Dear all Railfan 
Akhir-akhir ini saya dibuat bingung dengan pro dan kontra mengenai pembangunan transportasi massal Monorail dan atau MRT (mass rapid transit) yang saat ini sedang dilakukan.
Beberapa pihak sangat mendukung pembangunan Monorail tersebut, sementara ada juga pihak yang tidak atau kurang setuju dengan pembangunan Monorail dikarenakan alasan-alasan tertentu.
[Spoiler=
Definisi MRT]
MRT adalah singkatan dari Mass Rapid Transit yang secara harafiah berarti angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat. Beberapa bentuk dari MRT antara lain:
Berdasarkan jenis fisik : Light Rail Transit (LRT) yaitu kereta api rel listrik, yang dioperasikan menggunakan kereta (gerbong) pendek seperti monorel dan Heavy Rail Transit yang memiliki kapasitas besar seperti kereta Jabodetabek yang ada saat ini
Berdasarkan Area Pelayanan : Metro yaitu heavy rail transit dalam kota dan Commuter Rail yang merupakan jenis MRT untuk mengangkut penumpang dari daerah pinggir kota ke dalam kota dan mengantarkannya kembali ke daerah penyangga (sub-urban).
Jenis yang akan dibangun oleh PT MRT Jakarta adalah MRT berbasis rel jenis Heavy Rail Transit.
[/Spoiler]
[Spoiler=
Apa Manfaat Keberadaan MRT ? Khususnya bagi Jakarta]
Manfaat langsung dioperasikannya sistem MRT ini adalah mampu mengurangi kepadatan kendaraan di jalan karena dengan adanya MRT diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Selain itu, MRT juga memberikan kontribusi dalam meningkatan kapasitas transportasi publik. Kapasitas angkut MRT (Lebak Bulus ke Bundaran HI) diharapkan mencapai sekitar 412 ribu penumpang per hari (tahun ketiga operasi dengan TOD dan TDM).
Pembangunan MRT Jakarta juga diharapkan mampu memberi dampak positif lainnya bagi Jakarta dan warganya antara lain:
Penurunan waktu tempuh & meningkatkan mobilitas: Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit, sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52.5 menit. Penurunan waktu tempuh ini akan meningkatkan mobilitas warga Jakarta.
Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota
Dampak lingkungan : 0.7% dari total emisi CO2, yaitu sekitar 93.663 ton per tahun akan dikurangi oleh MRT (Data Revised Implementation Program for Jakarta MRT System 2005)
Transit - Urban Integration yang menjadikan sistem MRT sebagai pendorong untuk merestorasi tata ruang kota. Integrasi transit-urban diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada area sekitar stasiun, sehingga dapat berdampak langsung kepada peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta.
[/Spoiler]
[Spoiler=
Apa Perbedaan antara Proyek MRT dengan Proyek Monorail ?]
Berbeda dengan proyek monorel yang dikerjakan oleh pihak swasta (business to business), MRT Jakarta adalah proyek yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pinjaman pinjaman luar negeri dari Jepang/Japan International Cooperation Agency/JICA (Government to Government).
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin ketersediaan dana dan kesinambungan operasional sistem MRT ini. Selain itu MRT Jakarta juga memiliki jalur dan kualifikasi yang berbeda dibanding monorel.
[/Spoiler]
[Spoiler=MRT Jakarta]
.jpg&width=890&height=455)
[/Spoiler]
Disatu sisi juga banyak pendapat yang mengemukakan akan lebih bagus kalau Monorail itu dioperasikan oleh Negara, Badan Usaha Milik Negara
Akhir-akhir ini saya dibuat bingung dengan pro dan kontra mengenai pembangunan transportasi massal Monorail dan atau MRT (mass rapid transit) yang saat ini sedang dilakukan.
Beberapa pihak sangat mendukung pembangunan Monorail tersebut, sementara ada juga pihak yang tidak atau kurang setuju dengan pembangunan Monorail dikarenakan alasan-alasan tertentu.
[Spoiler=
Definisi MRT]
MRT adalah singkatan dari Mass Rapid Transit yang secara harafiah berarti angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat. Beberapa bentuk dari MRT antara lain:
Berdasarkan jenis fisik : Light Rail Transit (LRT) yaitu kereta api rel listrik, yang dioperasikan menggunakan kereta (gerbong) pendek seperti monorel dan Heavy Rail Transit yang memiliki kapasitas besar seperti kereta Jabodetabek yang ada saat ini
Berdasarkan Area Pelayanan : Metro yaitu heavy rail transit dalam kota dan Commuter Rail yang merupakan jenis MRT untuk mengangkut penumpang dari daerah pinggir kota ke dalam kota dan mengantarkannya kembali ke daerah penyangga (sub-urban).
Jenis yang akan dibangun oleh PT MRT Jakarta adalah MRT berbasis rel jenis Heavy Rail Transit.
[/Spoiler]
[Spoiler=
Apa Manfaat Keberadaan MRT ? Khususnya bagi Jakarta]
Manfaat langsung dioperasikannya sistem MRT ini adalah mampu mengurangi kepadatan kendaraan di jalan karena dengan adanya MRT diharapkan dapat mengalihkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Selain itu, MRT juga memberikan kontribusi dalam meningkatan kapasitas transportasi publik. Kapasitas angkut MRT (Lebak Bulus ke Bundaran HI) diharapkan mencapai sekitar 412 ribu penumpang per hari (tahun ketiga operasi dengan TOD dan TDM).
Pembangunan MRT Jakarta juga diharapkan mampu memberi dampak positif lainnya bagi Jakarta dan warganya antara lain:
Penurunan waktu tempuh & meningkatkan mobilitas: Waktu tempuh antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI diharapkan turun dari 1-2 jam pada jam-jam sibuk menjadi 30 menit, sedangkan dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan target waktu tempuh sekitar 52.5 menit. Penurunan waktu tempuh ini akan meningkatkan mobilitas warga Jakarta.
Meningkatnya mobilitas warga kota ini memberikan dampak kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota, dan meningkatkan kualitas hidup warga kota
Dampak lingkungan : 0.7% dari total emisi CO2, yaitu sekitar 93.663 ton per tahun akan dikurangi oleh MRT (Data Revised Implementation Program for Jakarta MRT System 2005)
Transit - Urban Integration yang menjadikan sistem MRT sebagai pendorong untuk merestorasi tata ruang kota. Integrasi transit-urban diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada area sekitar stasiun, sehingga dapat berdampak langsung kepada peningkatan jumlah penumpang MRT Jakarta.
[/Spoiler]
[Spoiler=
Apa Perbedaan antara Proyek MRT dengan Proyek Monorail ?]
Berbeda dengan proyek monorel yang dikerjakan oleh pihak swasta (business to business), MRT Jakarta adalah proyek yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pinjaman pinjaman luar negeri dari Jepang/Japan International Cooperation Agency/JICA (Government to Government).
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin ketersediaan dana dan kesinambungan operasional sistem MRT ini. Selain itu MRT Jakarta juga memiliki jalur dan kualifikasi yang berbeda dibanding monorel.
[/Spoiler]
[Spoiler=MRT Jakarta]
[/Spoiler]
"Sumber Berita"
PT JM Optimistis Teruskan Pembangunan Monorail
[Spoiler=
Jakarta - PT Jakarta Monorail (JM) sebagai investor dan pengembang proyek pembangunan monorel menyatakan optimistis dapat menyelesaikan tiga dokumen yang menjadi syarat untuk melanjutkan pembangunan transportasi massal tersebut.
Ditargetkan, sebelum 10 September 2014, PT JM dapat menyerahkan ketiga dokumen tersebut. Yaitu dokumen financial closing, dokumen kajian teknis dan dokumen aspek legal.]
Direktur Utama PT JM, John Aryananda mengatakan tiga dari enam syarat yang diajukan Pemprov DKI sudah pasti dapat diselesaikan pada September mendatang.
“Dari enam syarat tersebut, ada tiga syarat yang akan kita selesaikan pada September nanti. Sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan Pemprov DKI,†kata John di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (20/8).
Tiga syarat itu diminta untuk dikaji ulang lagi, lanjutnya, karena pihak Pemprov DKI melihat adanya ketidakjelasan dalam pendanaan, kajian teknis dan aspek legalnya.
“Jadi ketiga dokumen tersebut perlu kita klarifikasi lagi. Dan klarifikasi tersebut akan kita berikan secepatnya. Paling sebelum 10 September bisa kita serahkan kepada Pemprov DKI,†ujarnya.
Ketika ditanya mengenai perubahan dari ketiga dokumen tersebut, khususnya terkait pendanaan pembangunan monorel, John enggan menjawabnya. Namun setelah diserahkan kepada Pemprov dan telah disetujui, maka pihaknya akan memberitahunya kepada media.
Tiga dokumen lainnya, diantaranya pembaharuan izin analisa mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan kajian lalu lintas masa pembangunan monorel telah diselesaikan. Ketiga dokumen ini sudah tidak dipermasalahkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Ya, detailnya jangan saya kasih tahu dulu deh. Tapi ada tiga dokumen lainnya yang kita selesaikan. Seperti izin amdal yang baru dan kajian lalu lintas masa pembangunan. Itu paling penting. Semuanya 10 September akan kita berikan,†tuturnya.
John mengharapkan setelah seluruh enam syarat telah dipenuhi oleh PT JM, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT JM.
“Ya kami harapkan sih penandatanganan PKS dapat dilakukan secepatnya. Dengan begitu kami bisa melanjutkan dengan persiapan pembangunan fisik,†tukasnya.
[/Spoiler]
PT JM Optimistis Teruskan Pembangunan Monorail
[Spoiler=
Jakarta - PT Jakarta Monorail (JM) sebagai investor dan pengembang proyek pembangunan monorel menyatakan optimistis dapat menyelesaikan tiga dokumen yang menjadi syarat untuk melanjutkan pembangunan transportasi massal tersebut.
Ditargetkan, sebelum 10 September 2014, PT JM dapat menyerahkan ketiga dokumen tersebut. Yaitu dokumen financial closing, dokumen kajian teknis dan dokumen aspek legal.]
Direktur Utama PT JM, John Aryananda mengatakan tiga dari enam syarat yang diajukan Pemprov DKI sudah pasti dapat diselesaikan pada September mendatang.
“Dari enam syarat tersebut, ada tiga syarat yang akan kita selesaikan pada September nanti. Sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan Pemprov DKI,†kata John di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (20/8).
Tiga syarat itu diminta untuk dikaji ulang lagi, lanjutnya, karena pihak Pemprov DKI melihat adanya ketidakjelasan dalam pendanaan, kajian teknis dan aspek legalnya.
“Jadi ketiga dokumen tersebut perlu kita klarifikasi lagi. Dan klarifikasi tersebut akan kita berikan secepatnya. Paling sebelum 10 September bisa kita serahkan kepada Pemprov DKI,†ujarnya.
Ketika ditanya mengenai perubahan dari ketiga dokumen tersebut, khususnya terkait pendanaan pembangunan monorel, John enggan menjawabnya. Namun setelah diserahkan kepada Pemprov dan telah disetujui, maka pihaknya akan memberitahunya kepada media.
Tiga dokumen lainnya, diantaranya pembaharuan izin analisa mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan kajian lalu lintas masa pembangunan monorel telah diselesaikan. Ketiga dokumen ini sudah tidak dipermasalahkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Ya, detailnya jangan saya kasih tahu dulu deh. Tapi ada tiga dokumen lainnya yang kita selesaikan. Seperti izin amdal yang baru dan kajian lalu lintas masa pembangunan. Itu paling penting. Semuanya 10 September akan kita berikan,†tuturnya.
John mengharapkan setelah seluruh enam syarat telah dipenuhi oleh PT JM, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT JM.
“Ya kami harapkan sih penandatanganan PKS dapat dilakukan secepatnya. Dengan begitu kami bisa melanjutkan dengan persiapan pembangunan fisik,†tukasnya.
[/Spoiler]
"Sumber Berita"
(Bakal) Naik jadi Gubernur DKI, Ahok 'Bikin' Proyek Monorail Diujung Tanduk
[Spoiler=
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat PT Jakarta Monorail ketar-ketir. Pasalnya, menjelang pengangkatannya menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang resmi terpilih sebagai Presiden RI usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Basuki kembali menebar ancaman.]
"Sampai saat ini PT Jakarta Monorail belum mampu memastikan kemampuan finansialnya sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunan monorel dengan nilai Rp 15 triliun. Saya pasti akan batalkan kalau tidak ada kepastian soal itu (dana jaminan, Red)," terangnya kemarin.
Basuki juga menduga, PT Jakarta Monorail mengincar dana 30 persen pembiayaan proyek pembiayaan monorel dari hasil penjualan properti milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di jalur monorel terlebih dahulu. Karena pada dasarnya perusahaan tersebut, tidak memiliki sumber dana yang jelas untuk membangun monorel di Ibu Kota.
"Kalau niatnya kaya gitu, mendingan gua jualan sendiri aja," ketus juga pejabat yang akrab disapa Ahok itu lagi. Dijelaskan Ahok juga, PT Jakarta Monorail ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari properti yang dibangun di atas setiap stasiun yang dilintasi dua jalur transportasi masal berbasis rel tersebut.
Untuk diketahui, dalam rancangan PT Jakarta Monorail, Stasiun Monorel yang akan dibangun di Jakarta direncanakan memiliki 30 stasiun layang dari dua jalur yakni blue line (14 stasiun) dan green line (16 stasiun). Dari jumlah stasiun itu, terdapat lahan komersial yang bisa disewakan untuk usaha dan reklame seluas 200 ribu meter persegi.
Ahok menilai lahan itu milik Pemprov DKI. Sedangkan PT Jakarta Monorail menginginkan agar area komersial ribuan meter persegi itu menjadi miliknya karena mereka yang membangun monorel. Jika disewakan Rp 25 juta per meter per tahun saja, PT Jakarta Monorail bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 5 triliun dalam setahun.
"Nah kamu (PT Jakarta Monorail, Red) minta pengelolaan properti di sekitar Stasiun Monorail selama 50 tahun. Lha dalam 10 tahun saja dapat mengeruk keuntungan mencapai Rp 50 triliun. Enak aja. Mendingan kita bikin sendiri monorel di Jakarta. Soal PT, saya juga punya banyak BUMD," tegas Ahok juga.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku, sejak awal sudah menaruh keraguan terhadap PT Jakarta Monorail. Sebab, selama ini PT Jakarta Monorail selalu menolak jaminan 5 persen dari total nilai proyek yang diminta oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menggarap proyek monorel di Ibu Kota.
Padahal, kata Ahok lagi, agar bisa melakukan peminjaman uang di bank saja sebuah perusahaan harus mampu menyediakan 30 persen dari total dana yang hendak dipinjam tersebut.
"Jika PT Jakarta Monorail bisa meminjam uang di bank yang besaran jaminannya sampai 30 persen, harusnya kalau cuma 5 persen yang diminta Pemprov DKI bisa dong. Kami tidak minta 30 persen, cuma 5 persen. Tapi mereka masih nawar 0,5 persen. Dari situ saya meragukan mereka punya modal," cetusnya juga.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Monorail, Jhon Aryananda dalam beberapa kesempatan selalu enggan menjabarkan soal sumber pendanaan proyek pembangunan monorel di Jakarta. Dia justru mengatakan, sumber pendanaan modal itu akan disampaikan pada 10 September 2014 mendatang.
"Yah, detailnya jangan saya kasih tahu dulu deh. Semuanya 10 September akan kita berikan,‚" tuturnya.
Pria yang akrab disapa Jhon itu juga optimis PT Jakarta Monorail akan menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh Pemprov DKI sebelum 10 September. Dia juga menuturkan, pada dasarnya ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaannya.
Selain aspek teknis dan aspek finansial, aspek lainnya adalah aspek legal. "Jadi ketiga dokumen itu perlu kita klarifikasi lagi. Dan klarifikasi tersebut akan kita berikan secepatnya. Paling sebelum 10 September semuanya bisa kita serahkan kepada Pemprov DKI," tegasnya.
Lebih lanjut, John mengharapkan setelah seluruh syarat dipenuhi, PT Jakarta Monorail dan Pemprov DKI bisa menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). "Ya kami harapkan sih penandatanganan PKS dapat dilakukan secepatnya. Dengan begitu kami bisa melanjutkan proyek monorel dengan persiapnya pembangunan fisik," ucapnya lagi.
Sedangkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menilai langkah Ahok yang berhati-hati dalam pembangunan proyek monorel di Jakarta sudah sangat tepat. Menurutnya, Ahok memang selalu berpikir secara detail dan menimbang untung ruginya suatu proyek yang dikerjakan swasta untuk Pemprov DKI.
"Saya percaya Pak Ahok punya pertimbangan tersendiri terhadap proyek monorel. Kami dukung saja," ujar anggota dewan yang membidangi transportasi tersebut.
[/Spoiler]
(Bakal) Naik jadi Gubernur DKI, Ahok 'Bikin' Proyek Monorail Diujung Tanduk
[Spoiler=
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat PT Jakarta Monorail ketar-ketir. Pasalnya, menjelang pengangkatannya menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang resmi terpilih sebagai Presiden RI usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Basuki kembali menebar ancaman.]
"Sampai saat ini PT Jakarta Monorail belum mampu memastikan kemampuan finansialnya sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunan monorel dengan nilai Rp 15 triliun. Saya pasti akan batalkan kalau tidak ada kepastian soal itu (dana jaminan, Red)," terangnya kemarin.
Basuki juga menduga, PT Jakarta Monorail mengincar dana 30 persen pembiayaan proyek pembiayaan monorel dari hasil penjualan properti milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di jalur monorel terlebih dahulu. Karena pada dasarnya perusahaan tersebut, tidak memiliki sumber dana yang jelas untuk membangun monorel di Ibu Kota.
"Kalau niatnya kaya gitu, mendingan gua jualan sendiri aja," ketus juga pejabat yang akrab disapa Ahok itu lagi. Dijelaskan Ahok juga, PT Jakarta Monorail ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari properti yang dibangun di atas setiap stasiun yang dilintasi dua jalur transportasi masal berbasis rel tersebut.
Untuk diketahui, dalam rancangan PT Jakarta Monorail, Stasiun Monorel yang akan dibangun di Jakarta direncanakan memiliki 30 stasiun layang dari dua jalur yakni blue line (14 stasiun) dan green line (16 stasiun). Dari jumlah stasiun itu, terdapat lahan komersial yang bisa disewakan untuk usaha dan reklame seluas 200 ribu meter persegi.
Ahok menilai lahan itu milik Pemprov DKI. Sedangkan PT Jakarta Monorail menginginkan agar area komersial ribuan meter persegi itu menjadi miliknya karena mereka yang membangun monorel. Jika disewakan Rp 25 juta per meter per tahun saja, PT Jakarta Monorail bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 5 triliun dalam setahun.
"Nah kamu (PT Jakarta Monorail, Red) minta pengelolaan properti di sekitar Stasiun Monorail selama 50 tahun. Lha dalam 10 tahun saja dapat mengeruk keuntungan mencapai Rp 50 triliun. Enak aja. Mendingan kita bikin sendiri monorel di Jakarta. Soal PT, saya juga punya banyak BUMD," tegas Ahok juga.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku, sejak awal sudah menaruh keraguan terhadap PT Jakarta Monorail. Sebab, selama ini PT Jakarta Monorail selalu menolak jaminan 5 persen dari total nilai proyek yang diminta oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menggarap proyek monorel di Ibu Kota.
Padahal, kata Ahok lagi, agar bisa melakukan peminjaman uang di bank saja sebuah perusahaan harus mampu menyediakan 30 persen dari total dana yang hendak dipinjam tersebut.
"Jika PT Jakarta Monorail bisa meminjam uang di bank yang besaran jaminannya sampai 30 persen, harusnya kalau cuma 5 persen yang diminta Pemprov DKI bisa dong. Kami tidak minta 30 persen, cuma 5 persen. Tapi mereka masih nawar 0,5 persen. Dari situ saya meragukan mereka punya modal," cetusnya juga.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Monorail, Jhon Aryananda dalam beberapa kesempatan selalu enggan menjabarkan soal sumber pendanaan proyek pembangunan monorel di Jakarta. Dia justru mengatakan, sumber pendanaan modal itu akan disampaikan pada 10 September 2014 mendatang.
"Yah, detailnya jangan saya kasih tahu dulu deh. Semuanya 10 September akan kita berikan,‚" tuturnya.
Pria yang akrab disapa Jhon itu juga optimis PT Jakarta Monorail akan menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh Pemprov DKI sebelum 10 September. Dia juga menuturkan, pada dasarnya ada tiga aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaannya.
Selain aspek teknis dan aspek finansial, aspek lainnya adalah aspek legal. "Jadi ketiga dokumen itu perlu kita klarifikasi lagi. Dan klarifikasi tersebut akan kita berikan secepatnya. Paling sebelum 10 September semuanya bisa kita serahkan kepada Pemprov DKI," tegasnya.
Lebih lanjut, John mengharapkan setelah seluruh syarat dipenuhi, PT Jakarta Monorail dan Pemprov DKI bisa menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). "Ya kami harapkan sih penandatanganan PKS dapat dilakukan secepatnya. Dengan begitu kami bisa melanjutkan proyek monorel dengan persiapnya pembangunan fisik," ucapnya lagi.
Sedangkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, menilai langkah Ahok yang berhati-hati dalam pembangunan proyek monorel di Jakarta sudah sangat tepat. Menurutnya, Ahok memang selalu berpikir secara detail dan menimbang untung ruginya suatu proyek yang dikerjakan swasta untuk Pemprov DKI.
"Saya percaya Pak Ahok punya pertimbangan tersendiri terhadap proyek monorel. Kami dukung saja," ujar anggota dewan yang membidangi transportasi tersebut.
[/Spoiler]
Disatu sisi juga banyak pendapat yang mengemukakan akan lebih bagus kalau Monorail itu dioperasikan oleh Negara, Badan Usaha Milik Negara
UTAMAKAN KESELAMATAN..........!
Keluarga Anda Menanti di Rumah !
Juragan Warteg yang Juga Seorang Aktivis KA
Keluarga Anda Menanti di Rumah !
Juragan Warteg yang Juga Seorang Aktivis KA