Kereta Api tidak "merakyat" lagi......

[Toentang]

Koq rancu? Maksud saya bilang PT Sepur arogan dan gak care karena konsumen jadi korban akal-akalan PT Sepur. Misalnya AC Split di KA Ekonomi itu kan maksa karena bukan peruntukannya, coba itu penggunaan AC Split di KA, apakah sudah ada semacam sertifikasi kelaikan? Itu dilakukan hanya demi ganti status non subsidi sehingga harga bisa diganti (naik) dan akhirnya konsumen-lah yang menanggungnya. Karena PT Sepur gak mau repot ngurus IMO/PSO, penumpang yang jadi korban suruh nanggung.

Ya jelas rancu, situ kan bilang konsumen/masyarakat. Kan ngga semua masyarakat jadi pengguna KA.

Kalau masalah AC, yg dipake kan AC split yg dipake di rumah2 kan. Tentu barang2 tsb sudah diuji kelaikannya kan? Barang2 tsb bukan barang ilegal juga kan? Lalu apa bedanya kalau dipasang di Kereta dan di Rumah. Kan sama-sama ruangan tertutup gitu. Kalau kurang estetikanya sich emang iya.

Kang Toentang, sepur Ekonomi spt Brantas cs kan sudah enggak jadi KA Komersil lagi, sudah dapet PSO lagi. Tarifnya sudah flat tapi harganya naik 250%. Tarif 110rb tahun sekarang ya nilainya hampir sama saat tarif 45rb saat tahun 2002.

Oalah... yang dimasalahkan rancu cuma soal kata konsumen/masyarakat tho..., kirain hal yang inti dari opini saya. Yo wes, maaf, yang masyarakat dihapus aja, jadinya tinggal konsumen aja. Atau bisa juga masyarakat pengguna KA (kepanjangan ya?) Lagian konsumen juga bagian dari masyarakat kan?

Soal AC, gerbong/kereta yang dipasang AC Split kan desainnya dasarnya bukan gerbong AC, jika dipaksa dipasang AC pasti gak maksimal. Jendela yang masih bisa dibuka, desain pintu, dll yang bisa mengurangi keefektifan pendinginan dan umur dari unit AC itu sendiri. Inilah yang saya maksud PT Sepur maksa ACnisasi demi kenaikan/ganti tarif. Lagi-lagi konsumen jadi korban. Banyak konsumen yang lebih mengharapkan KA yang aman dan tepat waktu.

Soal perbandingan tarif, atas dasar apa "tarif 110 tahun sekarang ya nilainya hampir sama saat tarif 45rb saat tahun 2002"? Hitung-hitungannya bisa seperti itu apakah ada dasar dari data-data fakta pendukung yang resmi (misal data dari BPS)?

Lho PT Sepur "ngoyak-oyak" IMO/PSO ke pemerintah ya wajar dunk, itu kan haknya dia. PT Sepur pasti sadar angkutan massal yang banyak manfaatnya itu sangat bergantung pada IMO/PSO. Kalo memang PT Sepur gak mau ribet ngurus birokrasi ya jangan konsumen jadi korbannya suruh nanggung lewat harga tiket.

Lagi lagi balik ke postingan om feri, disitu ada anggaran IMO kagak? Mau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nangis sampai berdarah2 kalau ngga ada alokasinya pasti ngga bakalan dikasih. PSO emang sudah turun, tapi ngga banyak kan? Pemerintah lebih pula mensubsidi Premium daripada KA, begitu pula anggota dewan yg katanya wakil rakyat, ternyata tega juga menyunat anggaran untuk PSO. Kalau mau dialokasikan lebih banyak ke PSO, jangan cuma PT. Kereta Api Indonesia (Persero) aja yg nuntut, seluruh lapisan masyarakat+media juga harus bersatu bersama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) demo gede-gedean di Senayan.

Di postingan saya sebelumnya saya tulis (berdasar dari website resmi Dephub) bahwa dana PSO tahun 2012 tidak terserap semuanya oleh PT Sepur.
http://www.dephub.go.id/read/berita/56873

[spoiler]
PSO KA Tahun 2013 sebesar Rp 704 M
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK, 11/03/2013. Dibaca sebanyak 249 kali.

(Jakarta, 13/3/2013) Pagu dana Public Service Obligation (PSO) Perkeretaapian tahun 2013 sebesar Rp 704.784.789.000. Jumlah ini memang lebih kecil dibandingkan dengan kontrak PSO tahun 2012 sebesar 770 miliar, namun masih diatas serapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang hanya Rp 624 miliar.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hanggoro Budi Wiryawan yang di dampingi Kapuskom Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan di Jakarta, Jumat (8/3) menjelaskan, besaran dana PSO ini bukan diputuskan oleh Kementerian Perhubungan melainkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dijelaskan oleh Hanggoro, pada tahun 2012, pemerintah menganggarkan pagu PSO sebesar Rp 770 miliar untuk 98.056.558 tempat duduk. Namun yang terserap oleh PT Kereta Api selaku penyelenggara hanya Rp 624 miliar untuk 84.637.262 tempat duduk. Selisih yang tidak terserap sebesar Rp 146 miliar untuk 13.419.296 tempat duduk.

Tidak terserapnya seluruh anggaran PSO tersebut, seperti diungkapkan Hanggoro, dikarenakan beberapa hal, seperti frekuensi dan stamformasi realisasi lebih rendah, sebagai akibat penarikan KRL Ekonomi yang diganti dengan KRL AC Commuter Line, dan juga akibat pekerjaan pemasangan AC Split pada kereta ekonomi. Juga akibat longsor di jalur Cilebut-Bojong Gede beberapa waktu lalu, sehingga kereta tidak bisa beroperasi sampai Bogor.

Jumlah PSO Perkeretaapian tahun 2013 ini sebesar Rp 704 miliar ditetapkan berdasarkan Surat Dirjen Anggaran No S-14/AG/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal pemberitahuan pagu APBN tahun 2013 untuk PSO Perkeretaapian.

Namun demikian, besaran PSO untuk PT Kereta Api Indonesia dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) ini masih belum final, karena masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR-RI pada 13 Maret mendatang. ‘’Apakah nanti jumlah PSO nya tetap, bertambah atau dikurangi ya tergantung keputusan DPR nanti,’’ jelasnya.

Untuk diketahui sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2007, formulasi PSO adalah selisih tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian dikurangi tarif yang ditetapkan pemerintah. Adapun tarif itu sendiri merupakan perhitungan dari biaya produksi di tambah dengan keuntungan sebesar 8 persen.

Pola penghitungan PSO pun beberapa kali mengalami perubahan. Perhitungan PSO tahun anggaran tahun 2000 sampai 2010 menggunakan selisih biaya dikurangi dengan pendapatan sesuai SKB 3 Menteri dan SKB 3 Dirjen.

Namun perhtiungan PSO tahun anggaran 2011 sampai dengan 2012 menggunakan selisih tarif yang dihitung penyelenggara sarana dengan menggunakan Pedoman Perhitungan Tarif sesuai Permenhub No 28 Tahun 2012 dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. (JO)
[/spoiler]

Bahkan masih ada jatah belasan juta tempat duduk yang harusnya disubsidi jadi hangus. Nah, gimana neh? Pemerintah sudah kasih pagu/jatah, eh gak semuanya digunakan PT Sepur untuk mensubsidi konsumen. Lagi-lagi konsumen dirugikan. Saya gak pro pemerintah, tapi dalam hal ini PT Sepur dipertanyakan.

Saya setuju dengan opini anda seperti yang di-bold. Cuma sebagian besar konsumen tidak mengerti bahwa PT Sepur hanya operator, pemerintahlah yang mengatur (regulator). Makanya banyak demo yang ditujukan kepada PT Sepur, bukan ke pemerintah. Seperti yang terjadi di Bekasi, Jogja, dan beberapa wilayah lain. Walaupun demo ini sebenarnya "salah alamat" tapi -menariknya- hasilnya ternyata efektif. Banyak kebijakan yang diubah karena demo ini. Jika harus seluruh lapisan masyarakat+media bersatu bersama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) demo gede-gedean di Senayan tentunya akan butuh waktu lama untuk merealisasikan demo "yang tepat" seperti ini daripada demo yang "salah alamat" yang sudah terealisasi dan hasilnya jelas efektif.

Dengan adanya demo-demo belakangan ini, maka diharapkan ke depannya masyarakat luas akan banyak mengerti tentang kondisi perkeretaapian serta kedudukan antara PT Sepur dan Pemerintah, sehingga jika ada demo lagi sudah pada "alamat yang tepat."