(28-08-2009, 07:32 AM)ady_mcady Wrote: boleh2 aja sih pihak yang kontra dengan pembangunan ini jembatan. tapi selama dananya itu punya pribadi dan bukan milik umum alias uang rahayat, para akademisi tidak punya hak untuk melarangnya.

sama aja begini, duit punya gua sendiri, hasil kerja gua sendiri. mau gua pake buat bikin jembatan kek, buat nguruk laut kek, buat bikin menara setinggi gunung kek, buat ngebor bumi kek, itu hak gua dunk? ngapain lu orang2 pada protes?

lain ceritanya nya kalo itu duit punya rahayat indonesia, maka harus mengedepankan asas manfaat bagi seluruh rahayat indonesia.

Quote:RI Putuskan Pilih Jembatan di Selat Sunda

Jembatan juga dipilih, karena bisa melewatkan kereta.

Selasa, 17 November 2009, 17:18 WIBHeri Susanto, Agus Dwi Darmawan
VIVAnews - Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengatakan bahwa hasil pertemuan beberapa menteri di Kantor Menko Perekonomian, Senin 17 November 2009, menyimpulkan bahwa infrastruktur penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ke depan akan dihubungkan oleh jembatan. Kesimpulan ini diputuskan setelah pemerintah membahas beberapa aspek dan masukan dari para ahli.

Sayangnya apa alasan pemilihan ini, tidak dijelaskan secara pasti. Hermanto hanya mengatakan bahwa dalam rapat diputuskan jembatan.

"Tadi diputuskan jembatan, tapi untuk aspeknya apa, ya prinsipnya karena banyak pertimbangan," ujar Hermanto di Kantor Menko Perekonomian, Selasa 17 November 2009.

Peserta rapat sendiri menurut pantauan VIVAnews diantaranya dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Kepala BPN Mukomuko Sudaryanto dan Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar. Rapat berlangsung tertutup selama 2,5 jam.

Hermanto mengatakan jembatan dipilih karena sebagian ahli berpandangan teknologi jembatan dianggap paling maju. Jembatan juga dipilih karena salah satunya dianggap tidak memiliki risiko besar.

"Apalagi Selat Sunda itu memiliki palung yang dalamnya 150 meter," kata Hermanto. Sehingga dengan melihat potensi gempa yang ada, jembatan dipilih karena mempertimbangkan faktor keselamatan.

"Jembatan juga dipilih, karena bisa melewatkan kereta. Padahal kalau kita menggunakan terowongan, kapasitas terbatas," katanya.

Setelah kesimpulan ini, katanya, dalam 100 hari ke depan draft Perpres akan diselesaikan. Perpres ini nantinya akan mengamanatkan dibentuknya Tim Nasional untuk mempercepat feasibility study (uji kelayakan) pembangunan jembatan.

• VIVAnews

Quote:Kereta Api Bisa Lintasi Jembatan Selat Sunda

Karena Jembatan itu akan berbeda dengan jembatan biasa.
Jum'at, 20 November 2009, 15:49 WIBIsmoko Widjaya, Eko Huda S
VIVAnews - Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda terus dimatangkan oleh pemerintah. Di atas jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu rencananya akan dibangun jalur kereta api.

"Kami minta jalur kereta api juga ada di jembatan itu," kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono di Kantor Departemen Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2009.

Menurut dia, dengan dibangunnya jalur kereta maka proses pembangunan jembatan Selat Sunda akan lebih rumit. Karena Jembatan itu akan berbeda dengan jembatan biasa.

"Berbeda dengan jembatan biasa yang masih dimungkinkan untuk bergeser jika ada goncangan seperti gempa. Sedangkan, jembatan (Sunda) itu harus rigid dan tidak boleh bergeser," kata dia.

Namun demikian, pemerintah masih terus melakukan berbagai kajian ilmiah untuk melakukan pembangunan jembatan itu. Karena jembatan itu akan dibangun diatas lempeng tektonik.

"Soal desain, kompleksitas bawah laut, perilaku lempeng tektonik dan vulkanik masih kita kaji. Karena di sana kan ada Krakatau. Ini semua butuh waktu," kata mantan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bambang Susantono mengatakan, dibangunnya jalur kereta di atas jembatan Selat Sunda itu diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di kedua pulau.

"Skala ekonomi dari jembatan ini cukup besar, karena menghubungkan dua daerah yang mencakup 80 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," kata dia. "60 persen di Jawa dan 20 persen di Sumatera."

Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan proyek yang diperkirakan menelan biaya Rp. 100 Triliun hingga Rp. 117 Triliun itu akan dimulai.


ismoko.widjaya@vivanews.com

• VIVAnews