DIPERBAHARUI DAN DALAM KONDISI AMAN; TETAPI ANDA DENGAN RESIKO SENDIRI, SADAR UNTUK MENGGUNAKAN SELURUH FASILITAS YANG ADA DI SEMBOYAN35.COM.
SEMBOYAN35.COM TIDAK MEMUNGUT IURAN ATAU BAYARAN UNTUK MENDAPATKAN DAN MENGGUNAKAN HAK AKSES. MEKANISME DONASI DIPERLAKUKAN UNTUK MENGUMPULKAN DANA DEMI KELANGSUNGAN LAYANAN-LAYANAN YANG ADA.

Semboyan35.com dapat merubah isi dari syarat dan ketentuan ini tanpa perlu melakukan pemberitahuan sebelumnya.

Semboyan35.com selalu berusaha menciptakan dan menghargai masyarakat global dengan standart yang konsisten untuk semua orang. Semboyan35.com sadar dan menghormati hukum setempat.