08-01-2011, 11:50 PM
1.Menurutku pengemis, pengamen dan orang2 lain yang tidak berkepentingan harus secara tegas
ditertibkan kalo perlu represif..untuk apa kita bayar polisi, TNI pake pajak klo bisanya cuma ngasarin
mahasiswa sama buruh???? yang tentunya mengajak instansi terkait...misalnya Polisi Militer untuk
menertibkan para kambing yang kepalanya kotak...
2. Khusus untuk pedagang..penangananya sedikit berbeda dari orang2 di atas. Lebih persuasif dan
mengedepankan dialog coz bagaimanapun mereka cari uang dengan cara yang lebih baik dan
dibutuhkan sebagian besar penumpang KA (Beda dengan pengemis, copet, penodong, preman yang
cari rejeki secara HARAM dan pengamen yang mengganggu kenyamanan penumpang) dengan
mengedepankan proses dialogis maka akan meminimalisasi konflik antara pedagang dengan PT KA
dan disediakan lapak2 khusus di stasiun secara GRATIS (minimal disubsidi oleh Kemenhub dan atau
PT KA). Sebagai studi kasus, hal ini pernah diterapkan walikota Surakarta untuk menertibkan PKL
tanpa kekerasan dan bertahan sampai sekarang.
3. Menambah rangkaian KA terutama K3 jarak menengah dan jauh.
4. Otomatisasi pintu kereta semua kelas (kya model2 KRDI yang dikasih bunyi peringatan ketika pintu
akan menutup) untuk meminimalisasi orang untuk "nggandul" ketika kereta berjalan pelan ketika
berangkat ato masuk stasiun disamping penempatan petugas keamanan di tiap kereta.
ditertibkan kalo perlu represif..untuk apa kita bayar polisi, TNI pake pajak klo bisanya cuma ngasarin
mahasiswa sama buruh???? yang tentunya mengajak instansi terkait...misalnya Polisi Militer untuk
menertibkan para kambing yang kepalanya kotak...
2. Khusus untuk pedagang..penangananya sedikit berbeda dari orang2 di atas. Lebih persuasif dan
mengedepankan dialog coz bagaimanapun mereka cari uang dengan cara yang lebih baik dan
dibutuhkan sebagian besar penumpang KA (Beda dengan pengemis, copet, penodong, preman yang
cari rejeki secara HARAM dan pengamen yang mengganggu kenyamanan penumpang) dengan
mengedepankan proses dialogis maka akan meminimalisasi konflik antara pedagang dengan PT KA
dan disediakan lapak2 khusus di stasiun secara GRATIS (minimal disubsidi oleh Kemenhub dan atau
PT KA). Sebagai studi kasus, hal ini pernah diterapkan walikota Surakarta untuk menertibkan PKL
tanpa kekerasan dan bertahan sampai sekarang.
3. Menambah rangkaian KA terutama K3 jarak menengah dan jauh.
4. Otomatisasi pintu kereta semua kelas (kya model2 KRDI yang dikasih bunyi peringatan ketika pintu
akan menutup) untuk meminimalisasi orang untuk "nggandul" ketika kereta berjalan pelan ketika
berangkat ato masuk stasiun disamping penempatan petugas keamanan di tiap kereta.
