30-10-2013, 12:15 AM
(29-10-2013, 12:12 AM)Yogi Abdi Nugroho Wrote: wew...
kalau sudah bicara regulasi saya kurang paham deh. Soalnya satu regulasi bisa jadi melemahkan atau menguatkan regulasi lain. Yang saya tahu ya regulasi yang mengatur BUMN bukan cuma UU BUMN. Mau lebih ribet lagi? Coba tuh sandingkan UU BUMN dengan, misalnya, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Menteri, teruuussssss sampai ke UUD 1945 dan Pancasila, yang ada hubungannya dengan "keuntungan Negara digunakan untuk kemakmuran rakyat".
Yach..., itulah Indonesia, Kang.... makanya berbahagialah & bersyukurlah masih hidup & tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yg hukum dan tata perundang2annya masih carut marut & cauuuurrr.....

OK, saya lanjutin diskusinya dech... tp saya berbeda pendapat bukan berarti saya antek2 KAI atau antek2 IJ lho ya...
Dulu waktu saya dpt pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) & PPKn (Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan) pernah suatu kali mendapat pembelajaran tentang hirarki peraturan perundang2an yg mana urutannya dari tertinggi hingga terendah di mulai dari Pancasila ---> UUD 1945 ---> Tap MPR ----> UU ----> Peraturan Pemerintah ----> Peraturan Presiden hingga Perda. Lha peraturan menteri & surat keputusan menteri posisinya ada di mana...? Kalo menurut saya, Menteri kan cuma pembantu Presiden, jd kekuatan hukumnya nggak boleh lebih tinggi dr Perpres apalg sampai UU.
Nah sekarang scope nya dibatasi utk perkeretaapian dan kewajiban pelayanan publik.
Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2, 3 dan 5 :
Quote:(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Saya komentari, pasal 2 masih relevan saham PT. Kereta Api Indonesia (Persero) masih dimiliki 100% oleh Negara. Pasal 3 di situ tertulis "dan dipergunakan utk sebesar-besar kemakmuran rakyat" cuma bumi, air & kekayaan alam. Kereta api nggak disebutin lho...

Pasal 5, malah dilanjut utk melihat ke Undang2, bukan langsung ke Peraturan Menteri tuch...
Nah di sini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah salah satu BUMN dan jenis usahanya adalah pekeretaapian. Saya pikir payung hukum yg menjadi dasar acuannya adalah UU BUMN & UU Perkeretaapian.
Dalam UU No 19 Tahun 2003 pasal 2 ayat 1b & c :
Quote:Pasal 2
(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
2 ayat di atas sdh dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kan...? Sekarang K3 udah pake AC, ada colokan listriknya & kaca dilapisi lapisan film (kalo nggak salah).
Selain itu dlm UU No 19 Tahun 2003 pasal 12 :
Quote:Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :
a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
Dalam poin a ditulis menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, bukan berdaya beli rendah lho ya.... apalg dlm ilmu bisnis sangat erat ada harga ada rupa.
Mari kita tinjau UU No 23 Tahun 2007 pasal 153 ayat 1 :
Quote:(1) Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
Lanjut lagi ke Perpres No 53 Tahun 2012 pasal 2 ayat 1 & 3 :
Quote:(1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation).
(3) Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
Dalam Peraturan Menteri No 10 Tahun 2013 pasal 2 ayat 3 :
Quote:(3) Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.
Tuch kan, selisih kurangnya menjadi tanggung jwb Pemerintah bukan BUMN lho... trus saya mesti menyandingkan dgn produk hukum mana lg...?

Kalo bulan Januari 2014 belon ada kontrak PSO buat K3 ya sabar dulu, jgn buru2 reservasi. Kan kebutuhan Pemerintah jg banyak selain bayar subsidi kereta api, juga bayar subsidi BBM yg lbh urgent utk kepentingan politik & mengindari gesekan sosial nantinya, selain itu jg buat bayar utang2 yg lain.
