26-10-2011, 02:59 AM
Quote:[spoiler=Karyawan PT KA Ancam Mogok Kerja]
JAKARTA--MICOM: Serikat Pekerja PT Kereta Api (SPKA) menilai pemerintah bersikap tidak adil kepada kereta api dan mengancam akan mogok kerja secara massal mulai 6 Desember mendatang.[/spoiler]
"SPKA pada rapat hari ini telah memutuskan, jika pemerintah tetap bersikap tidak adil hingga 6 Desember 2011, maka pekerja PT KA se-Jawa dan Sumatera akan melakukan mogok kerja secara massal," kata Ketua SPKA, Sri Nugroho di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (25/10).
Sri Nugroho menjelaskan hal itu setelah pengurus PT KA melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR RI yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima.
Sri Nugroho menjelaskan, perlakuan tidak adil itu lantaran KA angkutan barang tidak mendapatkan subsisi BBM, padahal sesuai Perpres 6 Tahun 2009 trasportasi KA termasuk yang mendapat subsidi BBM.
Nugroho menuding, Kementrian ESDM telah memangkas jatah subsidi BBM untuk PT KA angkutan barang.
Menurut dia, PT KA harus membeli bahan bakar solar dengan solar dengan harga tanpa subsidi yakni Rp9.000 per liter, sedangkan sedangkan moda transportasi lainnya membeli solar dengan harga disubsidi yakni Rp4.500 per liter.
Karena harga bahan bakarnya sudah mahal, kata dia, sehingga PT KA terpaksa menerapkan tarif tinggi agar tidak rugi, tapi risikonya menjadi tidak kompetitif.
"Banyak mitra PT KA yakni perusahaan kargo yang pindah ke moda transportasi lainnya," kata dia.
Nugroho menambahkan, pekerja PT KA sudah melakukan unjuk rasa dan telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM tapi belum mendapat tanggapan.
Jika pemerintah tetap tak mendengar protes dari PT KA, katanya, maka pekerja PT KA se-Jawa dan Sumatera akan melakukan kerja mulai 6 Desember 2011.
Ia menilai, pemerintah tidak serius menangani persoalan moda transportasi KA.
Karena tidak ada perhatian dari pemerintah, kata dia, maka operasional KA barang mengalami kerugian, sejak Maret 2011.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Arya Bima yang menerima para pekerja PTKA, menyatakan menampung masukan dan keluhan yang disampaikan para pekerja PT KA guna di bahas di tingkat komisi.