21-04-2011, 11:17 AM
(18-04-2011, 01:17 PM)paul_foxdemon Wrote: Maaf oom Gege, saya kalau nggak salah pernah dengar dulu ada railfans Malaysia join ke forum ini, tapi kemudian diban karena....beliau orang Malaysia. Entah itu benar atau tidak....
Eh lah dalah.....
Salah dengar tuh, selama jabatan saya jadi moderator sejak awal, ndak pernah ngebanned member karena alasan sepele dan dibuat-buat (beda agama, nasionalisme) dan sebelum ngebanned pun kami punya SOP yang jelas untuk itu, ndak asal ngebanned....
Trus mengomentari post saya yang ditanggapi oleh rekan² :
(16-04-2011, 07:57 AM)WOODWARD Wrote: bukannya baik buruknya sarana itu karena kebijakan ya? coba teliti lagi
di KTM kebijakannya lok sebagian besar leasing terutama lok Road
jadi perawatan semua urusan leasing, KTM sebagai user tinggal mengoperasikan saja.
Kalo diliad latar belakang struktur organisasi PT. KAI bagaimana yah OOm?
Kalo ngga salah PT. KAI ada dibawah Dirjen Perhubungan Darat yah?
Trus sumber dananya dari APBD/APBN?
Trus kebijakan umum soal KA ada ditangan siapa?
Lalu Malaysia bagaimana?
Kalo pertanyaan² ini dijawab kita akan paham mengapa oparator KA di Indonesia berbeda dengan Malaysia, baik sarana dan kebijakan, makanya saya menekankan sarana dan prasarana bukan gambaran baik-buruknya manajemen, tapi dari kebijakan makro perkeretapian dan sinerginya dengan kebijakan pemerintah.
(16-04-2011, 01:07 PM)bonbon Wrote: anggep aja ini sebuah referensi, bukanlah pembanding, kalo sayah boleh berucap "ohh sono lebih bagus, paling nggak kitapun harus bisa seperti mereka". Sebuah referensi yang menguntungkan konsumen maupun operator....
Betul bukan pembanding, namun TS memberikan judul yang provokatif dan ketidakjelasan maksud dan tujuan, jadi saya agak bingung thread ini mau dibawa kemana.
Okehlah soal itu ndak usah dibahas karena sang TS sudah memberikan klarifikasi. Namun seperti yang teman² katakan di post sebelumnya bahwa setiap operator KA di negara manapun tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya.
Kalo mau membandingkan sekarang kita liad :
- Sistem manajemen masing² operator
- Sistem struktural departemen yang menangani transportasi berbasis rel masing²
- Sumber dana
- Kebijakan mengenai sistem penggajian, pembelian dan penggunaan sarana dan prasarana, dll.
Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan nilai² lebih mana yang bisa kita ambil dan (kalau cocok) diterapkan di operator KA yang merasa dirinya kurang.
Ada yang bisa share?
![[Image: spammingsj0.gif]](http://i1211.photobucket.com/albums/cc423/gegenugroho/spammingsj0.gif)
