28-04-2013, 06:42 PM
(28-04-2013, 04:42 PM)ady_mcady Wrote: sebenarnya masalah ini (pso, imo, tac) macetnya dimana ya? apakah di level kementrian (keuangan, perhubungan, bappenas, bumn), atau di legislatifnya (dpr).Kalau saya lihat sich macetnya di Presiden sama Parlemennya. IMO ngga ada anggarannya, kayaknya dari Presidennya yg ngga mengalokasikan. Kalau PSO yg menyunat anggarannya itu Parlemen. Tolong koreksi kalau saya salah
(28-04-2013, 04:42 PM)ady_mcady Wrote: sebab saya dengar2 kabar di parlemen bahwa anggota dewan dari daerah yang tidak ada kereta apinya sepertinya "tidak ikhlas" jika uang pso, imo, diambil dari pos apbn. klau dipikir2 secara logika sih ada benarnya juga mereka keberatan. lha apa manfaatnya bagi mereka katakanlah rakyat papua ikut mendanai imo, pso kereta, sementara mereka sendiri tidak ikut kebagian menikmati jasa kereta.
Benar secara logika tapi sebagian, saya lebih melihat mereka yg berkata begitu karena iri di daerahnya tidak ada perkeretaapian. Memang Kereta api hanya dinikmati oleh masyarakat Pulau Jawa dan Sumatera. Tapi bukan berarti jadi alasan untuk menahan dana perkeretaapian, seharusnya mereka berjuang agar kereta api bisa dibangun di Sulawesi, Papua dan Kalimantan.
Terima kasih telah mengantarkanku ke tempat tujuan dengan cepat, aman, tepat dan murah
facebook: Adhie | Twitter: @adh1e_
facebook: Adhie | Twitter: @adh1e_

