@ om Logawa_ATB, maksud saya langsung bikin pengumuman ke penumpangnya om, tempel distasiun atau apa ke yg penjelasanya soal pso/subsidi ato biaya tac, kan pt ka cuma beralasan 'peningkatan pelayanan', kereta ga layak pake, n lain2 ke penumpang dan penumpang yg kebanyakan rakyat bawah yg lagi sibuk2nya cari duit mana tahu soal pso/subsidi, yg jelas begitu kereta ga ada, mereka makin pusing deh mau naik apa, akhirnya demo deh ke pt ka, padahal kalo pt ka mau langsung blak-blakan, mungkin penumpang tadi demonya langsung ke pemerintah om bukan ke stasiun...

Saya masih bisa maklum sama pt ka sekalipun saya memang tak setuju k3 biasa disunat apa lagi dihapus, berat rasanya, bukan di saya, tapi kasihan sama yg biasa naik k3 udah pas2an duitnya, tapi kalau dengan begini pt ka bisa survive n mlah profit, ya monggo, lah namanya juga pt.

Yg saya heran, saya berusaha untuk tidak sinis atau berfikir buruk tentang pemerintah, tapi entah kenapa rasanya ada yg ga beres dengan pemerintah.

(28-03-2013, 12:10 AM)sonyazis Wrote: @ om Logawa_ATB, maksud saya langsung bikin pengumuman ke penumpangnya om, tempel distasiun atau apa ke yg penjelasanya soal pso/subsidi ato biaya tac, kan pt ka cuma beralasan 'peningkatan pelayanan', kereta ga layak pake, n lain2 ke penumpang dan penumpang yg kebanyakan rakyat bawah yg lagi sibuk2nya cari duit mana tahu soal pso/subsidi, yg jelas begitu kereta ga ada, mereka makin pusing deh mau naik apa, akhirnya demo deh ke pt ka, padahal kalo pt ka mau langsung blak-blakan, mungkin penumpang tadi demonya langsung ke pemerintah om bukan ke stasiun...

Saya masih bisa maklum sama pt ka sekalipun saya memang tak setuju k3 biasa disunat apa lagi dihapus, berat rasanya, bukan di saya, tapi kasihan sama yg biasa naik k3 udah pas2an duitnya, tapi kalau dengan begini pt ka bisa survive n mlah profit, ya monggo, lah namanya juga pt.

Yg saya heran, saya berusaha untuk tidak sinis atau berfikir buruk tentang pemerintah, tapi entah kenapa rasanya ada yg ga beres dengan pemerintah.

Setuju sama pernyataan Mas Sonyazis, kalau memang akan menaikkan harga dan menghapus K3, mbok ya pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berterus terang saja kepada masyarakat kalau penghapusan K3 ini adalah karena terkait dengan PSO/subsidi, beban biaya TAC dll, jangan menjadikan dalih peningkatan pelayanan menggunakan AC, kereta KRL eko sering mogok (padahal yang CL juga kenyataannya panas dan juga pernah mogok). Dengan adanya dalih tersebut masyarakat malah berpikir kesalahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam merawat sarana koq jadi dibebankan ke masyarakat, trus pemasangan AC juga dibilang akal2an dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menaikkan harga, dan dibilang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak simpati kepada rakyat kecil. Semuanya hujatan dan makian diarahkan ke KAI..

Andai kalau dibuka saja bahwa alasan penghapusan K3 karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak ada subsidi lagi dari pemerintah dan harus membiayai sendiri biaya operasionalnya padahal KAI juga dituntut untuk selalu meraup keuntungan untuk disetor ke negara, pastinya yang kena tembak bukan lagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pak I-Jon tapi masyarakat akan langsung menembak ke pemerintah cq Ditjen KA Kemenhub dan ke DPR..

Tapi mungkin pimpinan KAI punya pertimbangan lainnya yang saya gak tahu, wong saya cuma penikmat kereta biasa saja koq..

(28-03-2013, 12:51 AM)MakSaa Wrote: Setuju sama pernyataan Mas Sonyazis, kalau memang akan menaikkan harga dan menghapus K3, mbok ya pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berterus terang saja kepada masyarakat kalau penghapusan K3 ini adalah karena terkait dengan PSO/subsidi, beban biaya TAC dll, jangan menjadikan dalih peningkatan pelayanan menggunakan AC, kereta KRL eko sering mogok (padahal yang CL juga kenyataannya panas dan juga pernah mogok). Dengan adanya dalih tersebut masyarakat malah berpikir kesalahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam merawat sarana koq jadi dibebankan ke masyarakat, trus pemasangan AC juga dibilang akal2an dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menaikkan harga, dan dibilang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak simpati kepada rakyat kecil. Semuanya hujatan dan makian diarahkan ke KAI..

Andai kalau dibuka saja bahwa alasan penghapusan K3 karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak ada subsidi lagi dari pemerintah dan harus membiayai sendiri biaya operasionalnya padahal KAI juga dituntut untuk selalu meraup keuntungan untuk disetor ke negara, pastinya yang kena tembak bukan lagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pak I-Jon tapi masyarakat akan langsung menembak ke pemerintah cq Ditjen KA Kemenhub dan ke DPR..

Tapi mungkin pimpinan KAI punya pertimbangan lainnya yang saya gak tahu, wong saya cuma penikmat kereta biasa saja koq..

Pertimbangan itu adalah masalah PSO dan TAC bukan untuk konsumsi publik. Seandainya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kayak gitu, dikit2 bikin pengumuman "Karena PSO nggak turun/telat turun tarif naik Sementara", ntar bukannya masyarakat memaklumi tapi masyarakat menilai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) "cengeng"

(28-03-2013, 04:36 AM)zmidth Wrote:

(28-03-2013, 12:51 AM)MakSaa Wrote: Setuju sama pernyataan Mas Sonyazis, kalau memang akan menaikkan harga dan menghapus K3, mbok ya pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berterus terang saja kepada masyarakat kalau penghapusan K3 ini adalah karena terkait dengan PSO/subsidi, beban biaya TAC dll, jangan menjadikan dalih peningkatan pelayanan menggunakan AC, kereta KRL eko sering mogok (padahal yang CL juga kenyataannya panas dan juga pernah mogok). Dengan adanya dalih tersebut masyarakat malah berpikir kesalahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam merawat sarana koq jadi dibebankan ke masyarakat, trus pemasangan AC juga dibilang akal2an dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menaikkan harga, dan dibilang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak simpati kepada rakyat kecil. Semuanya hujatan dan makian diarahkan ke KAI..

Andai kalau dibuka saja bahwa alasan penghapusan K3 karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak ada subsidi lagi dari pemerintah dan harus membiayai sendiri biaya operasionalnya padahal KAI juga dituntut untuk selalu meraup keuntungan untuk disetor ke negara, pastinya yang kena tembak bukan lagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pak I-Jon tapi masyarakat akan langsung menembak ke pemerintah cq Ditjen KA Kemenhub dan ke DPR..

Tapi mungkin pimpinan KAI punya pertimbangan lainnya yang saya gak tahu, wong saya cuma penikmat kereta biasa saja koq..

Pertimbangan itu adalah masalah PSO dan TAC bukan untuk konsumsi publik. Seandainya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kayak gitu, dikit2 bikin pengumuman "Karena PSO nggak turun/telat turun tarif naik Sementara", ntar bukannya masyarakat memaklumi tapi masyarakat menilai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) "cengeng"

Loh kan memang sudah menjadi konsumsi publik karena direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri sudah curhat di DPR sang "wakil rakyat".

Tapi alasan penghentian K3 dan KRL hot eko kan selalu disebutkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) karena sarana yang jelek dan untuk peningkatan fasilitas AC, yang justru dirasa alasan yg "tidak masuk akal" dan cuma cari2 pembenaran untuk menaikkan harga tiket oleh masayarakat, tanpa pernah menyebutkan karena beban biaya subsidi dan perawatan prasarana. Ya wajar saja kalau akhirnya sasaran tembaknya jadi ke KAI..

Kita lihat contoh kasus BBM, wacana kenaikan harga kan selalu dikaitkan dengan besaran subsidi dari pemerintah. Ini selalu dipublikasikan oleh Pertamina akhirnya mindset masyarakat terbentuk bahwa harga BBM naik karena pemerintah tidak mau menyubsidi BBM. Kalau akhirnya harga BBM naik ya demonya ke pemerintah bukan ke Pertamina...

Just my 2 cents..

Bukan masalah cengeng om, tapi ini masalah transparansi, toh kita juga ga bicara soal nominalnya, tapi sistemnya dan pelaksanaanya. Pso untuk publik, tapi publik malah ga tau, kan aneh?


Kalo harus nyediain k3 murah, sementara pemerintah ga nurunin subsidi, pt ka (curhatnya) suruh nombokin terus, padahal pt ka dituntut sehat dan profit, apa masuk akal?

Akhirnya saling menyalahkan toh. Semuanya tuding menuding. Karena ga ada transparansi.

Soal pemasangan ase, lalu dibilang peningkatan pelayanan, buat saya ya cuma akal2an, kenapa?
Bagi saya, yg namanya peningkatan pelayanan itu, bayar dalam jumlah tetap atau naik sedikit, tapi fasilitas ditambah.

(28-03-2013, 12:10 AM)sonyazis Wrote: @ om Logawa_ATB, maksud saya langsung bikin pengumuman ke penumpangnya om, tempel distasiun atau apa ke yg penjelasanya soal pso/subsidi ato biaya tac, kan pt ka cuma beralasan 'peningkatan pelayanan', kereta ga layak pake, n lain2 ke penumpang dan penumpang yg kebanyakan rakyat bawah yg lagi sibuk2nya cari duit mana tahu soal pso/subsidi, yg jelas begitu kereta ga ada, mereka makin pusing deh mau naik apa, akhirnya demo deh ke pt ka, padahal kalo pt ka mau langsung blak-blakan, mungkin penumpang tadi demonya langsung ke pemerintah om bukan ke stasiun...

Saya masih bisa maklum sama pt ka sekalipun saya memang tak setuju k3 biasa disunat apa lagi dihapus, berat rasanya, bukan di saya, tapi kasihan sama yg biasa naik k3 udah pas2an duitnya, tapi kalau dengan begini pt ka bisa survive n mlah profit, ya monggo, lah namanya juga pt.

Yg saya heran, saya berusaha untuk tidak sinis atau berfikir buruk tentang pemerintah, tapi entah kenapa rasanya ada yg ga beres dengan pemerintah.

(28-03-2013, 12:51 AM)MakSaa Wrote: Setuju sama pernyataan Mas Sonyazis, kalau memang akan menaikkan harga dan menghapus K3, mbok ya pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berterus terang saja kepada masyarakat kalau penghapusan K3 ini adalah karena terkait dengan PSO/subsidi, beban biaya TAC dll, jangan menjadikan dalih peningkatan pelayanan menggunakan AC, kereta KRL eko sering mogok (padahal yang CL juga kenyataannya panas dan juga pernah mogok). Dengan adanya dalih tersebut masyarakat malah berpikir kesalahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam merawat sarana koq jadi dibebankan ke masyarakat, trus pemasangan AC juga dibilang akal2an dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menaikkan harga, dan dibilang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak simpati kepada rakyat kecil. Semuanya hujatan dan makian diarahkan ke KAI..

Andai kalau dibuka saja bahwa alasan penghapusan K3 karena PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak ada subsidi lagi dari pemerintah dan harus membiayai sendiri biaya operasionalnya padahal KAI juga dituntut untuk selalu meraup keuntungan untuk disetor ke negara, pastinya yang kena tembak bukan lagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pak I-Jon tapi masyarakat akan langsung menembak ke pemerintah cq Ditjen KA Kemenhub dan ke DPR..

Tapi mungkin pimpinan KAI punya pertimbangan lainnya yang saya gak tahu, wong saya cuma penikmat kereta biasa saja koq..

Selamat malam semuanya...

Waduh, saya mesti komen apa ya...? Kalo saya menanggapi dari sudut pandang yg berbeda & seolah2 mbela operator KA ntar dibilang operatorKA fans atau malah PTKAI fans. Jd serba salah nich.....

Kalo menurut saya, persoalan PSO utk kereta api adalah masalah klasik. Sekitar 10 - 15 tahun yg lalu jg sdh ruwet, cuma Dirut2 terdahulu mending main aman (mungkin saja nggak mau atau nggak berani nagih ke yg kasih subsidi) akhirnya ketimbang nombok, pendapatan K1 & K2 diminta utk mensubsidi biaya operasional K3. Pdhal secara sistem menurut saya nggak profitable dan karena sistem itu nggak dijalankan dgn baik selama bertahun2 maka timbul mindset bahwa K3 adalah kereta rakyat. Pdhal menurut aturan mainnya setiap usaha yg dijalankan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian itu berdasarkan pedoman penetapan tarif yang sdh ditetapkan oleh Pemerintah (yg sdh memperhitungkan pula biaya operasional + profit), apalg penyelenggara sarana adalah perusahaan berbentuk perseroan yg dituntut mengejar profit.

Quote:UU No. 23 Tahun 2007 Pasal 153
(1) Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.

Nah, sama Dirut yg sekarang sistem tsb ingin ditegakkan, yg awalnya keliru jd nggak keliru lg. Jd sekarang mesti ada kontrak antara pemberi kerja & penerima kerja. Sebenarnya kalo operator KA utk KA Penumpang di Indonesia itu lbh dari 1 maka akan ditenderkan.

Quote:Perpres No. 53 Tahun 2012 Pasal 4
Pasal 4
(1) Penetapan penyelenggara kewajiban pelayanan publik dilaksanakan melalui pelelangan umum.
(2) Pelaksanaan pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3) Menteri menetapkan badan usaha pemenang pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik.
(4) Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.
(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Kalo soal ketidaktransparan informasi soal PSO dari operator KA ke pengguna jasa K3 terus terang saja saya nggak bs komentar banyak, hanya saja kalo saya baca koran atau e-newspaper sering menemukan ulasan soal keruwetan PSO ini. Jd saya rasa tinggal ke pengguna jasa K3 yg gemar membaca atau tdk.

Soal rangkaian K3 yg disunat itu karena tdk terlepas dari perjanjian kontrak antara pemberi kerja (Pemerintah) & penerima kerja (PT. Kereta Api Indonesia (Persero)).
Ilustrasinya kyk gini :

Operator KA menjalankan KA rute PSE - LPN, 1 kereta isi 106 seat dijual tiap seat Rp 100.000. Karena Pemerintah merasa dgn tarif tsb terlalu berat utk dibeli rakyatnya akhirnya disubsidi. Harga yg ditanggung penumpang Rp 40.000 dan sisanya disubsidi Pemerintah Rp 60.000. Awalnya kesepakatan 9 kereta, hitungannya 9 kereta x 106 seat x 2 trip x 365 hari x Rp 60.000 = Rp 41.785.200.000.
Kontrak setahun jalan sudah, lha kemudian pihak operator pingin meningkatkan pelayanan (misal penambahan Polsuska, toilet selalu bersih & wangi, interior sll bersih) maka harga produksinya jd bertambah jd Rp 125.000/seat. Karena pengaruh inflasi, subsidi dari Pemerintah jg naik dari Rp 41.785.200.000 menjadi Rp 50.142.240.000. Sementara harga yg ditanggung penumpang tetap Rp 40.000. Subsidi dari Pemerintah jd Rp 125.000 - Rp 40.000 = Rp 85.000. So, brpkah jumlah kereta yg disetujui dlm kontrak kerja...?
Jumlah kereta = Rp 50.142.240.000 / (365 hari x 2 trip x 106 seat x Rp 85.000) = 7,6 kereta. Dibulatkan saja jd 7 kereta. Gambaran secara umum kyk gitu, Kang...

Jd saya berpendapat jgn terlalu lelap dgn subsidi, lbh baik melatih diri utk mandiri.

---

(28-03-2013, 10:11 AM)sonyazis Wrote: Bukan masalah cengeng om, tapi ini masalah transparansi, toh kita juga ga bicara soal nominalnya, tapi sistemnya dan pelaksanaanya. Pso untuk publik, tapi publik malah ga tau, kan aneh?


Kalo harus nyediain k3 murah, sementara pemerintah ga nurunin subsidi, pt ka (curhatnya) suruh nombokin terus, padahal pt ka dituntut sehat dan profit, apa masuk akal?

Akhirnya saling menyalahkan toh. Semuanya tuding menuding. Karena ga ada transparansi.

Soal pemasangan ase, lalu dibilang peningkatan pelayanan, buat saya ya cuma akal2an, kenapa?
Bagi saya, yg namanya peningkatan pelayanan itu, bayar dalam jumlah tetap atau naik sedikit, tapi fasilitas ditambah.

Ya seperti itulah, itu cara operator KA mengakali pengguna jasa utk bs memungut biaya perawatan infrastruktur (IMO) selama dana itu blm turun dr Pemerintah. Kalo udah dijadikan KA komersial kan komponennya jd ada biaya operasional (sarana + prasarana) & keuntungan. Lain hal itu profit KA Komersial jg lbh tinggi ketimbang profit KA yg ditetapkan sebagai penugasan Pemerintah. Memang, kalo dibandingkan dgn bis akan nggak match, karena kalo di bis tarif jalan tol sdh tertulis jelas. Menurut saya ya tinggal kembali ke pengguna jasa ajah, suka dgn harganya ya naik tapi kalo nggak suka dgn harganya jgn memaksakan diri. Ingat pesan & himbauan operator KA.

Terima kasih.

mungkin inilah jawaban dari semua pertanyaan kita. kenapa tiket KA sekarang mahal, KA subsidi dihapus.

sumber : http://www.facebook.com/Catatan.Dahlan.I...7670114403

Quote:KRL Ekonomi Dihapus. Di Mana Posisi Dahlan Iskan, Kemenhub dan DPR?

Per 1 April 2013 KRL Ekonomi akan dihapus oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Artinya tarif KRL akan melonjak drastis. Misalnya dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 8.500. Masyarakat pengguna KRL Ekonomi menolak keras. Mereka berdemo memblokir rel kereta api. DPR marah berencana memanggil jajaran direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Alasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi adalah kereta tersebut sudah tidak layak pakai. Sudah sangat tua, buatan tahun 1974. Perawatannya sangat mahal, suku cadangnya juga sudah tidak dijual. Karatan, bolong-bolong dan sering mogok. Setahun bisa mengalami gangguan sampai 6.000 kali. Gangguan itu bukan saja dialami oleh KRL Ekonomi tapi berimbas ke KRL AC. Sumpah serapahpun berhamburan ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Orang sudah bayar mahal kretanya gangguan melulu.

Kalau memang demikian kenapa KRLnya tidak diganti saja? Pemilik KRL Ekonomi tidak mau membeli KRL Ekonomi yang baru. Karena yang memiliki KRL Ekonomi adalah Kemenhub. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya sebagai operator. Tentu tidak ada hak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memaksa Kemenhub mengganti keretanya.

Lalu kenapa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak membeli sendiri? Jangan hanya mengandalkan kereta dari Kemenhub. Disinilah letak rumitnya. Kalau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membeli KRL Ekonomi sama saja bunuh diri. Kenapa bisa demikian?

Pertama, sudah 4 tahun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menerima dana perawatan prasarana dari Kemenhub. Atau dana Imfrastructure Maintenance and Operation (IMO). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak tau kenapa sekian lama dana tersebut belum cair. Dana tersebut seharusnya diterima 1.7 triliun pertahun. Untuk perawatan kereta api, sistem persinyalan, perawatan rel, dan sebagainya. Terpaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menggunakan dana sendiri untuk membiayai semuanya.

Contohnya insiden longsor bulan Nopember 2012 yang menyebabkan rel di Cilebut-Jabar rusak. Dan jebolnya tanggul Latuharhary-Jakpus yang menyebabkan rel kereta api sekitarnya rusak. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memperbaikinya dengan dana sendiri. Ibaratnya seperti PT Damri disuruh memperbaiki jalan raya sendiri. Pengganti dana perbaikan sarana tersebut belum diterima sampai sekarang.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serba salah. Menunggu dana cair tidak bisa, karena masyarakat hanya taunya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 pemerintahlah yang berkewajiban memelihara infrastruktur kereta api menggunakan dana APBN. Bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akibatnya beban keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sangat berat. Akan semakin berat jika memaksakan diri membeli KRL Ekonomi.

Kedua, kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri membeli KRL Ekonomi sama saja mempercepat datangnya ajal alias bangkrut. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang sudah sakit karena selama 4 tahun tidak diberikan dana pemeliharaan prasarana. Harus dipersakit lagi menanggung dana subsidi. Memang ada dana PSO (public service obligation) dari pemerintah sekitar 704 miliar pada tahun ini. Itupun lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 770 miliar karena dipangkas oleh DPR.

Alasan DPR memangkas PSO karena dana PSO tahun lalu tidak terserap 100%. Padahal PSO tersebut bukan karena tidak dibutuhkan oleh rakyat. Tapi karena kereta api sering mengalami gangguan. Beribu-ribu perjalananpun dibatalkan.DPR benar-benar tidak tahu kondisi lapangan.

Pajak yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) lebih besar dari dana PSO yang disetujui DPR. PSO pun selalu terlambat cair.

Lalu darimana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bisa bertahan hidup? IMO tidak dikasi, PSO dipangkas, disuruh menjual tiket semurah-murahnya. Sampai tidak bisa menutupi dana operasional. Perlahan tapi pasti PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menuju jurang kebangkrutan.

Kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri mengoperasikan KRL Eonomi. Sudah dipastikan layanan yang diberikan seadanya. Kereta tua, sering mogok, sering kecelakaan karena tidak ada dana memelihara sistem persinyalan. Sering kecelakaan karena tidak ada dana untuk menggaji orang yang menjaga palang pintu perlintasan.

Inikah yang dimaksud membela rakyat ekonomi lemah oleh DPR? Murah sih murah tapi kalau taruhannya nyawa? Murah sih murah tapi kalau manusia dimasukkan ke gerbong yang hanya layak untuk angkutan barang dan hewan?

Mungkin PT. Kereta Api Indonesia (Persero) prustasi dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya mencari jalan keluar sendiri. Biar prasarana dirawat sendiri. Biar subsidi dipangkas. Tapi KRL Ekonomi yang karcisnya hanya 1.500 tersebut dihapus.

Mungkin juga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak prustasi. Tapi sengaja memberikan shock therapy. Agar masalah perkeretaapian terbuka. Dan masyarakatluas tau bagaimana parahnya perhatian pemerintah dan politikus terhadap angkutan massal yang bernama kereta api. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah beberapa kali mengadukan masalahnya ke Komisi Keuangan DPR. Tapi tidak ada tanggapan berarti. Tidak ada solusi. Mereka begitu pelit menggelontorkan subsidi dan anggaran yang jelas-jelas dinikmati masyarakat kurang mampu. Tapi justru menghambur-hamburkan uang untuk subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati kalangan berada.

Sekarang DPR marah-marah dengan langkah PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Apa mereka pura-pura bodoh atau betul-betul bodoh? Seharusnya yang disalahkan bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tapi pemerintah yang tidak pernah memberikan dana IMO selama 4 tahun. Atau DPR menyalahkan dirinya sendiri karena telah tega memotong dana PSO yang tidak seberapa itu. Dana PSO yang lebih kecil dari pajak yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Atau kalau DPR benar-benar peduli dengan masyarakat pengguna kereta api. Bertekad memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada masyarakat miskin. DPR seharusnya merubah UU No. 23 Tahun 2007. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut kereta api AC tidak boleh menerima subsidi.

Kalau ketentuan tersebut dirubah maka biarpun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi dan menggantinya denga KRL AC. Masyarakat tetap bisa membayar dengan tarif murah. Karena mendapat subsidi. Masyarakat miskinpun lebih diperlakukan manusiawi. Naik kereta yang aman dan nyaman. Kereta yang baru dan ber AC. Bukan kereta tua yang karatan, sebentar-bentar mogok, sebentar-bentar kecelakaan.

Menanggapi keinginan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ingin menghapus KRL Ekonomi. Bagaimana posisi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan perkereta apian?

Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN pun tidak bisa memaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tidak logis memaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan KRL Ekonomi. Kecuali Dahlan Iskan ingin pencitraan seperti politikus-politikus itu. Kecuali Dahlan Iskan dengan sengaja mendorong PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menuju jurang kebangkrutan. Dahlan Iskan bukanlah tipe pejabat yang senang cari muka menjual nama rakyat miskin. Dengan terpaksa dia menyetujui KRL Ekonomi dihapus. Di samping itu berusaha membantu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mencairkan dana PSO dan IMO. Serta melobi Kemenhub agar mau mengganti keretanya. Kalau usahanya ini berhasil tentu dengan senang hati PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan niatnya menghapus KRL Ekonomi.

Tapi bagaimana dengan DPR? Giliran bicara tentang wong cilik mereka jagonya. Mulut mereka sampai berbusa-busa. Mata mereka melotot. Urat lehernya keluar. Tangannya pun menunjuk-nunjuk. Sok membela rakyat kecil. Menghujat pihak-pihak yang dikambing hitamkan. Tapi solusi dan kerja nyata mereka nol besar.

Begitu juga dengan Kemenhub. Sekarang ikut-ikutan tidak setuju PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi. Kemarin kemana saja? Kereta tahun 70-an belum diganti. Empat tahun dana IMO tidak cair. Benar-benar ulah DPR dan Kemenhub ini saya nilai sebagai penghianatan terhadap rakyat pengguna kereta api.

(29-03-2013, 10:48 PM)argolawu69 Wrote: mungkin inilah jawaban dari semua pertanyaan kita. kenapa tiket KA sekarang mahal, KA subsidi dihapus.

sumber : http://www.facebook.com/Catatan.Dahlan.I...7670114403

[spoiler]

Quote:KRL Ekonomi Dihapus. Di Mana Posisi Dahlan Iskan, Kemenhub dan DPR?

Per 1 April 2013 KRL Ekonomi akan dihapus oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Artinya tarif KRL akan melonjak drastis. Misalnya dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 8.500. Masyarakat pengguna KRL Ekonomi menolak keras. Mereka berdemo memblokir rel kereta api. DPR marah berencana memanggil jajaran direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Alasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi adalah kereta tersebut sudah tidak layak pakai. Sudah sangat tua, buatan tahun 1974. Perawatannya sangat mahal, suku cadangnya juga sudah tidak dijual. Karatan, bolong-bolong dan sering mogok. Setahun bisa mengalami gangguan sampai 6.000 kali. Gangguan itu bukan saja dialami oleh KRL Ekonomi tapi berimbas ke KRL AC. Sumpah serapahpun berhamburan ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Orang sudah bayar mahal kretanya gangguan melulu.

Kalau memang demikian kenapa KRLnya tidak diganti saja? Pemilik KRL Ekonomi tidak mau membeli KRL Ekonomi yang baru. Karena yang memiliki KRL Ekonomi adalah Kemenhub. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya sebagai operator. Tentu tidak ada hak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memaksa Kemenhub mengganti keretanya.

Lalu kenapa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak membeli sendiri? Jangan hanya mengandalkan kereta dari Kemenhub. Disinilah letak rumitnya. Kalau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membeli KRL Ekonomi sama saja bunuh diri. Kenapa bisa demikian?

Pertama, sudah 4 tahun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menerima dana perawatan prasarana dari Kemenhub. Atau dana Imfrastructure Maintenance and Operation (IMO). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak tau kenapa sekian lama dana tersebut belum cair. Dana tersebut seharusnya diterima 1.7 triliun pertahun. Untuk perawatan kereta api, sistem persinyalan, perawatan rel, dan sebagainya. Terpaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menggunakan dana sendiri untuk membiayai semuanya.

Contohnya insiden longsor bulan Nopember 2012 yang menyebabkan rel di Cilebut-Jabar rusak. Dan jebolnya tanggul Latuharhary-Jakpus yang menyebabkan rel kereta api sekitarnya rusak. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memperbaikinya dengan dana sendiri. Ibaratnya seperti PT Damri disuruh memperbaiki jalan raya sendiri. Pengganti dana perbaikan sarana tersebut belum diterima sampai sekarang.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serba salah. Menunggu dana cair tidak bisa, karena masyarakat hanya taunya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 pemerintahlah yang berkewajiban memelihara infrastruktur kereta api menggunakan dana APBN. Bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akibatnya beban keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sangat berat. Akan semakin berat jika memaksakan diri membeli KRL Ekonomi.

Kedua, kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri membeli KRL Ekonomi sama saja mempercepat datangnya ajal alias bangkrut. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang sudah sakit karena selama 4 tahun tidak diberikan dana pemeliharaan prasarana. Harus dipersakit lagi menanggung dana subsidi. Memang ada dana PSO (public service obligation) dari pemerintah sekitar 704 miliar pada tahun ini. Itupun lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 770 miliar karena dipangkas oleh DPR.

Alasan DPR memangkas PSO karena dana PSO tahun lalu tidak terserap 100%. Padahal PSO tersebut bukan karena tidak dibutuhkan oleh rakyat. Tapi karena kereta api sering mengalami gangguan. Beribu-ribu perjalananpun dibatalkan.DPR benar-benar tidak tahu kondisi lapangan.

Pajak yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) lebih besar dari dana PSO yang disetujui DPR. PSO pun selalu terlambat cair.

Lalu darimana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bisa bertahan hidup? IMO tidak dikasi, PSO dipangkas, disuruh menjual tiket semurah-murahnya. Sampai tidak bisa menutupi dana operasional. Perlahan tapi pasti PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menuju jurang kebangkrutan.

Kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri mengoperasikan KRL Eonomi. Sudah dipastikan layanan yang diberikan seadanya. Kereta tua, sering mogok, sering kecelakaan karena tidak ada dana memelihara sistem persinyalan. Sering kecelakaan karena tidak ada dana untuk menggaji orang yang menjaga palang pintu perlintasan.

Inikah yang dimaksud membela rakyat ekonomi lemah oleh DPR? Murah sih murah tapi kalau taruhannya nyawa? Murah sih murah tapi kalau manusia dimasukkan ke gerbong yang hanya layak untuk angkutan barang dan hewan?

Mungkin PT. Kereta Api Indonesia (Persero) prustasi dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya mencari jalan keluar sendiri. Biar prasarana dirawat sendiri. Biar subsidi dipangkas. Tapi KRL Ekonomi yang karcisnya hanya 1.500 tersebut dihapus.

Mungkin juga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak prustasi. Tapi sengaja memberikan shock therapy. Agar masalah perkeretaapian terbuka. Dan masyarakatluas tau bagaimana parahnya perhatian pemerintah dan politikus terhadap angkutan massal yang bernama kereta api. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah beberapa kali mengadukan masalahnya ke Komisi Keuangan DPR. Tapi tidak ada tanggapan berarti. Tidak ada solusi. Mereka begitu pelit menggelontorkan subsidi dan anggaran yang jelas-jelas dinikmati masyarakat kurang mampu. Tapi justru menghambur-hamburkan uang untuk subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati kalangan berada.

Sekarang DPR marah-marah dengan langkah PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Apa mereka pura-pura bodoh atau betul-betul bodoh? Seharusnya yang disalahkan bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tapi pemerintah yang tidak pernah memberikan dana IMO selama 4 tahun. Atau DPR menyalahkan dirinya sendiri karena telah tega memotong dana PSO yang tidak seberapa itu. Dana PSO yang lebih kecil dari pajak yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Atau kalau DPR benar-benar peduli dengan masyarakat pengguna kereta api. Bertekad memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada masyarakat miskin. DPR seharusnya merubah UU No. 23 Tahun 2007. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut kereta api AC tidak boleh menerima subsidi.

Kalau ketentuan tersebut dirubah maka biarpun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi dan menggantinya denga KRL AC. Masyarakat tetap bisa membayar dengan tarif murah. Karena mendapat subsidi. Masyarakat miskinpun lebih diperlakukan manusiawi. Naik kereta yang aman dan nyaman. Kereta yang baru dan ber AC. Bukan kereta tua yang karatan, sebentar-bentar mogok, sebentar-bentar kecelakaan.

Menanggapi keinginan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ingin menghapus KRL Ekonomi. Bagaimana posisi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan perkereta apian?

Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN pun tidak bisa memaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tidak logis memaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan KRL Ekonomi. Kecuali Dahlan Iskan ingin pencitraan seperti politikus-politikus itu. Kecuali Dahlan Iskan dengan sengaja mendorong PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menuju jurang kebangkrutan. Dahlan Iskan bukanlah tipe pejabat yang senang cari muka menjual nama rakyat miskin. Dengan terpaksa dia menyetujui KRL Ekonomi dihapus. Di samping itu berusaha membantu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mencairkan dana PSO dan IMO. Serta melobi Kemenhub agar mau mengganti keretanya. Kalau usahanya ini berhasil tentu dengan senang hati PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan niatnya menghapus KRL Ekonomi.

Tapi bagaimana dengan DPR? Giliran bicara tentang wong cilik mereka jagonya. Mulut mereka sampai berbusa-busa. Mata mereka melotot. Urat lehernya keluar. Tangannya pun menunjuk-nunjuk. Sok membela rakyat kecil. Menghujat pihak-pihak yang dikambing hitamkan. Tapi solusi dan kerja nyata mereka nol besar.

Begitu juga dengan Kemenhub. Sekarang ikut-ikutan tidak setuju PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi. Kemarin kemana saja? Kereta tahun 70-an belum diganti. Empat tahun dana IMO tidak cair. Benar-benar ulah DPR dan Kemenhub ini saya nilai sebagai penghianatan terhadap rakyat pengguna kereta api.

[/spoiler]

Nah, hal-hal yang seperti disebutkan di atas yang tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akibatnya apa? Ada "kesalahpahaman" dari masyarakat mengenai penyebab kenaikan harga dan penghapusan K3, karena kesalahpahaman inilah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dituding masyarakat dan menanggung "dosa", bukan pemerintah cq Kemenhub dan anggota Dhewan...

(29-03-2013, 11:18 PM)MakSaa Wrote:

(29-03-2013, 10:48 PM)argolawu69 Wrote: mungkin inilah jawaban dari semua pertanyaan kita. kenapa tiket KA sekarang mahal, KA subsidi dihapus.

sumber : http://www.facebook.com/Catatan.Dahlan.I...7670114403

[spoiler]

Quote:KRL Ekonomi Dihapus. Di Mana Posisi Dahlan Iskan, Kemenhub dan DPR?

Per 1 April 2013 KRL Ekonomi akan dihapus oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Artinya tarif KRL akan melonjak drastis. Misalnya dari Rp. 1.500 menjadi Rp. 8.500. Masyarakat pengguna KRL Ekonomi menolak keras. Mereka berdemo memblokir rel kereta api. DPR marah berencana memanggil jajaran direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Alasan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi adalah kereta tersebut sudah tidak layak pakai. Sudah sangat tua, buatan tahun 1974. Perawatannya sangat mahal, suku cadangnya juga sudah tidak dijual. Karatan, bolong-bolong dan sering mogok. Setahun bisa mengalami gangguan sampai 6.000 kali. Gangguan itu bukan saja dialami oleh KRL Ekonomi tapi berimbas ke KRL AC. Sumpah serapahpun berhamburan ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Orang sudah bayar mahal kretanya gangguan melulu.

Kalau memang demikian kenapa KRLnya tidak diganti saja? Pemilik KRL Ekonomi tidak mau membeli KRL Ekonomi yang baru. Karena yang memiliki KRL Ekonomi adalah Kemenhub. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya sebagai operator. Tentu tidak ada hak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memaksa Kemenhub mengganti keretanya.

Lalu kenapa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak membeli sendiri? Jangan hanya mengandalkan kereta dari Kemenhub. Disinilah letak rumitnya. Kalau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membeli KRL Ekonomi sama saja bunuh diri. Kenapa bisa demikian?

Pertama, sudah 4 tahun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak menerima dana perawatan prasarana dari Kemenhub. Atau dana Imfrastructure Maintenance and Operation (IMO). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak tau kenapa sekian lama dana tersebut belum cair. Dana tersebut seharusnya diterima 1.7 triliun pertahun. Untuk perawatan kereta api, sistem persinyalan, perawatan rel, dan sebagainya. Terpaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menggunakan dana sendiri untuk membiayai semuanya.

Contohnya insiden longsor bulan Nopember 2012 yang menyebabkan rel di Cilebut-Jabar rusak. Dan jebolnya tanggul Latuharhary-Jakpus yang menyebabkan rel kereta api sekitarnya rusak. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memperbaikinya dengan dana sendiri. Ibaratnya seperti PT Damri disuruh memperbaiki jalan raya sendiri. Pengganti dana perbaikan sarana tersebut belum diterima sampai sekarang.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serba salah. Menunggu dana cair tidak bisa, karena masyarakat hanya taunya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Padahal sesuai dengan Undang-Undang Perkeretaapian No. 23 Tahun 2007 pemerintahlah yang berkewajiban memelihara infrastruktur kereta api menggunakan dana APBN. Bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akibatnya beban keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sangat berat. Akan semakin berat jika memaksakan diri membeli KRL Ekonomi.

Kedua, kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri membeli KRL Ekonomi sama saja mempercepat datangnya ajal alias bangkrut. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang sudah sakit karena selama 4 tahun tidak diberikan dana pemeliharaan prasarana. Harus dipersakit lagi menanggung dana subsidi. Memang ada dana PSO (public service obligation) dari pemerintah sekitar 704 miliar pada tahun ini. Itupun lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 770 miliar karena dipangkas oleh DPR.

Alasan DPR memangkas PSO karena dana PSO tahun lalu tidak terserap 100%. Padahal PSO tersebut bukan karena tidak dibutuhkan oleh rakyat. Tapi karena kereta api sering mengalami gangguan. Beribu-ribu perjalananpun dibatalkan.DPR benar-benar tidak tahu kondisi lapangan.

Pajak yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) lebih besar dari dana PSO yang disetujui DPR. PSO pun selalu terlambat cair.

Lalu darimana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bisa bertahan hidup? IMO tidak dikasi, PSO dipangkas, disuruh menjual tiket semurah-murahnya. Sampai tidak bisa menutupi dana operasional. Perlahan tapi pasti PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menuju jurang kebangkrutan.

Kalaupun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memaksakan diri mengoperasikan KRL Eonomi. Sudah dipastikan layanan yang diberikan seadanya. Kereta tua, sering mogok, sering kecelakaan karena tidak ada dana memelihara sistem persinyalan. Sering kecelakaan karena tidak ada dana untuk menggaji orang yang menjaga palang pintu perlintasan.

Inikah yang dimaksud membela rakyat ekonomi lemah oleh DPR? Murah sih murah tapi kalau taruhannya nyawa? Murah sih murah tapi kalau manusia dimasukkan ke gerbong yang hanya layak untuk angkutan barang dan hewan?

Mungkin PT. Kereta Api Indonesia (Persero) prustasi dengan keadaan yang seperti ini. Akhirnya mencari jalan keluar sendiri. Biar prasarana dirawat sendiri. Biar subsidi dipangkas. Tapi KRL Ekonomi yang karcisnya hanya 1.500 tersebut dihapus.

Mungkin juga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak prustasi. Tapi sengaja memberikan shock therapy. Agar masalah perkeretaapian terbuka. Dan masyarakatluas tau bagaimana parahnya perhatian pemerintah dan politikus terhadap angkutan massal yang bernama kereta api. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah beberapa kali mengadukan masalahnya ke Komisi Keuangan DPR. Tapi tidak ada tanggapan berarti. Tidak ada solusi. Mereka begitu pelit menggelontorkan subsidi dan anggaran yang jelas-jelas dinikmati masyarakat kurang mampu. Tapi justru menghambur-hamburkan uang untuk subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati kalangan berada.

Sekarang DPR marah-marah dengan langkah PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Apa mereka pura-pura bodoh atau betul-betul bodoh? Seharusnya yang disalahkan bukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tapi pemerintah yang tidak pernah memberikan dana IMO selama 4 tahun. Atau DPR menyalahkan dirinya sendiri karena telah tega memotong dana PSO yang tidak seberapa itu. Dana PSO yang lebih kecil dari pajak yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

Atau kalau DPR benar-benar peduli dengan masyarakat pengguna kereta api. Bertekad memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada masyarakat miskin. DPR seharusnya merubah UU No. 23 Tahun 2007. Dimana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut kereta api AC tidak boleh menerima subsidi.

Kalau ketentuan tersebut dirubah maka biarpun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi dan menggantinya denga KRL AC. Masyarakat tetap bisa membayar dengan tarif murah. Karena mendapat subsidi. Masyarakat miskinpun lebih diperlakukan manusiawi. Naik kereta yang aman dan nyaman. Kereta yang baru dan ber AC. Bukan kereta tua yang karatan, sebentar-bentar mogok, sebentar-bentar kecelakaan.

Menanggapi keinginan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang ingin menghapus KRL Ekonomi. Bagaimana posisi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan perkereta apian?

Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN pun tidak bisa memaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Tidak logis memaksa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan KRL Ekonomi. Kecuali Dahlan Iskan ingin pencitraan seperti politikus-politikus itu. Kecuali Dahlan Iskan dengan sengaja mendorong PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menuju jurang kebangkrutan. Dahlan Iskan bukanlah tipe pejabat yang senang cari muka menjual nama rakyat miskin. Dengan terpaksa dia menyetujui KRL Ekonomi dihapus. Di samping itu berusaha membantu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mencairkan dana PSO dan IMO. Serta melobi Kemenhub agar mau mengganti keretanya. Kalau usahanya ini berhasil tentu dengan senang hati PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membatalkan niatnya menghapus KRL Ekonomi.

Tapi bagaimana dengan DPR? Giliran bicara tentang wong cilik mereka jagonya. Mulut mereka sampai berbusa-busa. Mata mereka melotot. Urat lehernya keluar. Tangannya pun menunjuk-nunjuk. Sok membela rakyat kecil. Menghujat pihak-pihak yang dikambing hitamkan. Tapi solusi dan kerja nyata mereka nol besar.

Begitu juga dengan Kemenhub. Sekarang ikut-ikutan tidak setuju PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menghapus KRL Ekonomi. Kemarin kemana saja? Kereta tahun 70-an belum diganti. Empat tahun dana IMO tidak cair. Benar-benar ulah DPR dan Kemenhub ini saya nilai sebagai penghianatan terhadap rakyat pengguna kereta api.

[/spoiler]

Nah, hal-hal yang seperti disebutkan di atas yang tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Akibatnya apa? Ada "kesalahpahaman" dari masyarakat mengenai penyebab kenaikan harga dan penghapusan K3, karena kesalahpahaman inilah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dituding masyarakat dan menanggung "dosa", bukan pemerintah cq Kemenhub dan anggota Dhewan...

kalo dari feeling saya, justru memang sengaja gak disampaikan secara terbuka oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). biar masyarakat kaget dan marah, lalu fakta2 tsb mulai bermunculan, dan perlahan-lahan masyarakat mulai ngerti. semacam shock therapy gitu. tau sendiri kan sifat pak jonan kayak gimana.
tapi ini cuma dugaan dari saya pribadi loh ya