Jalan tol mengancam potensi kereta api ?

[eri4nto]

kalau bbm non-subsidi, pd dasarnya pemerintah (c.q. kemenkeu dan esdm) sangat senang kalau ini bisa diterapkan shg belanja subsidi bisa dialokasikan untuk hal2 lain yg tak kalah penting. terbukti beberapa kali ada wacana untuk menghapus atau membatasi bbm subsidi tp selalu tidak jadi karena ada penolakan dr masyarakat, dpr dan pihak2 terkait lainnya.

[slamtrack]

Untuk menghadapi persaingan dengan moda angkutan lain setelah jalan tol sudah banyak dibangun maka seharusnya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mulai berbenah misal:
1.menambah taspat dengan adanya progress rel, bantalan & infrastrutur terkait lainnya
2.perbanyak pembuatan shor cut untuk memperpendek jarak tempuh dan waktu tempuh ka
3.membangun sdm yang lebih profesional dan berwibawa
4.memberikan pelayanan prima (excellent service) secara continous dan consistent

[morkies]

"................................. tapi juga PENGUSAHA PROPERTI... mereka pandai bikin lobi ke pemerintah supaya dikasih akses langsung ke jalan tol..."

Kalo pengusaha properti nya cerdas, kenapa ga cari lokasi yg dekat rel ka saja. Contohnya Bumi Rancaekek Kencana di Kab Bandung. Di sana KRD itu moda transportasi no 1 para penglaju

[ady_mcady]

@morkies, coba simak pengalaman rf spoorweg maatshappij berikut:

[spoiler]

sumber disini

kalo tidak salah, ka bandara kelak juga bakalan melewati daerah pantai indah kapuk (PIK). dangar2 rumornya juga bakalan dibuatkan stasiun didaerah PIK supaya penghuni kawasan PIK bisa terhubung dengan jaringan krl.

Ini rumor dari mana? Soalnya sumber-sumber yang saya ketahui menyatakan kalau jalur ke bandara akan ditarik dari jalur Duri-Tangerang (sekitar Poris atau Batuceper, CMIIW), dan tidak melewati daerah PIK sama sekali.

Sepertinya susah kalau KA bersatu dengan perumahan mewah. Kalaupun ada, pasti developernya adalah RF.

Saya pernah mendengar dari humas sebuah perumahan dari kelas rumah sederhana sampai kelas atas yang memiliki wilayah luas dan banyak penghuninya. Mereka menghindar kalau areanya dilalui KA atau dekat dengan KA.

Mengapa? Humas tersebut menjawab "loh, sudah bisa beli rumah di sini, masa tidak bisa beli mobil?"
"Masa tinggal di sini tapi kerjanya naik kereta?"
Pengen gw tuh orang di depan para hadirin.

[/spoiler]

[morkies]

@morkies, coba simak pengalaman rf spoorweg maatshappij berikut:

[spoiler]

kalo tidak salah, ka bandara kelak juga bakalan melewati daerah pantai indah kapuk (PIK). dangar2 rumornya juga bakalan dibuatkan stasiun didaerah PIK supaya penghuni kawasan PIK bisa terhubung dengan jaringan krl.

Ini rumor dari mana? Soalnya sumber-sumber yang saya ketahui menyatakan kalau jalur ke bandara akan ditarik dari jalur Duri-Tangerang (sekitar Poris atau Batuceper, CMIIW), dan tidak melewati daerah PIK sama sekali.

Sepertinya susah kalau KA bersatu dengan perumahan mewah. Kalaupun ada, pasti developernya adalah RF.

Saya pernah mendengar dari humas sebuah perumahan dari kelas rumah sederhana sampai kelas atas yang memiliki wilayah luas dan banyak penghuninya. Mereka menghindar kalau areanya dilalui KA atau dekat dengan KA.

Mengapa? Humas tersebut menjawab "loh, sudah bisa beli rumah di sini, masa tidak bisa beli mobil?"
"Masa tinggal di sini tapi kerjanya naik kereta?"
Pengen gw tuh orang di depan para hadirin.

[/spoiler]

Pinter tapi ga cerdas ya kaya gitu itu ! Mental masih feodal, ego masih tinggi, gaya hidup masih snob. Harusnya ada generasi pendobrak. Ini yg ada malah generasi pendobrak anggaran macam si M. N*******n

[Bangunkarta]

kalau bbm non-subsidi, pd dasarnya pemerintah (c.q. kemenkeu dan esdm) sangat senang kalau ini bisa diterapkan shg belanja subsidi bisa dialokasikan untuk hal2 lain yg tak kalah penting. terbukti beberapa kali ada wacana untuk menghapus atau membatasi bbm subsidi tp selalu tidak jadi karena ada penolakan dr masyarakat, dpr dan pihak2 terkait lainnya.

tepat mas... seandainya BBM subsidi untuk kendaraan pribadi dicabut, memang akan terjadi gejolak.. dimana setiap perubahan (apalagi perubahan tersebut membuat keluar dari zona nyaman) pasti banyak pihak yang tidak puas.... namun gejolak juga akan ada waktunya.. ga terus2 an koq.. pasti juga akan tercipta kembali yang namanya normalisasi situasi

bicara ttg subsidi klo diimbangi dengan kebijakan yang pas ttg subsidi misalnya:

- subsidi BBM untuk pemilik motor diberikan pada motor max 100cc
- subsidi BBM untuk angkutan umum kelas ekonomi dan angkutan umum perkotaan..bahkan angkudes harus diprioritaskan
- subsidi BBM untuk mobil angkutan barang, diberikan pada perusahaan angkutan barang dengan kapasitas angkut maks, perbulan XXX ton... sehingga membantu menumbuhkan wirausaha bidang pengangkutan, sementara perusahaan angkutan besar, pengangkutan tambang dan perkayuan serta sejenisnya... tidak diberikan subsidi BBM, nah disini yang dapet subsidi BBM ya tentu yg butuh: misalnya angkutan barang max kelas colt diesel (truk kecil)
- sdiberikan pada usaha huler mandiri dan UKM dengan aset max Rp. 100 juta
- subsidi diberikan hanya pada KA ekonomi
- untuk penyeberangan ASDP, kapal nelayan lokal, pengangkutan barang nusantara dengan GWT max XXX ton dan penerbangan perintis

namun mas.. sayangnya, di era penerapan sistem, Trias Politica yang menjadikan politik sebagai panglima ini, segala kebijakan yang ada tidak seluruhnya dibuat dengan standar dan alokasi yang tepat... pasti ada yang namanya sponsor dalam kebijakan kebijakan untuk tujuan "pencitraan, penyelamatan dan pembidikan kubu tertentu"... coba njenengan perhatikan pas penggodokan banyak kebijakan yang "celakanya" musti lewat RDP.. banyak hal2 yang jelas2 melenceng dari preposisi dasar kebijakan2 (terutama bidang anggaran) yang merupakan hasil kesepakatan... bukan lagi merupakan hasil perhitungan dan perencanaan yang cermat... ya yang kelimpungan jelas pelaksana teknisnya toh...

padahal jika alokasi sibsidi diberikan secara lebih tepat dan kebijakan subsidi tersebut tidak dicampuri dengan kompromi politis... tentu akan ada penyelamatan APBN dalam kisaran yang sangat besar yang bisa dialokasikan untuk sistem pendidikan nasional, pembangunan sistem pelayanan kesehatan dan jaminan sosial nasional.. yang tentu saja implementasi BPJS ga akan serumit saat ini

ups sorry... jadi melenceng ya..
yuk

[morkies]

Dan tentu saja gerakan agar Kereta Api harus menggunakan BBM harga subsidi harus terus disuarakan !!!!

[antonius_123]

problem ini juga di Europa. Solutienya pajak mobil dan bahan bakar naik dan dipakai untuk subsidie kereta.

[Bangunkarta]

^^^
ya tetep ajah yg berhak dapet subsidi ya cuman kereta api ekonomi mas....
kalo non-ekonomi dapet subsidi ya kurang tepat

sama kurang tepatnya ketika subsidi bbm diberikan untuk semua kendaraan darat... tanpa dipisahkan yg bener2 butuh: kek usaha ojek, angkutan umum, angkutan barang skala kecil, nelayan lokal, angkutan barang laut nusantara dan penerbangan perintis yang emang bener2 butuh subsidi bbm

dan kalo kepemilikan kendaraan ditetapkan pajak progresif dan pencabutan subsidi BBM... kan bisa dialokasikan untuk pos lain kek yg saya sebutkan di atas

[Bravo see_204XX]

^^^
ya tetep ajah yg berhak dapet subsidi ya cuman kereta api ekonomi mas....
kalo non-ekonomi dapet subsidi ya kurang tepat
sama kurang tepatnya ketika subsidi bbm diberikan untuk semua kendaraan darat... tanpa dipisahkan yg bener2 butuh: kek usaha ojek, angkutan umum, angkutan barang skala kecil, nelayan lokal, angkutan barang laut nusantara dan penerbangan perintis yang emang bener2 butuh subsidi bbm

dan kalo kepemilikan kendaraan ditetapkan pajak progresif dan pencabutan subsidi BBM... kan bisa dialokasikan untuk pos lain kek yg saya sebutkan di atas

Koq kurang tepat, Om...? Kenapa nggak ditulis tidak tepat sekalian, Om...?