25-10-2011, 10:47 AM
Selasa, 25 Oktober 2011
Pekan lalu, menggandeng Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wamenhub meninjau lintas Surabaya-Semarang. Di Bojonegoro, Jawa Timur, kereta api khusus itu langsir, Wamenhub memersuasi Wakil Bupati Bojonegoro mempercepat pembebasan lahan untuk rel ganda.
Yang harus dipahami, proyek ini bukanlah proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bukan sekadar proyek Kementerian Perhubungan, atau tanggung jawab Wamenhub. Pemerintah, atau tegasnya citra pemerintah, diuji dalam proyek ini sehingga harus bahu-membahu menyukseskannya.
Sebab harus dipahami, proyek ini tidaklah serumit, misalnya, pembangunan Terminal Kalibaru Utara di Tanjung Priok yang harus meributkan investor mana yang berhak membangunnya; atau tidak serumit mendesain Bandara Internasional Soekarno- Hatta belum lagi mencari sumber pendanaannya.
Inilah proyek pemerintah seutuhnya. Pemerintah akan diuji sejauh mana kemauan, kemampuan, dan komitmennya. Oleh karena proyek ini sudah dijamin oleh dana APBN, sudah siap dibangun oleh kontraktor BUMN kelas dunia seperti Wijaya Karya, Adhi Karya, dan Hutama Karya. Tinggal kinerja pemda dalam membebaskan lahan.
Ingat, apabila proyek ini gagal diimplementasikan sesuai jadwal, jangan berharap banyak untuk membangun infrastruktur dengan kerja sama pemerintah-swasta.
(HARYO DAMARDONO)
TRANSPORTASI
Menguji Pemerintah di Proyek Rel KA Ganda
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono punya tanggung jawab besar. Dengan Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 39 Tahun 2011, Wamenhub diberi tugas memimpin Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Utara Jawa.
Jalur ganda KA lintas utara jelas pekerjaan serius. Masih harus digandakan jalur rel Cirebon-Brebes (62 kilometer), Pekalongan-Semarang (90 km), dan Semarang-Bojonegoro-Surabaya (280 km). Dengan target selesai pada tahun 2013/2014, kalau terealisasi, Wamenhub mirip Bandung Bondowoso.
Betapa tidak! Jalur kereta â€double-double track†antara Manggarai-Cikarang lebih dari 10 tahun tidak tuntas, meski panjangnya hanya 32 km. Jalur kereta api bandara sepanjang 33 km juga tak kunjung direalisasikan, malah terus ditender.
Andai proyek jalur ganda tuntas tahun 2013/2014, juga dipastikan lebih cepat diresmikan daripada Tol Trans-Jawa. Pengangkutan barang di Pulau Jawa pun dapat terdistribusi ke angkutan kereta, dengan harapan menjaga keawetan jalan-jalan negara kita, yang sekian lama dihancurkan oleh truk-truk.
Prasarana rel memang sangat penting dan mendesak dibangun, terutama karena PT Kereta Api Indonesia, satu-satunya operator perkeretaapian, sangat agresif. Telah dipesan 100 lokomotif senilai Rp 2,25 triliun dan 1.200 gerbong barang.
Dengan investasi baru sarana, apabila tahun 2010 ada 52 frekuensi kereta per hari antara Stasiun Pekalongan dan Semarang Poncol, maka tahun 2014 diprediksi melintas 124 kereta per hari. Ini jadi masalah, sebab kapasitas lintas rel tunggal hanya 55-106 kereta per hari. Nah, dengan rel ganda kapasitasnya menjadi 200 kereta per hari sehingga menghindarkan â€kemacetan†di jalur rel dan perjalanan kereta lebih aman.
Menguji Pemerintah di Proyek Rel KA Ganda
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono punya tanggung jawab besar. Dengan Surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 39 Tahun 2011, Wamenhub diberi tugas memimpin Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Utara Jawa.
Jalur ganda KA lintas utara jelas pekerjaan serius. Masih harus digandakan jalur rel Cirebon-Brebes (62 kilometer), Pekalongan-Semarang (90 km), dan Semarang-Bojonegoro-Surabaya (280 km). Dengan target selesai pada tahun 2013/2014, kalau terealisasi, Wamenhub mirip Bandung Bondowoso.
Betapa tidak! Jalur kereta â€double-double track†antara Manggarai-Cikarang lebih dari 10 tahun tidak tuntas, meski panjangnya hanya 32 km. Jalur kereta api bandara sepanjang 33 km juga tak kunjung direalisasikan, malah terus ditender.
Andai proyek jalur ganda tuntas tahun 2013/2014, juga dipastikan lebih cepat diresmikan daripada Tol Trans-Jawa. Pengangkutan barang di Pulau Jawa pun dapat terdistribusi ke angkutan kereta, dengan harapan menjaga keawetan jalan-jalan negara kita, yang sekian lama dihancurkan oleh truk-truk.
Prasarana rel memang sangat penting dan mendesak dibangun, terutama karena PT Kereta Api Indonesia, satu-satunya operator perkeretaapian, sangat agresif. Telah dipesan 100 lokomotif senilai Rp 2,25 triliun dan 1.200 gerbong barang.
Dengan investasi baru sarana, apabila tahun 2010 ada 52 frekuensi kereta per hari antara Stasiun Pekalongan dan Semarang Poncol, maka tahun 2014 diprediksi melintas 124 kereta per hari. Ini jadi masalah, sebab kapasitas lintas rel tunggal hanya 55-106 kereta per hari. Nah, dengan rel ganda kapasitasnya menjadi 200 kereta per hari sehingga menghindarkan â€kemacetan†di jalur rel dan perjalanan kereta lebih aman.
Pekan lalu, menggandeng Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wamenhub meninjau lintas Surabaya-Semarang. Di Bojonegoro, Jawa Timur, kereta api khusus itu langsir, Wamenhub memersuasi Wakil Bupati Bojonegoro mempercepat pembebasan lahan untuk rel ganda.
Yang harus dipahami, proyek ini bukanlah proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian, bukan sekadar proyek Kementerian Perhubungan, atau tanggung jawab Wamenhub. Pemerintah, atau tegasnya citra pemerintah, diuji dalam proyek ini sehingga harus bahu-membahu menyukseskannya.
Sebab harus dipahami, proyek ini tidaklah serumit, misalnya, pembangunan Terminal Kalibaru Utara di Tanjung Priok yang harus meributkan investor mana yang berhak membangunnya; atau tidak serumit mendesain Bandara Internasional Soekarno- Hatta belum lagi mencari sumber pendanaannya.
Inilah proyek pemerintah seutuhnya. Pemerintah akan diuji sejauh mana kemauan, kemampuan, dan komitmennya. Oleh karena proyek ini sudah dijamin oleh dana APBN, sudah siap dibangun oleh kontraktor BUMN kelas dunia seperti Wijaya Karya, Adhi Karya, dan Hutama Karya. Tinggal kinerja pemda dalam membebaskan lahan.
Ingat, apabila proyek ini gagal diimplementasikan sesuai jadwal, jangan berharap banyak untuk membangun infrastruktur dengan kerja sama pemerintah-swasta.
(HARYO DAMARDONO)
.