[Diskusi] Gerbong Aling Aling

[nikmuracell]

Setelah sukses menangkap Senja Bengawan membawa aling2 berpenghuni, Lagi...... KA Pasundan Ekspress juga Berpenghuni ......

[krisnasip]

gara gara ada aturan ini ke yogya aja ribut ama istri mending naik pesawat aja ke yogya naik kereta ngak aman

hmmm berarti istri mas tidak menyetujui mas naik KA dengan alasan keamanan dan memakan waktu..
ya mungkin mas adalah salah 1 dari sekian ratus masyarakat yang beralih transportasi ke angkutan lain..

Saya paling suka naik kereta mas dibandingkan pesawat

[bagus70 !!]

Sebenarnya ini postingan pak Prayudi, seorang staff senior Dirjen KA yang cukup dekat dengan railfans, di milis KA. Berhubung saya sudah tidak ikut milis KA (dan ada banyak anggota forum ini yang tidak ikut milis), maka saya lempar postingan beliau ke forum ini.

Mohon tanggapan kawan-kawan.

Pak De Lutfi, dan Pak Nova,......
Iya, saya baru ikutan lagi, karena saya lihat sudah mulai muncul diskusi kurang sehat.
Wajar sebuah kebijakan kontroversial di sikapi beraneka ragam oleh berbagai kalangan, namun dalam batas kepatutan dan edukatif, sehingga saya menyayangkan kalau anggota millis berkomentar di luar batas dan tidak menunjukan kedewasaan berpikir.

Dulu, saya lihat Pak De Lutfi, Pak Nova atau senior2 lainnya sama2 saling mengingatkan, bahkan, dulu beberapa polemik yang ada di millis ini juga dapat di selesaikan dengan cantik dan elegan.
Informasi sudah demikian terbuka, mungkin masukan teman2 juga sudah terdengar oleh banyak pihak.

Memang akhir2 ini, banyak kebijakan yang sulit di terima pecinta KA, tapi keputusan tersebut juga patut kita hargai, bukan?.

Penomoran Lok, juga bukan tanpa kajian, apakah pergantian penomoran itu di larang seolah2 kitab suci, buatan Tuhan? Tentu saja, sebuah perubahan menuju arah kebaikan, dahulu penomoran lok, tidak bisa di trace, skrg penomoran itu dapat di trace, sesuai standard ISO 9001, di mana, Identification Number sebuah produk dapat di tracing dan Historicalnya jelas.

Identification Number juga berlaku untuk Bogie KA, sehingga apabila terjadi kecelakaan, historical sebuah kereta, gerbong, ataupun lokomotif dapat terbaca dengan jelas, dan tidak ada lagi penyimpangan penggunaan Bogie K3 tapi si gunakan untuk KA Bisnis ataupun eksekutif.

Demikian sekilas info.

Salam

Lalu ada ini lagi. Kalau nggak salah seputar KA aling-aling.

Dear Pak Ben.

Untuk aling2 mungkin Operator yang punya kewenangan untuk mengubah aturan aling2 yang katanya untuk sementara. Kalau untuk penomoran, saya akan caro infonya.
Sebenarnya kebutuhan biaya untuk pembangunan ataupun pembenahan mass transport itu rata2 40%, dari GDP di negara2 maju, tapi kenyataannya, di kita, alokasi anggaran antar jalan raya dan kereta api tidak seimbang, dimana kereta api cuma dapat hampir satu per delapan dari anggaran jalan raya, shg pembangunan KA selalu tertinggal dengan jalan, raya.....
Penyebabnya? Walllahu alam bi sawab...


Salam

[m_ilhami]

Dengan kebijakan gerbong aling-aling, tentu sangat mengurangi kapasitas penumpang yang bisa diangkut, dan boros bahan bakar. Padahal saat ini harga BBM industri sedang mahal. Tentunya ini adalah kebijakan yang tidak bijak.

[bonbon]

lebih tepatnya mungkin bukan jalan raya (di jakarta aja nambahnya cuman 0.01 persen) yg banyak malah alokasi jalan tol

[m_ilhami]

skrg penomoran itu dapat di trace, sesuai standard ISO 9001, di mana, Identification Number sebuah produk dapat di tracing dan Historicalnya jelas.

mungkin analoginya, Bagaimana kita melihat, hanya dari nomor registrasi pasien di rumah sakit, bisa ketahuan bahwa orang tersebut pernah sakit batuk, liver, ginjal, otak, jantung, panu?

Yang sepintas kelihatan dari sistem penomoran tersebut adalah umur dari lokomotif tersebut. Kalau manusia yang tua ada yang masih sehat dan ada sakit-sakitan, apa tercermin cuma dari umurnya?

Untuk mengetahui history dari lokomotif, tentunya dengan pengarsipan yang baik mengenai service record lokomotif tersebut.

[d'tRAiNeR]

Saya juga termasuk RF yang tidak setuju dengan penomoran baru lok...

Untuk tracing history ya boleh saja, tetapi kenapa penomoran pun ikut berubah? Misal CC 204 23 jadi CC 204 11 01, kenapa bukan CC 204 11 23? Buktinya saudara tuanya CC 201 23 berubah hanya jadi CC 201 77 23 (ditambah tahun MD-nya saja)?

Kan kesannya terdapat perbedaan antara penomoran CC 201 dan 204...

[Bravo Gege]

Ndak mau mengomentari kebijakan 'aneh' operator KA, cuman mau menggarisbawahi statement yang dikutip :

Wajar sebuah kebijakan kontroversial di sikapi beraneka ragam oleh berbagai kalangan, namun dalam batas kepatutan dan edukatif, sehingga saya menyayangkan kalau anggota millis berkomentar di luar batas dan tidak menunjukan kedewasaan berpikir.

Banyak komentar negatif, cenderung kasar dan memojokan (baik ke pada sumber masalah=operator KA maupun sesama rekan member RF lainnya) tanpa diakhiri kesimpulan dan solusi jelas dari member (dan TS tentunya!) forum ini dalam menanggapi suatu kasus.

Untuk mengingatkan semua member RF disini :
Bahwa pernyataan yang rekan² tuliskan di sini dibaca/dikonsumsi semua pihak dan dapat dijadikan bukti di persidangan (apabila dimejahijaukan, ingat UU ITE khan?).

Lalu ketika nila setitik rusak susu sebelanga. Tau kan?
Karena ulah (baik pernyatan, tingkah laku) segelintir oknum, yang mengatasnamakan, RailFans lalu RF yang lain juga kena getahnya (walaupun yang bersangkutan tidak tau menahu soal itu)

So, seperti yang telah saya katakan berulang², dewasalah dalam menuliskan suatu pernyatan dan bertanggungjawablah terhadap apa yang Anda tuliskan baik di forum maupun dunia nyata

Mari....

[pardjono]

Saya juga termasuk RF yang tidak setuju dengan penomoran baru lok...

Untuk tracing history ya boleh saja, tetapi kenapa penomoran pun ikut berubah? Misal CC 204 23 jadi CC 204 11 01, kenapa bukan CC 204 11 23? Buktinya saudara tuanya CC 201 23 berubah hanya jadi CC 201 77 23 (ditambah tahun MD-nya saja)?

Kan kesannya terdapat perbedaan antara penomoran CC 201 dan 204...

Saya sangat sependapat. Mestinya cukup disisipkan MDnya saja, tidak tiap tahun nomor urutnya direset.

[Bangunkarta]

wah... mau nanggepin ya om.....

kalo terkait penomeran baru loko sih... jujur saya belum bisa comment... mgkin persoalan tersebut lebih pada pengurutan loko aja... yg sebelumnya berdasarkan urutan release loko tersebut... dan sekarang mgkin berdasarkan urutan release berdasarkan tahun release....

tentang gerbong aling2.... hmmmm mungkin saya mencoba memberikan pandangan aja ya.... bisa-bisa aja seh kalo misalnya gerbong paling depan dan belakang dikosongin dari penumpang... cuman kesannya mubadzir aja kalo bener2 dikosongin melompong... alangkah lebih baik kalo dimanfaatkan untuk menambah layanan bagi penumpang... pada kelas-1 misalnya... sebagai layanan bagasi bagi penumpang... saya pernah si nulis di usulan fasilitas kelas-1

dari judul trid nya..... fasilitas kelas-1 berarti memang kelas eksekutif ya (satwa dan argo).... padahal dengan adanya brand Argo, harusnya fasilitasnya memang lebih dari sekedar kelas eksekutif biasa, lah harganya aja lebih.......

~edited
2. Sebelum Keberangkatan, disediakan executive lounge (kalo ini keknya udah banyak di stasiun)... nah seharusnya bagi penumpang kelas-1 (Argo) disediakan fasilitas bagasi cuma-cuma, dalam artian diberikan fasilitas penyimpanan bagasi dengan kuota tertentu milik penumpang yang didata dan dilayani... sehingga penumpang tidak harus membawa bagasinya sendiri ke kabin.. tapi ditaroh bagasi dan akan diberikan kepada penumpang di executive lounge di stasiun tujuan .... penumpang kelas-1 seharusnya ke kabin tinggal santai dan menikmati perjalanan, karena bagasinya udah ada yang ngurus.....

~edited
5. Bagasi, bagasi harus dipastikan aman dan diberi kode penumpang dengan jelas, agar tidak tertukar

~edited
http://www.semboyan35.com/showthread.php...#pid208935

nah untuk KA kelas dibawahnya, baik untuk Bisnis dan Ekonomi, mungkin gerbong aling2 bisa difungsikan sebagai gerbong parcel aja... daripada mubadzir... mending dimanfaatkan untuk tambahan angkutan barang... mungkin bisa menambah pemasukan....

nah terkait kesetaraan anggaran untuk Kereta Api dan Jalan raya..... hmmmm, kayanya masih masuk akal apabila APBN untuk KA jumlahnya jauh apabila dibandingkan untuk jalan raya... bukannya apa sih... ini pendapat pribadi yaaa.... seperti kita ketahui wilayah NKRI kan berupa wilayah kepulauan... dan membentang dari Sabang-Merauke dan dari Timor-Talaud... dalam waktu ini proyeksi pembangunan NKRI adalah untuk membangun pulau-pulau yg masih tertinggal dari Jawa dan terutama pulau-pulau terluar dari NKRI, karena itu menyangkut kedaulatan negara.. nah di pulau-pulau yg masih tertinggal tersebut, infrastruktur yg dibangun adalah Bandara (perintis) dan pelabuhan... untuk mempercepat dan mengefisienkan mobilitas manusia dan raw materials... dan tentu saja untuk menghubungkan bandara, pelabuhan, dan kota2 di wilayah tersebut, maka jalan raya adalah pilihan yg saat ini paling tepat.... sekali lagi, untuk saat ini....
dan perimbangan panjang jalan negara dari Sabang-Merauku dan dari Timor-Talaud.. tentu sangat besar apabila dibandingkan dengan panjang jalur kereta api, yg tentu saja masih butuh anggaran besar untuk perbaikan di sana-sini......

mungkin pandangan selanjutnya adalah: jalur KA tersebut akan efisien dibangun di wilayah2 dengan kepadatan dan mobilitas penduduk tinggi... dan apabila anggaran untuk KA diperbesar prosentase nya terhadap anggaran untuk jalan raya.... justru di khawatirkan pola pembangunan akan kembali ke rezim yg lalu... dengan pembangunan yg Jawa Sentris, atau lebih tepatnya Jakarta Sentris, dan bukan pembangunan yang berlandaskan Wawasan Nusantara... bukankah untuk saat ini kondisi Jakarta dan Jawa sudah penuh sesak? sehingga dimulai upaya2 pemerataan pembangunan dan kemajuan ke seluruh wilayah NKRI... mungkin jga sebagai rencana awal dalam pemindahan Ibukota negara ke Kalimanatn Tengah (Palangkaraya) CMIIW.....

dan mungkin kurang tepat apabila menyamakan kondisi Indonesia dengan negara maju terkait perimbangan anggaran KA dan moda transportasi lainnya... mengingat NKRI adalah negara kepulauan dan jumlah pulau nya ribuan, dan semua pulau tersebut butuh anggaran besar untuk mengejar ketertinggalan dari Jawa, Madura dan Bali... selain itu wilayah negara maju kan kebantakan juga berada di kontinent... selain Jepang tentunya... namun mohon diingat, kepulauan Jepang tidak sebanyak Indonesia... dan di jepang juga infrastruktur jalannya sudah bagus di semua lini... dengan kepadatan penduduk yg lumayan tinggi di hampir semua wilayah... tentu sangat wajar apabila Jepang saat ini lebih concern atas pembangunan angkutan massal dan cepat... namun hal tersebut belum dijumpai di Indonesia... indonesia bru pada tahap membangun wilayah2 lain untuk mengejar ketertinggalan dari Jawa, Madura, Bali.... sehingga yg dibangun baru infrastruktur dasar.. (Jalan, Bandara Perintis dan pelabuhan).. dan mungkin ke dapannya, apabila di pulau2 besar di seluruh wilayah NKRI... telah mempunyai infrastruktur yg bagus dan mobilitas penduduk mulai baik... sangat mungkin APBN akan di concernkan untuk pembangunan angkutan massal cepat (baik itu penumpang atau barang)... sehingga mobilitas penduduk dan raw materials ke seluruh wilayah NKRI hingga pelosok pedalaman sekalipun akan sangat baik dan efisien, apabila telah ada integrasi antar moda: KA, Pesawat terbang, Angkutan laut, angkutan jalan raya dan ASDP

sekali lagi ini pendapat pribadi saya..... bukan berdasarkan pernyataan resmi sispa-pun...... mohon koreksi bila saya salah......

with my Best Regards,

Bangunkarta