PSO K3 Rugikan PT. KAI ?

[eri4nto]

Kalo melihat apa yg terjadi di sekitar dunia angkutan penumpang di Indonesia akhir2 ini, jangankan kls ekonomi, saya kira KA eksekutif juga perlu disubsidi sedikit2 hanya untuk mengendalikan tarif tiket.

Kalau KA eksekutif (dan bisnis) menurut saya sih kurang pantas kalo disubsidi karena ini kan ka komersial. Satu-satunya yang bisa mengendalikan harga tiket KA komersial ini ya persaingan harga dengan moda transportasi lain seperti bis dan pesawat terbang. Kecuali kalau ada operator KA lain selain PT KA (Persero).
CMIIW.

[bonbon]

Kalo melihat apa yg terjadi di sekitar dunia angkutan penumpang di Indonesia akhir2 ini, jangankan kls ekonomi, saya kira KA eksekutif juga perlu disubsidi sedikit2 hanya untuk mengendalikan tarif tiket.

Untuk tarip K1 & K2 ini kyknya pemerintah pusat nggak ikut campur deh, udah jadi hak otonomi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ...CMIIW

[Bravo eling]

Apakah perlu ada operator lain yang ngurusin K3 selain PT KA?
Kalo saya mampu kayaknya saya mau deh.

bisa pakde, tergantung pemerintah, mau atau tidak membuat badan usaha baru di bidang KA yg hanya mengurusi angkutan kelas ekonomi.

[nagaragar]

Apakah perlu ada operator lain yang ngurusin K3 selain PT KA?
Kalo saya mampu kayaknya saya mau deh.

bisa pakde, tergantung pemerintah, mau atau tidak membuat badan usaha baru di bidang KA yg hanya mengurusi angkutan kelas ekonomi.

tapi perusahaan baru itu jangan menginduk ke PT.KA, ntar sama aja...ibu anak tabiatnya ga beda jauh.....harus murni perusahaan baru

[Bravo eling]

tapi perusahaan baru itu jangan menginduk ke PT.KA, ntar sama aja...ibu anak tabiatnya ga beda jauh.....harus murni perusahaan baru

yup setuju bro...

[g10d]

Kayaknya PT KA gak pernah untung deh, apa memang kurang banyak untungnya? Kok selalu ngeluh mulu.
Seperti yang diberitain dibawah ini:

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Rugi Terus Meski Lebaran

Tribunnews.com - Rabu, 4 Agustus 2010 14:53

Laporan wartawan Tribunnews.com, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski di masa Lebaran 2010 penumpang kereta api membeludak, PT Kerata Api Indonesia tetap mengalami kerugian.

Kepala Daops I Jakarta, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Mulyanta Sinulingga mengatakan, meskipun terjadi lonjakan besar pada penumpangnya, kerugian tetap tak terhindarkan.

"Kita menambah 28 kereta tambahan karena banyaknya penumpang, tetapi penumpang penuh pada saat kereta berangkat. Saat pulangnya akan sepi," kata Mulyanta di Jakarta, Rabu (4/8/2010).

Menurutnya, dengan operasi semacam itu, maka KAI harus menanggung biaya operasi dua kali, sedangkan pendapatan yang diterima hanya sekali.

Padahal, jelasnya, selama masa Lebaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus membayar dana di luar operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero). "Kita harus bayar perangsang selama masa Lebaran," ujarnya.

Biaya perangsang tersebut, kata Mulyanta, antara lain adalah biaya koordinasi dengan sejumlah instansi seperti kepolisian, pemda dan lainnya.

Sementara mengenai tidak naiknya tarif ekonomi pada masa Lebaran ini, jelasnya, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tetap akan patuh pada pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menhub (KM) No 35 tahun 2010 tentang tarif kereta api ekonomi, kenaikan tarif berlaku pada 1 Oktober 2010.

"Karena pemerintah belum menaikkan tarif, maka kita akan menunggu hingga ada pemberlakuaan tarif baru dari pemerintah," ujarnya.

Editor : oro

Sumber: TribunNewss.com

[bonbon]

Kayaknya PT KA gak pernah untung deh, apa memang kurang banyak untungnya? Kok selalu ngeluh mulu.
Seperti yang diberitain dibawah ini:

PT. Kereta Api (Persero) Rugi Terus Meski Lebaran

Tribunnews.com - Rabu, 4 Agustus 2010 14:53

Laporan wartawan Tribunnews.com, Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski di masa Lebaran 2010 penumpang kereta api membeludak, PT Kerata Api Indonesia tetap mengalami kerugian.

Kepala Daops I Jakarta, PT. Kereta Api (Persero), Mulyanta Sinulingga mengatakan, meskipun terjadi lonjakan besar pada penumpangnya, kerugian tetap tak terhindarkan.

"Kita menambah 28 kereta tambahan karena banyaknya penumpang, tetapi penumpang penuh pada saat kereta berangkat. Saat pulangnya akan sepi," kata Mulyanta di Jakarta, Rabu (4/8/2010).

Menurutnya, dengan operasi semacam itu, maka KAI harus menanggung biaya operasi dua kali, sedangkan pendapatan yang diterima hanya sekali.

Padahal, jelasnya, selama masa Lebaran PT. Kereta Api (Persero) harus membayar dana di luar operasional PT. Kereta Api (Persero). "Kita harus bayar perangsang selama masa Lebaran," ujarnya.

Biaya perangsang tersebut, kata Mulyanta, antara lain adalah biaya koordinasi dengan sejumlah instansi seperti kepolisian, pemda dan lainnya.

Sementara mengenai tidak naiknya tarif ekonomi pada masa Lebaran ini, jelasnya, PT. Kereta Api (Persero) tetap akan patuh pada pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menhub (KM) No 35 tahun 2010 tentang tarif kereta api ekonomi, kenaikan tarif berlaku pada 1 Oktober 2010.

"Karena pemerintah belum menaikkan tarif, maka kita akan menunggu hingga ada pemberlakuaan tarif baru dari pemerintah," ujarnya.

Editor : oro

Sumber: TribunNewss.com

Biaya koordinasi ?
Apa maskudnya "Ternyata tidak gratisan juga pakai tenaga di luar PT. Kereta Api Indonesia (Persero)" ?
Misalnya, apa menggunakan tenaga anggota Polri, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus keluar dana juga, padahal demi kelancaran bersama ?
Walaupun sesama pegawai dibawah pemerintah yg sama dan gaji dari pemerintah yang sama juga, perlu dana ekstra juga untuk hal2 seperti ini

[g10d]

Yaitu dia menurut saya mendingan dipisah ajah antara urusan pelayanan bisnis dan pelayanan sosial. Biar fokus. Apa perlu DKA diidupkan lage? khusus ngurusin PSO.

[Narendro Anindito]

PT KA Raih Kontrak PSO
Jumat, 06 Agustus 2010 10:18:00

JAKARTA (KRjogja.com) - PT Kereta Api (KA) menerima dana subsidi pelayanan (Public Service Obligation/PSO) dari pemerintah sebesar Rp535 miliar untuk tahun ini.

Untuk itu, PTKA telah ditugaskan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik angkutan KA kelas ekonomi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau untuk lingkup pelayanan pada lintas pelayanan antarkota (jarak jauh dan jarak sedang) dan KA perkotaan (KA jarak dekat atau lokal, KRL dan KRD).

Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan mengatakan nilai kontrak sebesar Rp535 miliar tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan penugasan pelayanan umum bidang angkutan KA kelas ekonomi yang dibebankan kepada PTKA.

Besaran nilai PSO itu sendiri dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan yang diperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah dengan biaya operasi pelayanan umum bidang angkutan KA kelas ekonomi yang dijalankan PT KA.

"Dalam PSO itu juga ada keuntungan yang diberikan untuk setiap relasi atau trayek. Setelah kontrak ditandatangani dan automatis berlaku, maka PTKA berhak untuk mengajukan tagihan kepada pemerintah," ujarnya sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Jumat (6/8).

Selain itu, PTKA dan Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan perawatan dan pengoperasian prasarana KA/IMO dan penerimaan biaya atas pengunaan prasarana KA/TAC.

"Kabar baiknya, PTKA untuk memisahkan pembukuan PSO dengan pendapatan reguler perusahaan, di mana sebelumnya menjadi satu. Jadi, PTKA tidak bisa lagi mengatakan bahwa PSO adalah pendapatan terbesar kedua mereka. Karena PSO itu bukan pendapatan, tetapi kewajiban yang harus dijalankan. Kedua-duanya jelas berbeda," tegasnya.

Sementara itu, Dirut PTKA Ignasius Jonan menyatakan akan menggunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dana PSO tersebut.

Dia juga mengaku cukup memahami keterbatasan keuangan yang dimiliki Pemerintah ketika harus memberikan dana subsdi lebih kecil dari yang telah diajukan. ”Akan kita manfaatkan semaksimal mungkin dana ini untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya,” kata dia (Okz/Tom)

[bonbon]