Kereta Api tidak "merakyat" lagi......

[Toentang]

Waduh, nyerah deh kalo soal undang-undang dan produk hukum lainnya.

Hanya sependek pengetahuan saya, di negara2 yang sistem transportasi KA-nya maju dengan tarif yang murah, nyaman dan aman tetap menggunakan subsidi dari pemerintah serta ada peraturan bahwa operator juga wajib memberikan subsidi. Di negara2 tsb, operator bukan hanya dari pemerintah/BUMN tapi ada juga yg swasta.

Seumpama operator mengajukan tarif Rp10.000 maka Rp5000 akan disubsidi dari pemerintah dan Rp1000 dari operator. Sehingga penumpang hanya membayar Rp4000 saja. Nah saya kurang tahu apakah operator KA di sini (PT Sepur) juga ikut mensubsidi penumpangnya. Bisa juga subsidi, diambilkan dari dana CSR.

PT Sepur sebagai BUMN memang wajib menghasilkan keuntungan, sebagaimana juga berkewajiban memberikan pelayanan yang baik. Jika ada yang demo dari penumpang ke PT Sepur (bukan ke pemerintah) mengenai mahalnya harga tiket menurut saya wajar saja, karena sebagai operator yang kontak langsung dengan penumpang. PT Sepur boleh saja memberikan jawaban bahwa subsidi belum turun tapi jangan hanya melempar urusan ini ke pemerintah. PT Sepur juga harus proaktif meminta jatah subsidinya dan proaktif minta diperbesar subsidi dengan dibarengi peningkatan pelayanan. PT Sepur sudah meningkatan pelayanan, sekarang saatnya proaktif minta porsi jatah subsidi yang lebih besar.

Mencoba mengkomentari kalimat yg di bold, satu pertanyaan saya kenapa kalo subsidi bbm dikurangi malah demonya di Senayan atau Istana Negara...? Kenapa nggak di Kantor Pusat PT Pertami*a saja...? Kan deket tuch dari Istana Negara. Apa ada yg beda & membedakan...?

Jawaban saya: Anda kurang jeli lihat berita, terutama di luar Jawa, demo BBM yg jadi sasaran truk2 berlabel Pertamina yg disandera para demonstran. Padahal tidak semua truk itu milik Pertamina. Para pendemo gak mau tahu itu truk pya siapa, yg jelas ada labelnya Pertamina lsg aja dicegat.

Kalo menurut saya sich yg namanya kewajiban atau obligation itu sesuatu yg diharuskan (must) tanpa ada paksaan & penuh dgn kesadaran diri. Mari kita cek definisi kewajiban,

noun
1. (sesuatu) yg diwajibkan; sesuatu yg harus dilaksanakan; keharusan: tugas penelitian sudah merupakan ~ bagi setiap calon sarjana; source: kbbi3
2. pekerjaan; tugas: aku akan melaksanakan tugas ~ ku dng saksama; source: kbbi3
3. Huk tugas menurut hukum; source: kbbi3

SUMBER

Lha sekarang kalo mau benar2 menjalankan konstitusi, subsidi adalah tanggung jwb Pemerintah. Saat dilantik, Pemerintah diambil sumpah jabatannya, utk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa. Kondisi di pulau Jawa, beban jalan raya semakin berat & ujung2nya macet di sana sini, tapi kenapa subsidi utk kereta api nggak bertambah secara signifikan...? Ada apa dgn Pemerintah...?

Soal proaktif apa perlu dipublish di media massa...? Jurnalis pun sekarang jg pintar2 memilih berita, mana yg good news dan mana yg bad news. Bisa saja saben hari Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) asyik ber-proaktif lewat BBM atau whatsapan dgn Menteri BUMN atau Menhub atau malah ke Dirjen KA soal kontrak & pencairan PSO utk kereta api.

Tapi ya kembali ke postingan saya di atas, kebutuhan Pemerintah itu kan banyak apalg yg menyangkut kepentingan politik, pasti diutamakan.

Kalo soal CSR saya rasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sdh menyediakannya, cuma tdk utk subsidi K3. Dana CSR itu nggak gede, hanya diambil bbrp persen dari laba bersih. Btw, di negara2 mana saja operator KA wajib memberikan subsidi...? Share link nya agar bs didiskusikan bareng...

Sekali lagi kalo anda jeli melihat berita, di dalam salah satu episode VoA (Voice of America), KA penumpang di AS sana disubsidi pemerintah dan operator. Kalo tidak salah, di berita itu operator wajib mensubsidi sebesar 1%.