Quote:http://id.news.yahoo.com/antr/20100630/tbs-kontrak-pso-kereta-ekonomi-dinilai-r-251e945.html

Kontrak PSO Kereta Ekonomi Dinilai Rugikan PTKA

Antara - Kamis, 1 Juli
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Taufik Hidayat menilai kontrak pelaksanaan tanggung jawab pelayanan sosial (public service obligation/PSO) angkutan kereta kelas ekonomi merugikan PT Kereta Api (KA).

Dalam seminar tentang pelayanan kereta api kelas ekonomi di Jakarta, Rabu, dia menjelaskan penandatanganan kontrak antara pemerintah dan PT KA terkait pelaksanaan penugasan penyediaan angkutan kereta kelas ekonomi bagi masyarakat tidak dilaksanakan pada awal tahun.

Dengan kondisi itu, lanjut peneliti pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Instrumentasi itu perusahaan perkeretaapian negara tersebut harus menyediakan dana untuk menutup biaya operasional pelayanan sebelum ada kontrak.

"Karena pelayanan sudah harus diberikan sejak awal tahun," kata Taufik yang juga Ketua Tim Kajian PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

Direktur Komersial PT Kereta Api Sulistyo Wimbo Hardjito menyatakan, penandatanganan kontrak PSO biasanya dilakukan pertengahan tahun sehingga PT Kereta Api harus menyediakan dana awal untuk menutupi biaya operasional selama sekurang-kurangnya enam bulan.

Hal itu, menurut dia, berpengaruh nyata terhadap aliran dana perusahaan.

"Model seperti ini membuat kita tekor, sementara kami harus menyetor keuntungan ke BUMN," katanya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, dana yang disediakan pemerintah bagi PT Kereta Api untuk melaksanakan penugasan khusus angkutan kereta api kelas ekonomi juga belum memadai.

Penyusunan pendanaan PSO, kata dia, pun belum menerapkan metode penghitungan yang sama antara anggaran dan penerapan sehingga setiap tahun ada selisih yang besar antara pembayaran kontrak dan realisasi PSO.

"Tahun 2000-2008, selisih realisasi terhadap kontrak mencapai Rp2,6 triliun," katanya.

Ia menambahkan pengendalian manajemen perusahaan yang lemah dan belum adanya sistem informasi biaya untuk menunjang penghitungan kereta api kelas ekonomi membuat pelaksanaan PSO makin tidak efisien.

Oleh karena itu, Taufik merekomendasikan PT Kereta Api segera membuat perhitungan usulan kebutuhan dana PSO secara akurat berdasarkan kaidah perusahaan yang baik sebagai bahan negosiasi ke Kementerian Perhubungan dan menyampaikannya ke Kementerian BUMN.

Direksi PT Kereta Api, menurut dia, sebaiknya mendesak Kementerian Perhubungan untuk menandatangani kontrak PSO pada awal tahun anggaran dan jika memungkinkan mengusulkan kontrak multi tahun.

Selain itu, ia melanjutkan, perlu ada sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan PSO untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana dan peningkatan pelayanan.

Masih Favorit

Hasil kajian Tim Kajian PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi, menurut Taufik, juga menunjukkan bahwa moda angkutan kereta api kelas ekonomi masih menjadi pilihan banyak orang karena ongkosnya yang murah.

Tingkat okupansi angkutan kereta api ekonomi pada 2008, kata dia, rata-rata melebihi 100 persen, baik yang jarak jauh, jarak sedang maupun jarak dekat.

"Sebanyak 75 persen responden juga menganggap pelayanannya baik, meski sebagian besar kereta api kelas ekonomi toiletnya tidak berfungsi baik," katanya.

Moda angkutan kereta api juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan moda transportasi darat yang lain.

Oleh karena itu, ia mengatakan, pemerintah dan PT Kereta Api harus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan kereta api kelas ekonomi yang aman dan nyaman dengan harga terjangkau.