Kereta Api tidak "merakyat" lagi......

[Anugrah Bima]

mungkin inilah jawaban dari semua pertanyaan kita. kenapa tiket KA sekarang mahal, KA subsidi dihapus.

sumber : http://www.facebook.com/Catatan.Dahlan.I...7670114403

[spoiler]

KRL Ekonomi Dihapus. Di Mana Posisi Dahlan Iskan, Kemenhub dan DPR?

Per 1 April 2013 KRL Ekonomi akan dihapus oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Artinya tarif KRL akan melonjak drastis. Misalnya dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 8.500. Masyarakat pengguna KRL Ekonomi menolak keras. Mereka berdemo memblokir rel kereta api. DPR marah berencana memanggil jajaran direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Alasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi adalah kereta tersebut sudah tidak layak pakai. Sudah sangat tua, buatan tahun 1974. Perawatannya sangat mahal, suku cadangnya juga sudah tidak dijual. Karatan, bolong-bolong dan sering mogok. Setahun bisa mengalami gangguan sampai 6.000 kali. Gangguan itu bukan saja dialami oleh KRL Ekonomi tapi berimbas ke KRL AC. Sumpah serapahpun berhamburan ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Orang sudah bayar mahal kretanya gangguan melulu.

Kalau memang demikian kenapa KRLnya tidak diganti saja? Pemilik KRL Ekonomi tidak mau membeli KRL Ekonomi yang baru. Karena yang memiliki KRL Ekonomi adalah Kemenhub. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya sebagai operator. Tentu tidak ada hak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memaksa Kemenhub mengganti keretanya.

Lalu kenapa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak membeli sendiri? Jangan hanya mengandalkan kereta dari Kemenhub. Disinilah letak rumitnya. Kalau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membeli KRL Ekonomi sama saja bunuh diri. Kenapa bisa demikian?

Pertama, sudah 4 tahun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menerima dana perawatan prasarana dari Kemenhub. Atau dana Imfrastructure Maintenance and Operation (IMO). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak tau kenapa sekian lama dana tersebut belum cair. Dana tersebut seharusnya diterima 1.7 triliun pertahun. Untuk perawatan kereta api, sistem persinyalan, perawatan rel, dan sebagainya. Terpaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menggunakan dana sendiri untuk membiayai semuanya.

Contohnya insiden longsor bulan Nopember 2012 yang menyebabkan rel di Cilebut-Jabar rusak. Dan jebolnya tanggul Latuharhary-Jakpus yang menyebabkan rel kereta api sekitarnya rusak. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memperbaikinya dengan dana sendiri. Ibaratnya seperti PT Damri disuruh memperbaiki jalan raya sendiri. Pengganti dana perbaikan sarana tersebut belum diterima sampai sekarang.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serba salah. Menunggu dana cair tidak bisa, karena masyarakat hanya taunya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 pemerintahlah yang berkewajiban memelihara infrastruktur kereta api menggunakan dana APBN. Bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akibatnya beban keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sangat berat. Akan semakin berat jika memaksakan diri membeli KRL Ekonomi.

Kedua, kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri membeli KRL Ekonomi sama saja mempercepat datangnya ajal alias bangkrut. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang sudah sakit karena selama 4 tahun tidak diberikan dana pemeliharaan prasarana. Harus dipersakit lagi menanggung dana subsidi. Memang ada dana PSO (public service obligation) dari pemerintah sekitar 704 miliar pada tahun ini. Itupun lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 770 miliar karena dipangkas oleh DPR.

Alasan DPR memangkas PSO karena dana PSO tahun lalu tidak terserap 100%. Padahal PSO tersebut bukan karena tidak dibutuhkan oleh rakyat. Tapi karena kereta api sering mengalami gangguan. Beribu-ribu perjalananpun dibatalkan.DPR benar-benar tidak tahu kondisi lapangan.

Pajak yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) lebih besar dari dana PSO yang disetujui DPR. PSO pun selalu terlambat cair.

Lalu darimana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bisa bertahan hidup? IMO tidak dikasi, PSO dipangkas, disuruh menjual tiket semurah-murahnya. Sampai tidak bisa menutupi dana operasional. Perlahan tapi pasti PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menuju jurang kebangkrutan.

Kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri mengoperasikan KRL Eonomi. Sudah dipastikan layanan yang diberikan seadanya. Kereta tua, sering mogok, sering kecelakaan karena tidak ada dana memelihara sistem persinyalan. Sering kecelakaan karena tidak ada dana untuk menggaji orang yang menjaga palang pintu perlintasan.

Inikah yang dimaksud membela rakyat ekonomi lemah oleh DPR? Murah sih murah tapi kalau taruhannya nyawa? Murah sih murah tapi kalau manusia dimasukkan ke gerbong yang hanya layak untuk angkutan barang dan hewan?

Mungkin PT. Kereta Api Indonesia (Persero) prustasi dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya mencari jalan keluar sendiri. Biar prasarana dirawat sendiri. Biar subsidi dipangkas. Tapi KRL Ekonomi yang karcisnya hanya 1.500 tersebut dihapus.

Mungkin juga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak prustasi. Tapi sengaja memberikan shock therapy. Agar masalah perkeretaapian terbuka. Dan masyarakatluas tau bagaimana parahnya perhatian pemerintah dan politikus terhadap angkutan massal yang bernama kereta api. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah beberapa kali mengadukan masalahnya ke Komisi Keuangan DPR. Tapi tidak ada tanggapan berarti. Tidak ada solusi. Mereka begitu pelit menggelontorkan subsidi dan anggaran yang jelas-jelas dinikmati masyarakat kurang mampu. Tapi justru menghambur-hamburkan uang untuk subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati kalangan berada.

Sekarang DPR marah-marah dengan langkah PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Apa mereka pura-pura bodoh atau betul-betul bodoh? Seharusnya yang disalahkan bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tapi pemerintah yang tidak pernah memberikan dana IMO selama 4 tahun. Atau DPR menyalahkan dirinya sendiri karena telah tega memotong dana PSO yang tidak seberapa itu. Dana PSO yang lebih kecil dari pajak yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Atau kalau DPR benar-benar peduli dengan masyarakat pengguna kereta api. Bertekad memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada masyarakat miskin. DPR seharusnya merubah UU No. 23 Tahun 2007. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut kereta api AC tidak boleh menerima subsidi.

Kalau ketentuan tersebut dirubah maka biarpun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi dan menggantinya denga KRL AC. Masyarakat tetap bisa membayar dengan tarif murah. Karena mendapat subsidi. Masyarakat miskinpun lebih diperlakukan manusiawi. Naik kereta yang aman dan nyaman. Kereta yang baru dan ber AC. Bukan kereta tua yang karatan, sebentar-bentar mogok, sebentar-bentar kecelakaan.

Menanggapi keinginan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ingin menghapus KRL Ekonomi. Bagaimana posisi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan perkereta apian?

Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN pun tidak bisa memaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tidak logis memaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan KRL Ekonomi. Kecuali Dahlan Iskan ingin pencitraan seperti politikus-politikus itu. Kecuali Dahlan Iskan dengan sengaja mendorong PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menuju jurang kebangkrutan. Dahlan Iskan bukanlah tipe pejabat yang senang cari muka menjual nama rakyat miskin. Dengan terpaksa dia menyetujui KRL Ekonomi dihapus. Di samping itu berusaha membantu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mencairkan dana PSO dan IMO. Serta melobi Kemenhub agar mau mengganti keretanya. Kalau usahanya ini berhasil tentu dengan senang hati PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan niatnya menghapus KRL Ekonomi.

Tapi bagaimana dengan DPR? Giliran bicara tentang wong cilik mereka jagonya. Mulut mereka sampai berbusa-busa. Mata mereka melotot. Urat lehernya keluar. Tangannya pun menunjuk-nunjuk. Sok membela rakyat kecil. Menghujat pihak-pihak yang dikambing hitamkan. Tapi solusi dan kerja nyata mereka nol besar.

Begitu juga dengan Kemenhub. Sekarang ikut-ikutan tidak setuju PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi. Kemarin kemana saja? Kereta tahun 70-an belum diganti. Empat tahun dana IMO tidak cair. Benar-benar ulah DPR dan Kemenhub ini saya nilai sebagai penghianatan terhadap rakyat pengguna kereta api.

[/spoiler]

Nah, hal-hal yang seperti disebutkan di atas yang tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akibatnya apa? Ada "kesalahpahaman" dari masyarakat mengenai penyebab kenaikan harga dan penghapusan K3, karena kesalahpahaman inilah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dituding masyarakat dan menanggung "dosa", bukan pemerintah cq Kemenhub dan anggota Dhewan...

PT. Sepur emang bukan jagonya sosialisasi kepada masyarakat, dibandingkan dengan BUMN lain misal G****a, yang memang sudah seperti superbody karena mendapatkan prioritas dari para petinggi2 pemerintahan, karena memang merupakan Ikon bisnis yang menguntungkan. Kebanyakan sosialisasi justru dilakukan oleh Ditjen KA Kemenhub.
Nah, IMHO, kereta api bagi mereka adalah sesuatu yang tak mendatangkan keuntungan bagi mereka, sehingga ada beberapa subsidi yang tidak diberi untuk memberikan stimulus bagi PT. Sepur untuk melakukan apapun, asal untung.
Permasalahannya adalah, stakeholder kereta api adalah masyarakat umum, bukan masyarakat kelas atas saja. Misalkan begini, di tempat lain selain Kereta api, bisa saja ada penumpang yang komplain, besoknya instansi itu akan menuruti penumpang itu, itu bisa saja karena infrastrukturnya sudah mendukung, dan sudah banyak modalnya.. Beda dengan PT. Sepur ini, biaya perbaikan sarana saja sudah tak diberi, maka solusinya adalah terpaksa "kreatif" dengan memberi harga tiket yang mahal dan pengurangan kios2 yang bukan mitra PT. Sepur.
Cuma, karena masyarakat yang lebih majemuk sebagai pengguna, banyak reaksi yang menentang, cuek pun ada, tapi yang mendukung pun ada, berbeda dengan yang lain misalnya G****a, bisa dikatakan seragam tipikal penggunanya, maka reaksi yang diberikan terhadap perubahan dalam pelayanan ini cenderung seragam.
Walaupun demikian, saya sendiri ga company minded, bisa saja pelayanan kereta api dilakukan oleh pihak2 yang mau melaksanakannya, bisa saja nanti ada PT. Sepur lain yang akan mengadakan pelayanan kereta api yang jauh lebih baik....

[KinjengCilik]

Daripada Subsidi BBM, Mending Beri Subsidi Tiket Kereta

Jakarta, Detikcom - Pemerintah menghabiskan uang hingga ratusan triliun rupiah untuk memberikan subsidi BBM yang mayoritas digunakan oleh orang-orang mampu pengguna mobil, sementara untuk subsidi KRL ekonomi hanya diberi sekitar Rp 700 miliar.

Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Pambagio mengritik kebijakan pemerintah yang menghamburkan anggaran negara hanya untuk subsidi BBM. Sebaiknya, pemerintah memperbesar dana subsidi (PSO/Public Service Obligation) untuk transportasi seperti KRL yang dinilai jauh lebih efektif, karena penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Jangan habiskan dan gunakan APBN sampai Rp 300 triliun hanya untuk subsidi BBM dan energi yang tidak ada gunanya buat rakyat. Gunakan langsung ke rakyat miskin termasuk untuk PSO," kata Agus kepada detikFinance, Jumat (29/3/2013).

Tahun ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) hanya menerima dana PSO Rp 704 miliar atau jauh lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp 770 miliar di tahun lalu. Pengurangan dana PSO dinilai adalah salah satu penyebab minimnya sarana dan prasarana yang ada saat ini di KAI. Bahkan KAI kesulitan untuk membenahi KRL ekonomi non AC yang usianya sudah cukup tua.

"Jadi kalau PSO tidak diberikan cukup oleh DJKA (Dirjen Perkeretaapian), maka KAI bisa saja menghentikan operasinya menurut UU 23/2007 karena kereta ekonomi kewajiban pemerintah, bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tahun ini (April) memang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan menghentikan operasi semua KA ekonomi tidak saja KRL ekonomi karena kondisinya sudah tidak manusiawi dan membahayakan keselamatan konsumen. Selain itu sering sekali mogok dan menghambat perjalanan KRL Jabodetabek dan KA jarak jauh, karena relnya sebagian masih digunakan bersama dengan KA jarak jauh kecuali jika rel KRL Jabodetabek terpisah," tuturnya.

Ditambahkan Agus, pengenaan tarif KRL ekonomi AC sebesar Rp 9.000/penumpang belum menguntungkan bagi KAI saat ini, walaupun kewenangan operasional KRL ekonomi AC menjadi tanggung jawab PT Kereta Commuterline Jakarta (KCJ).

"Makanya KRL Ekonomi masih dijalankan oleh KAI bukan KCJ. Sebagai perusahaan swasta, KCJ harus hidup dari tiket dan kewenangan lain yang diberikan oleh KAI, seperti mengelola stasiun dan daerah sekitarnya agar bisa jadi sumber pendapatan (TOD/Transit Operation Development) dan tiket terjangkau. Tiket sekitar Rp 9.000/ penumpang belum bisa membuat KCJ untung besar, sementara KCJ harus menyisihkan keuntungan untuk beli rangkaian kereta,merawat/memperbaiki sinyal, merawat stasiun di jalur Jabodetabek," cetusnya.

Sumber: http://oto.detik.com/read/2013/03/30/122...o991102638

[randi20]

weitss kyknya banyak yang mengkritik terhadap kenaikan harga K3 nih, tp tenang aja beberapa waktu lagi tarifnya pasti bakal turun lagi kok menjadi rata2 50rb. mengingat pengajuan tentang penambahan subsidi untuk KA ekonomi sedang di"godok" di DPR sono.

Kalo rata-rata 50ribu masih terlalu sadis kayaknya ..... baik bagi keuangan negara atau PT. KAI .... apalagi kalo sistemnya masih reimburse kayak kemaren-kemaren Yang jelas, selama masih di bawah 100 ribu sebenernya saya rela bayar kok ... Rp 70.000 atau Rp 80.000 untuk KA Brantas misalnya, itu cukup rasional menurut pendapat saya. Hahaha. Ya kalo relasi yang lebih pendek tentu disesuaikan, di bawah itu.

Ya tapi kalo bisa 50.000 tentu saja saya tetep mau dan tetep ngiler ... semoga kalo yang ini yang kejadian, baik PT. Sepur ataupun Pemerintah gak ada yang tekor salah satu.

saya jg kaget melihat harga tiket sekarang.
saya pengguna setia ka pasundan , tpi cma ambil jarak dekat solo-kroya. harga tarif full 120. berat
ya semoga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bisa memikirkan hal ini, semoga ada peraturan harga berdasarkan jarak tempuh 60-80 masih masuk akal untuk rute yg saya tempuh

[Logawa_ATB]

Nah, hal-hal yang seperti disebutkan di atas yang tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akibatnya apa? Ada "kesalahpahaman" dari masyarakat mengenai penyebab kenaikan harga dan penghapusan K3, karena kesalahpahaman inilah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dituding masyarakat dan menanggung "dosa", bukan pemerintah cq Kemenhub dan anggota Dhewan...

Mungkin dlm pikiran operator KA (PT. Kereta Api Indonesia (Persero)), kalo masyarakat / rakyat punya wakil kenapa mesti disampaikan ke masyarakat scr langsung...? Lha mungkin saja wakil rakyat ini kurang memahami arti subsidi buat K3 (golongan tdk mampu), akhirnya main pangkas.

Coba perhatikan kalimat yg saya quote :

Kedua, kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri membeli KRL Ekonomi sama saja mempercepat datangnya ajal alias bangkrut. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang sudah sakit karena selama 4 tahun tidak diberikan dana pemeliharaan prasarana. Harus dipersakit lagi menanggung dana subsidi. Memang ada dana PSO (public service obligation) dari pemerintah sekitar 704 miliar pada tahun ini. Itupun lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 770 miliar karena dipangkas oleh DPR.

Andai saja cara pangkas memangkas a la DPR ini terjadi pada PT Pertamina tentu PT Pertamina akan senyum lebar jg. Ketimbang jual BBM subsidian mending jual BBM non subsidi, jelas2 profit yg diperoleh lbh gede.

[argolawu69]

btw,saya liat di web kok harga tiket kelas ekonomi masih tetep sama ya. yg kelas ekonomi AC malah ga ada (selain menoreh majapahit bogowonto gajahwong)

[randi20]

btw,saya liat di web kok harga tiket kelas ekonomi masih tetep sama ya. yg kelas ekonomi AC malah ga ada (selain menoreh majapahit bogowonto gajahwong)

bengawan brantas dkk per 16 april kang.
untuk logawa blm jg kayaknya kang.

[CC-201-23]

btw,saya liat di web kok harga tiket kelas ekonomi masih tetep sama ya. yg kelas ekonomi AC malah ga ada (selain menoreh majapahit bogowonto gajahwong)

bengawan brantas dkk per 16 april kang.
untuk logawa blm jg kayaknya kang.

Emang Logawa udah ada rencana dipasang AC?

[heri hermawan]

udah ga waras nih PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau pemerintahnya yg ga waras .. cuma ditambah ac rumahan doang tiket naik 3x lipat , SINTING !!!! kereta api ekonomi udah tdk bersahabat lg buat rakyat menengah kebawah

[zmidth]

udah ga waras nih PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau pemerintahnya yg ga waras .. cuma ditambah ac rumahan doang tiket naik 3x lipat , SINTING !!!! kereta api ekonomi udah tdk bersahabat lg buat rakyat menengah kebawah

Baca di page sebelumnya... Mungkin dapet pencerahan bro...

[Hungry Soul]

udah ga waras nih PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau pemerintahnya yg ga waras .. cuma ditambah ac rumahan doang tiket naik 3x lipat , SINTING !!!! kereta api ekonomi udah tdk bersahabat lg buat rakyat menengah kebawah

Baca di page sebelumnya... Mungkin dapet pencerahan bro...

Kalo agak males ngebaca halaman sebelumnya, ini saya kasih ringkasan dengan bahasa yang lebih down to earth dan lebih simpel (yang jelas, kalo sudah berforum itu menurut saya ya ndak boleh malas membaca, hehehe):

Harga K3 Eko Panas yang 50 ribu ke bawah itu udah dapet subsidi Bro, kalo gak pake subsidi mungkin rata-rata harga K3 Eko panas itu ya sekitar 80-90 ribuan atau malah mendekati angka 100 ribuan. Bisa kita lihat harga ekonominya Malabar yang dulu 90 ribuan dan bahkan sekarang tembus 100 ribuan dan Kahuripan semasa bersubsidi (Rp 38.000) sebagai perbandingan.

Dengan tidak adanya subsidi untuk K3 karena dipasang AC ini, ya otomatis harganya melonjak deh. Dan tentu saja melonjaknya tidak hanya semata-mata karena subsidinya diilangin, tetapi juga karena PT. Sepur pengen dapet keuntungan (profit) dari penjualan tiket K3 AC. Ya maka dari itulah harga K3 AC ini rata-rata kalau dibandingkan dengan harga K3 Subsidi melonjak rata-rata 2 sampai 3 kali lipat harga lama. Sekali lagi, coba kita lihat perbandingan harga K3 nya Malabar yang dari awal gak ada subsidi dan harga Kahuripan. K3 Malabar rata-rata sekarang 130.000 dan Kahuripan Rp 100.000. Tuh kan? Gak beda jauh ternyata.

Kalau mau K3 murah lagi ya paksa aja pemerintah ngasih subsidi buat K3 AC split, hahaha. Kalau saya lihat dari sudut pandang lain, yang dilakukan PT. Sepur ini ya karena "naluri" nya sebagai sebuah PT sekaligus BUMN, yaitu berusaha cari untung di tengah "tidak bersahabatnya" Pemerintah terhadap sepur belakangan ini

[spoiler]

Pahami dulu istilah K2+K1
K1+K2 kan intinya Kelas atas+Menengah yang harus Mencoba jadi Penghubung K3.
Nah K3 kan kalau dapat Subsidi wajar, tapi operasionalnnya mendapatkan PSO/Subsidi makanya wajar dibilang kelas rakyat.
Untuk Diatasnya kan yang diutamakan adalah kenyamanan meskipun secara kasarnya K2 dulunya cuma Nyaman di Tempat Duduk. begitu mas

Selamat malam, Kang...

Kalo gitu tarif K1 & K2 sekarang masih dianggap "merakyat" ya, Kang...? Maksud kalimat "K1+K2 kan intinya Kelas atas+Menengah yang harus Mencoba jadi Penghubung K3" itu apa ya...? Masih blm mudeng ini...

alangkah malunya bila kita sebagai pecintannya membiarkan kai terkapar seorang diri terlindas komersialisasi
hanya ingin masyarakat tertib namun hanya dengan cara apalagi kita membuat kita tidak ditertawakan kapitalisasi.
mudah2an pemahamannya dibuka oleh hikmah yang tidak mentah ditengah jalan.

Tapi biasanya cara2 kapitalis justru ampuh utk menumbangkan rezim yg berkuasa lho... [/spoiler]

Kang Logawa, kalo sampean masih baca tulisan ini, saya cuma mau kasih saran aja, kalo diskusi sama Mas Ardial ya yang sabar aja ya kang. Banyak member sini, termasuk Saya sendiri, yang kadang (mungkin malah sering) ndak mudheng dengan apa yang beliau bicarakan pas lagi diskusi.

Buat Mas Ardial, bener kan, banyak member yang kebingungan kalo diskusi dengan sampean karena bahasa sampean yang kadang bukannya mencerahkan, melainkan malah meningkatkan kebingungan. Ayo Mas bahasanya lebih ditata dan diperbaiki lagi. Pasti bisa kok.