+- Semboyan35 Indonesian Railfans (https://www.semboyan35.com)
+-- Forum: Peron (https://www.semboyan35.com/forum-4.html)
+--- Forum: PPKA (https://www.semboyan35.com/forum-12.html)
+--- Thread: PSO K3 Rugikan PT. KAI ? (/thread-4372.html)
RE: PSO K3 Rugikan PT. KAI ? - eri4nto - 28-10-2011
RE: PSO K3 Rugikan PT. KAI ? - antonius_123 - 30-10-2011
sekedar penjelasan. Kereta di Europa semua dapat subsidi dari pemerintah. Kalau tidak disubsidi harga karcis akan sekitar 3x lipat. Yang dipakai patokan harga karcis sekitar ongkos benzin mobil kelas menengah pribadi. Jadi kalau jalan sendiri unda undi dengan keuntungan kalau naik kereta gak usah nyetir gak capek. Kalau pergi berdua ato lebih, murahan naik mobil pribadi. Begitulah di Europa. Ini harga kelas ekonomie. Kelas 1 harganya 1,5 x.
Salam
RE: PSO K3 Rugikan PT. KAI ? - pardjono - 23-12-2011
[spoiler=BPK : Pemerintah jangan tunda pencairan PSO BUMN]
Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah tidak menunda pencairan dana "public service obligation" (PSO) Badan Usaha Milik Negara agar tidak mengganggu operasional perusahaan.
"Pemerintah seringkali menunda pencairan sehingga perusahaan yang ditugasi pemerintah kalang kabut," kata Auditor Utama BPK Ilya Avianti saat menjadi pembicara pada seminar "Fokus Baru Pemeriksaaan BPK ke Depan", di Gedung Telkom Jakarta, Jumat.
Menurut Ilya, PSO dan subsidi BUMN merupakan salah satu pokok pemeriksaan BPK terhadap BUMN pada 2012, selain laporan Kementerian BUMN, audit laporan BUMN, bagian laba BUMN, Rekening Investasi dan Subloan Agreement (RDI/SLA), dan Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS).
Menurut Ilya, dua BUMN yang sering berteriak belum dibayarkan dana PSO-nya yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Pelni. PSO untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pelni diberikan dalam rangka pelayanan penumpang kelas ekonomi.
Menurut catatan, empat BUMN mengusulkan dana PSO tahun 2012 yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp770 miliar, PT Pelni Rp 897,6 miliar, Perum LKBN Antara Rp 84,79 miliar, dan PT Pos Indonesia Rp 272,45 miliar.
Ilya menuturkan meskipun BUMN tersebut sudah mendapat persetujuan memperoleh dana PSO namun umumnya baru dicairkan sekitar kuartal III setiap tahun. "PSO PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu terlambat dicairkan, biasanya kalau tidak September, ya Oktober," ujarnya.
Menurut Ilya memperlambat pelunasan pembayaran PSO tidak dibenarkan karena perusahaan yang ditugasi membutuhkan dana tersebut untuk operasional.
"Jadi pemerintah jangan seperti bercanda terus. Kalau memang sudah diputuskan memperoleh PSO ya ... harus disegerakan. Kasihan BUMN-nya nggak dikasih duit tapi disuruh bekerja terus," ujarnya. Ditambahkan Ilya, keterlambatan pencairan PSO bisa menganggu aspek "good corporate governance" (GCG) sebuah perusahaan.
[/spoiler]
"Pemerintah seringkali menunda pencairan sehingga perusahaan yang ditugasi pemerintah kalang kabut," kata Auditor Utama BPK Ilya Avianti saat menjadi pembicara pada seminar "Fokus Baru Pemeriksaaan BPK ke Depan", di Gedung Telkom Jakarta, Jumat.
Menurut Ilya, PSO dan subsidi BUMN merupakan salah satu pokok pemeriksaan BPK terhadap BUMN pada 2012, selain laporan Kementerian BUMN, audit laporan BUMN, bagian laba BUMN, Rekening Investasi dan Subloan Agreement (RDI/SLA), dan Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS).
Menurut Ilya, dua BUMN yang sering berteriak belum dibayarkan dana PSO-nya yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Pelni. PSO untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pelni diberikan dalam rangka pelayanan penumpang kelas ekonomi.
Menurut catatan, empat BUMN mengusulkan dana PSO tahun 2012 yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp770 miliar, PT Pelni Rp 897,6 miliar, Perum LKBN Antara Rp 84,79 miliar, dan PT Pos Indonesia Rp 272,45 miliar.
Ilya menuturkan meskipun BUMN tersebut sudah mendapat persetujuan memperoleh dana PSO namun umumnya baru dicairkan sekitar kuartal III setiap tahun. "PSO PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu terlambat dicairkan, biasanya kalau tidak September, ya Oktober," ujarnya.
Menurut Ilya memperlambat pelunasan pembayaran PSO tidak dibenarkan karena perusahaan yang ditugasi membutuhkan dana tersebut untuk operasional.
"Jadi pemerintah jangan seperti bercanda terus. Kalau memang sudah diputuskan memperoleh PSO ya ... harus disegerakan. Kasihan BUMN-nya nggak dikasih duit tapi disuruh bekerja terus," ujarnya. Ditambahkan Ilya, keterlambatan pencairan PSO bisa menganggu aspek "good corporate governance" (GCG) sebuah perusahaan.
RE: PSO K3 Rugikan PT. KAI ? - bonbon - 24-12-2011
(23-12-2011, 10:56 PM)pardjono Wrote: [spoiler=BPK : Pemerintah jangan tunda pencairan PSO BUMN]
Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah tidak menunda pencairan dana "public service obligation" (PSO) Badan Usaha Milik Negara agar tidak mengganggu operasional perusahaan.[/spoiler]
"Pemerintah seringkali menunda pencairan sehingga perusahaan yang ditugasi pemerintah kalang kabut," kata Auditor Utama BPK Ilya Avianti saat menjadi pembicara pada seminar "Fokus Baru Pemeriksaaan BPK ke Depan", di Gedung Telkom Jakarta, Jumat.
Menurut Ilya, PSO dan subsidi BUMN merupakan salah satu pokok pemeriksaan BPK terhadap BUMN pada 2012, selain laporan Kementerian BUMN, audit laporan BUMN, bagian laba BUMN, Rekening Investasi dan Subloan Agreement (RDI/SLA), dan Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS).
Menurut Ilya, dua BUMN yang sering berteriak belum dibayarkan dana PSO-nya yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Pelni. PSO untuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pelni diberikan dalam rangka pelayanan penumpang kelas ekonomi.
Menurut catatan, empat BUMN mengusulkan dana PSO tahun 2012 yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp770 miliar, PT Pelni Rp 897,6 miliar, Perum LKBN Antara Rp 84,79 miliar, dan PT Pos Indonesia Rp 272,45 miliar.
Ilya menuturkan meskipun BUMN tersebut sudah mendapat persetujuan memperoleh dana PSO namun umumnya baru dicairkan sekitar kuartal III setiap tahun. "PSO PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu terlambat dicairkan, biasanya kalau tidak September, ya Oktober," ujarnya.
Menurut Ilya memperlambat pelunasan pembayaran PSO tidak dibenarkan karena perusahaan yang ditugasi membutuhkan dana tersebut untuk operasional.
"Jadi pemerintah jangan seperti bercanda terus. Kalau memang sudah diputuskan memperoleh PSO ya ... harus disegerakan. Kasihan BUMN-nya nggak dikasih duit tapi disuruh bekerja terus," ujarnya. Ditambahkan Ilya, keterlambatan pencairan PSO bisa menganggu aspek "good corporate governance" (GCG) sebuah perusahaan.
pasti pemerintah bakalan jualan ORI lagi
duitnya kebanyakan buat subsidi BBM kendaraan roda karet