21-09-2014, 11:34 AM
Jika berbicara soal efektifitas, belum tentu moda transportasi kereta api lebih efektif lho di sisi penumpang dan pengampu kebijakan. Coba bandingkan jumlah kota/kabupaten yang tercover kereta dan kota/kabupaten yang tidak tercover jalur kereta. Penduduk yang ibukota propinsinya tercover jalur kereta pun belum tentu merasa lebih efektif dan efisien menggunakan kereta, seperti di kabupaten Gunung Kidul. Penduduknya yang mau ke Jakarta/luar kota harus datang ke sta.Tugu, sta.Lempuyangan atau sta.Klaten. Perjalanan untuk ke stasiun tersebut dengan kendaraan pribadi memakan waktu setidaknya 2-3 jam, belum lagi kalo naik transportasi umum yang bisa menghabiskan waktu 3-4 jam serta harus oper setidaknya 3 kali. Biaya yang dikeluarkan pun seharga tiket ekonomi PSO. Di sisi penumpang, ngapain harus susah-susah kalo bisa naik kendaraan 1 kali saja dan bisa naik dari depan rumah. Dari sisi pengampu kebijakan, mungkin saja ngapain ngasih subsidi jika yang menerima & memakai hanya masyarakat dan sekitar yang dilalui jalur kereta. Toh sarana dan prasarana di luar pulau Jawa yang perlu pembangunan & perbaikan memiliki prioritas yang lebih tinggi.
Kemudian jika terjadi PLB di jalur kereta dimana transportasi sebagian bertumpu di jalur kereta, bayangkan apa yang terjadi? Jadwal kereta penumpang jadi kacau, ditambah gimana kabarnya kereta yang tidak punya rangkaian cadangan jika rangkaian utamanya tertahan. Kemudian angkutan barang menjadi terlambat sampai di tujuan yang berimbas bisa diberlakukan pinalti ke operator. Btw konon karena dimensi angkut kereta barang lebih kecil daripada truk, pengusaha lebih memilih angkutan darat lainnya.
Kemudian jika terjadi PLB di jalur kereta dimana transportasi sebagian bertumpu di jalur kereta, bayangkan apa yang terjadi? Jadwal kereta penumpang jadi kacau, ditambah gimana kabarnya kereta yang tidak punya rangkaian cadangan jika rangkaian utamanya tertahan. Kemudian angkutan barang menjadi terlambat sampai di tujuan yang berimbas bisa diberlakukan pinalti ke operator. Btw konon karena dimensi angkut kereta barang lebih kecil daripada truk, pengusaha lebih memilih angkutan darat lainnya.

Menurut saya, subsidi (PSO) untuk KAJJ kelas ekonomi dan kommuter saat ini sudah tepat sasaran walaupun belum sempurna. Mengingat kereta Ekonomi lebih banyak digunakan oleh masyarakat kelas bawah. Sedangkan kelas diatasnya lebih banyak digunakan oleh kalangan menengah keatas, kalo KAJJ diatas kelas Ekonomi diberi subsidi bisa bisa ga tepat sasaran. Lagipula kecuali pada masa lebaran, apakah setiap orang yang berpergian jarak jauh selalu menggunakan kendaraan pribadi?
Kemudian subsidi untuk kereta kommuter justru yang paling tepat sasaran untuk mengurangi beban jalan. Masyarakat yang hendak berpergian jarak dekat dan menengah yang menggunakan kendaraan pribadi bisa dipindahkan ke kereta kommuter, untuk itu ada baiknya frekuensi kereta kommuter ditambah lagi

[spoiler]
Ngomongin soal solar subsidi, (pernah saya lontarkan pertanyaan di trit sebelah) saya malah menemukan artikel di majalah berita mingguan "Tempo" edisi 25-31 Agustus 2014 halaman 12 yang memuat PT.KAI adalah salah satu pengguna solar subsidi. Berikut saya naikin gambarnya:
![[Image: cTAo96.jpg]](http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/cTAo96.jpg)
[/spoiler]
Regards,
Public Transportation Enthusiast
Public Transportation Enthusiast


