20-09-2011, 09:40 AM
sumber:
Kamis, 11 Agustus 2011
Pembangunan DDT Terkendala Lahan
JAKARTA (Suara Karya): Proyek infrastruktur kereta api jalur ganda (double-double track/DDT) ruas Manggarai-Cikarang sepanjang 32 kilometer masih terkendala masalah pembebasan lahan, salah satunya lahan milik PT Kereta Api (PT KA) di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Lahan seluas 8.000 meter persegi ini masih dihuni pensiunan PT KA yang mencapai ratusan kepala keluarga (KK).
Menurut Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugiyadi Waluyo, proyek yang sudah terkatung-katung lebih dari 10 tahun ini harus segera dilaksanakan. Apalagi ini sesuai arahan Wakil Presiden RI dalam rapat koordinasi di Kemenhub, beberapa waktu lalu.
"Sejumlah kendala, seperti pembebasan lahan milik PT KA dan lahan warga di sekitar Jatinegara-Kampung Melayu, Jakarta Timur, seluas 1.050 meter persegi harus segera diselesaikan," katanya di Jakarta, Rabu (10/8).
Dia mengatakan, alokasi biaya untuk pembebasan lahan sudah disiapkan, dan kini hanya menunggu kesepakatan dengan PT KA maupun para warga pemilik lahan. "Tim kami akan langsung membayar. Proyek ini harus segera dilaksanakan beserta penyelesaian semua kendala-kendala yang ada," tuturnya.
Menurut Sugiyadi, terhadap lahan milik PT KA, Menteri BUMN Mustafa Abubakar diminta turut menyelesaikannya. Apalagi ini untuk kepentingan pengembangan infrastruktur perkeretaapian. Penyelesaian bukan hanya terhadap lahan di Stasiun Manggarai, melainkan juga yang masih dihuni pensiunan PT KA dan keluarganya. Khusus di kawasan Stasiun Kereta Api Manggarai, banyak rumah dinas PT KA yang sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bahkan sebagian besar bangunannya banyak yang berubah, dari sebelumnya semi permanen menjadi permanen.
"Urusan kami dengan PT KA, kami juga menyiapkan juru taksir bangunan untuk menentukan berapa besaran harga bangunan rumah yang akan dibayar. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada PT KA selaku pemilik untuk menyelesaikannya dengan para penghuni," ujar Sugiyadi.
Berdasarkan hasil pertemuan dengan direksi PT KA, transaksi pembayaran lahan baru bisa dilakukan setelah adanya surat penghapusan aset dari Kementerian Keuangan melalui Kementerian BUMN. Direksi PT KA sendiri masih menunggu surat keputusan ini. "Kalau surat keputusannya sudah turun, kami langsung bayar. Sebab anggarannya memang telah disiapkan," ucapnya.
Lahan milik PT KA sendiri akan dibayar penuh oleh pemerintah sama seperti pembayaran untuk lahan milik warga. Pembayaran disesuaikan dengan harga pasaran tanah yang berlaku saat ini atau berdasarkan perhitungan juru taksir yang ditunjuk pemerintah. Jadi bukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) semata. Pembayaran untuk lahan sekitar 8.000 meter persegi ini sudah bisa dilakukan dalam beberapa pekan ke depan.
Proyek infrastrtuktur yang konstruksinya dibiayai hasil pinjaman lunak jangka panjang dari Jepang merupakan proyek utama. Proyek ini menjadi penentu dari sejumlah proyek infrastruktur DDT di lintas Jawa. Persisnya mulai dari Cirebon menuju lintas utara dan selatan Jawa. Termasuk juga pengembangan infrastruktur kereta api ke Bandara Soekarno-Hatta-Cengkareng.
Stasiun KA Manggarai nantinya dijadikan pusat pergerakan KA dari sejumlah ruas jaringan di Jabodetabek, KA Commuter, dan KA lintas Jawa. "Karena itu proyek DDT ini diupayakan untuk dikerjakan. Apalagi sebenarnya penyelesaian masalah lahan sudah ada titik temu," kata Sugiyadi. (Syamsuri S)
RF spoor_jadul, telah menjadi warga Semboyan35, Indonesian Railfans sejak Jul 2010.
.