Kereta Api tidak "merakyat" lagi......

[Logawa_ATB]

Selamat malam semuanya... mencoba membalas postingan rekan2 & berbagi pandangan lg ah.... Sorry, biar nggak terlalu panjang beberapa kalimat rekan2 saya edit saja ya...

^edit

Kang, PerPres sudah ditandatangani, PM juga sudah ada, UU udah berlaku juga, tapi kenapa PT Sepur masih teriak2 IMO tidak pernah turun. Menteri BUMN yg sekarang pun mengatakan IMO tidak turun. Padahal sudah ganti tahun anggaran lho. Kalau IMO tidak turun, artinya Pemerintah masih menganggap kalau IMO sama dengan TAC yg harus dibayar oleh PT Sepur. Dalam berita yg dicantumkan sama kang Logawa, PT Sepur minta bayar TAC 600milyar sedangkan Pemerintah harus bayar IMO 2triliun. Kalau TAC=IMO, berarti PT Sepur saat ini harus bayar TAC 2triliun. Bayar 2triliun tapi ngga semua prasarana dimanfaatkan dengan optimal ya yg rugi PT Sepur donk. PT Sepur ogah rugi sendirian, akhirnya mengajak masyarakat rugi bareng2 lewat tarif yg mahal.

Kalo ngeliat jam bales postingan saya koq pagi bener, Kang... Lg ronda ya, Kang...? :p
Kalimat sampeyan yg saya bold saya pikir sdh sampeyan jawab sendiri di halaman2 terdahulu dech...
Sebenarnya kalo membaca kembali Perpres No. 53 Tahun 2012 Bab VI Pasal 27 ayat 3 koq saya jd geli sendiri ya...

Perpres No. 53 Tahun 2012 Bab VI Pasal 27
ayat 3 : Biaya untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai terlebih dahulu oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan menjadi kewajiban Pemerintah

Sementara ayat 1nya :

Perpres No. 53 Tahun 2012 Bab VI Pasal 27
ayat 1 : Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PT.Kereta Api Indonesia (Persero) ditugaskan sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara untuk Tahun Anggaran 2012.

Mengkomentari ayat 3 dari Perpres tsb koq lucu jg ya, negara segede Indonesia koq nggak punya duit sepeser pun sich...? Pemerintah bisa2nya utang ke Badan Usahanya sendiri... (#sesuatu, kalo kata Syahrini.... )

^edit

Maaf agak OOT, Yuk kita lihat sebagian daftar BUMN yg bergerak dalam bidang transportasi:
* di sektor penerbangan, sudah ada Garuda, Merpati dan Angkasa Pura. Garuda bergerak sebagai pengelola sarana penerbangan, sedangkan Angkasa Pura sebagai pengelola prasarana penerbangan. Semuanya berbentuk PT.
* di sektor pelayaran, pengelola sarana ada PELNI, pengelola prasarana ada Pelindo.
* di sektor transportasi darat, pengelola sarana ada DAMRI, pengelola prasarananya ada 2. Kalau yg mengelola jalan berbayar itu ada Jasa Marga sedangkan jalan yg gratisan itu dikelola langsung sama Dirjen Bina Marga.

Sedangkan disektor perkeretaapian masih dimonopoli oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Pengelola sarana sudah jelas PT Sepur, kalau pengelola prasarana masih rancu apakah PT Sepur atau DJKA. Lalu kenapa sektor perkeretaapian ngga dibikin kayak sektor transportasi yg lain? Jawabannya yg tau cuma Tuhan dan Pemerintah

^edit

Kalo menurut saya, semenjak dikeluarkan UU Perkeretaapian No 23 Tahun 2007 sampai tahun 2011 itu masih rancu siapa pengelola prasarananya. Tapi semenjak dikeluarkan Perpres No 53 Tahun 2012 seperti yg sdh saya tulis di atas kan sdh jelas siapa yg diberi hak & wewenangnya.

Ditambah lg pd :

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai pelaksana penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum milik negara yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum milik negara sampai dengan terbentuknya Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum.

Soal DJKA saat ini masih melakukan pekerjaan utk proyek doble track Lintas Utara & Lintas Selatan itu kan sdh masuk dlm DIPA yg mereka buat dan nantinya kalo sdh selesai seperti biasanya akan ada BASTO (Berita Acara Serah Terima Operasi) ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Ya kyk serah terima K3AC atau KRD gitu.... Selain itu sdh menjadi rahasia umum kalo Kementerian atau Direktorat Jenderal blm bs menyerap anggaran dgn baik kan belum greget... :p

setau saya TAC blm ada dasar hukum pemungutannya sbg PNBP. menurut slentingan, TAC ini juga blm akan diatur dalam revisi peraturan pemerintah yg mengatur seluruh PNBP yg berlaku di kemenhub. semoga aja ini gak jadi alasan buat memperpanjang rezim IMO=TAC.

Nah, ini lebih greget lagi... Kalo belum ada payung hukumnya biasanya diulur2 waktu utk merumuskan & membuatnya... Apalg 1 tahun lg udah Pilpres, ya tinggal dipilih istilah "Lali opo nglali..."

bukannya lebih baik kita mengembalikan kepada "khittah"nya masing-masing, karena prasarana ini adalah asset milik negara ya mau gak mau negara yang ngurus, dan diserahkan kepada lembaga non profit (maaf kalau istilahnya kurang tepat), karena kalau diserahkan lagi ke BUMN bentukan baru nanti dia akan dituntut lagi untuk mencari keuntungan dan pasti akan membebankan TAC yang tinggi ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero), ujung-ujungnya sama saja kaya' sekarang kondisinya..
Tapi yang jadi kesulitan bila BLU yang mengurus adalah status karyawan yang harus dijadikan PNS ya...

Saya pikir inti permasalahan ini cuma DANA, tersedia atau tdk...? Mari kita coba melihat secara kronologis sj. Pada saat operator KA berbentuk Perum, saat itu operator KA nggak dituntut utk untung yg penting rakyat / masyarakat terlayani dgn baik. Soal perawatan prasarana dan alat2 prasarana (kyk pasukan kuning Plasser & Theurer dan Crane) sdh disediakan oleh Pemerintah, entah duit utk belinya dulu dari mana...

Nah, tahun 1997 - 1998 ternyata Indonesia ambruk imbasnya operator KA berbentuk Perum diubah jd PT agar bisa mandiri. Mulai tahun 1999 (CMIIW) mulai digagas adanya mekanisme IMO, PSO & TAC melalui SKB 3 Menteri. Tahun 2007, SBY merevisi UU perkeretaapian yg lama menjadi UU perkeretaapian yg baru dan memasukan mekanisme IMO, PSO & TAC dlm UU tsb. Terus terang saja yg saya nggak habis pikir semenjak bergulirnya UU tsb tahun 2007, Dirut terdahulu kenapa nggak mencoba "merangsek" ke Pemerintah kalo UU tsb mesti disempurnakan / dilengkapi dgn PerPres atau PerMen yg mengatur hal2 yg dituliskan dlm UU tsb...? Andai saja Perpres & PerMen tsb sdh dibuat & disepakati (dalam kurun waktu 2007 - 2009 awal) saya pikir Dirut sekarang (IJ) nggak perlu tega2an membuat harga tiket KA jd mahal kyk sekarang.