Berita Umum Menyangkut Kereta Api

Astaga, DPR Usir Dirut PT Kereta Api
Kamis, 29 April 2010 23:12 WIB

Komisi VI (bidang investasi) menolak kehadiran Direkur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (29/4). Penolakan itu dilakukan sebagai tindakan balasan atas sikap direksi KAI yang tidak berada di tempat saat anggota Komisi VI mengunjungi Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada Maret 2010.

Meskipun Dirut KAI sudah menjelaskan bahwa saat kunjungan itu dirinya berada di India untuk tugas resmi, namun anggota Komisi VI tidak bisa menerima alasan itu. Ketidakhadiran Dirut KAI pada kunjungan kerja Komisi VI itu, tetap dipersoalkan pimpinan rapat kerja Komisi VI DPR yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Ir Nurdin Tampubolon (Fraksi Partai Hanura)

"Waktu saya memimpin kunjungan kerja ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero), bahannya tidak ada, yang presentasi juga tidak ada. Silahkan diklarifikasi dulu dari Dirut KAI," kata Nurdin sebelum memulai memimpin rapat kerja Komisi VI DPR yang juga dihadiri Direksi PT Garuda, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP) dan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

Setelah dipersoalkan Nurdin, akhirnya unsur pimpinan Komisi VI DPR menggelar pertemuan dan memutuskan untuk tidak memperkenankan Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengikuti rapat dengar pendapat. Sebaliknya Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dipersilakan meninggalkan ruangan rapat Komisi VI DPR-RI.

Nurdin menegaskan, tujuan dari kunjungan kerja Komisi VI DPR-RI pada bulan Maret lalu adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama. "Tetapi ketika itu kita tidak mengetahui alasan kenapa Dirut KAI tidak datang. Alasannya pun tidak jelas," katanya

Ketidakhadiran dirut waktu itu dianggap sebagai sikap yang tidak menghargai kedatangan Komisi VI DPR . "Saya pikir semua pihak harus saling menghargai, apa lagi tujuan dari kunjungan kerja itu sangat subtansial. Ketika itu , Dirut Merpati pun tidak datang, tetapi alasannya jelas dan dapat kita pahami. Saya respek kepada Dirut Merpati. Tidak datang alasannya jelas," ujar Nurdin Tampubolon

Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Ignatius Jonan menjelaskan, dirinya tidak bisa hadir pada saat kunjungan kerja Komisi VI ketika itu dikarenakan sedang melakukan kunjungan ke India untuk menghadiri seminar Asosiasi Perkeretaapin se-Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Namun, alasan itu tetap tidak mengubah sikap Komisi VI yang menolak kehadiran dirut BUMN itu. "Kita tidak bisa melanjutkan rapat kerja dengan PT Kereta Api, nanti kita undang kembali. Ini sesuai dengan hasil rapat konsultasi dengan tim tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," kata Nurdin yang juga Ketua DPP Partai Hanura ini.

Mendengar ketegasan dari pimpinan sidang komisi VI DPR itu , Dirut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) beserta stafnya tampak kecewa dan bangkit dari tempat duduk untuk meninggalkan ruangan.

Soal Merpati

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR itu terungkap kondisi maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang sangat memprihatinkan. Disebutkan beberapa tahun terakhir, Merpati tidak memperoleh laba, kecuali pada tahun 2009 memperoleh laba, itupun kecil.

Akibatnya Merpati memiliki masalah keuangan. Jumlah aset Merpati tidak sampai Rp1 triliun, sementara kewajiban mencapai Rp2 triliun. "Saat ini sedang dilakukan negosiasi untuk penjadwalan ulang. Kami berharap Merpati bisa sehat dan mengikuti jejak Garuda untuk melakukan IPO serta membayar utang terutama kepada debitur BUMN," kata Dirut PT Merpati Nusantara Airlines Bambang Bhakti .

Menurut Bambang, sejak 2008 Merpati meninggalkan rute-rute di kawasan barat karena rute tersebut sangat kompetitif. Merpati untuk berkonsentrasi ke rute di kawasan tengah dan timur Indonesia.

Bambang memaparkan , strategi bisnis dalam penerbangan ke depan, Merpati berposisi sebagai feeder. Namun, yang masih menjadi kendala adalah pengadaan pesawat yang berkapasitas di bawah 20 penumpang, sejenis twin otter dan CASA.

Saat ini Merpati juga banyak menjalin kerjasama operasi dengan pemerintahan daerah tingkat II, seperti Sampit, Mamuju dan Bau-Bau. "Market untuk Merpati cukup banyak terutama untuk pesawat-pesawat kecil berkapasitas 30 atau 50 penumpang. Tahun 2008 kita telah melakukan restrukturisasi secara total, hasilnya Merpati dapat memperbaiki kinerja keuangan," kata Bambang. (Ant)