Quote:[spoiler=]

Jakarta - Lagi-lagi masalah klasik soal pembebasan lahan mengganjal proyek pembangunan rel ganda (double track) kereta Jakarta-Surabaya. Walaupun masalah lahan yang masih bermasalah itu hanya sedikit dan akan selesai sesuai target Juli 2012.

"Ada beberapa tempat misalnya di Surabaya, Cirebon, dan Pekalongan. Tapi cilik-cilik (kecil-kecil) gitu. Mudah-mudahan bisa diselesaikan bersama-sama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)," kata Mangindaan usai rapat tentang perkerataapian di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2011).

Kemenhub juga akan mengupayakan pembebasan lahan yang masih bermasalah itu bersama Pemda yang dilewati jalur kereta itu. Kementerian BUMN juga bersedia untuk membantu pembebasan lahan itu, terutama dalam hal pemindahan pipa air sepanjang 15 Km milik PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

"Sebenarnya sambil diperbaiki bisa jalan untuk pemasangan konstruksi rel itu. Hanya kan ada spot-spot yang terlalu dekat, 6 meter ke kiri, 6 meter ke kanan. Tapi sebenarnya pada dasarnya bisa dibangun. Menteri BUMN katakan akan diselesaikan," ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, menambahkan, rapat memutuskan menunjuk PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk membebaskan lahan di Cirebon dan Surabaya. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) diminta pula untuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membebaskan tanah itu. Wapres meminta agar kendala lahan diselesaikan secepatnya.

Boediono, lanjut Yopie, menaruh perhatian penuh pada penyelesaian proyek jalur ganda Jakarta-Surabaya karena ini adalah salah satu prioritas nasional yang strategis. Jika sudah selesai, manfaat jalur ganda rel kereta api pada ekonomi kita sungguh besar dan dampaknya sangat luas pada daerah yang dilewati.

"Ongkos transportasi turun, beban pada jalan raya juga akan menurun secara signifikan. Banyak kegiatan ekonomi yang akan timbul jika proyek ini selesai," tandasnya.

Dari data yang ada, hingga Desember 2011, pembangunan jalur ganda yang sudah selesai adalah Jakarta-Cirebon (219 Km) dan Brebes-Pekalongan (72 Km), sehingga seluruhnya mencapai 291 Km.

Sedangkan sisa jalur ganda yang masih harus dibangun adalah Cirebon-Brebes (62 Km), Pekalongan-Semarang (90 Km) Semarang-Bojonegoro-Surabaya (280 Km). Pembangunan sisa jalur ganda sepanjang 432 Km ini harus selesai seluruhnya pada 2013.

[/spoiler]

Quote:[spoiler=]

Semarang, CyberNews. Pemkot Semarang tengah berusaha melakukan pendekatan dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) supaya bisa mengelola asetnya. Ada dua aset yang diincar pemkot yakni kolam retensi Tawang dan Banger.

Pendekatan yang sedang ditempuh yakni memilih jalur normatif dengan melayangkan surat kepada direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Wali Kota Soemarmo HS yang meminta langsung pengelolaan aset tersebut. Dua surat sudah dilayangkan, masing-masing untuk pengelolaan aset tanah yang akan digunakan untuk kolam retensi Banger dikirimkan pada 14 Oktober, dan surat kedua perihal izin hibah kolam retensi Tawang dikirim pada 24 Oktober.

Walikota pernah menyatakan, bila diizinkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tentunya Pemkot siap mengelola kedua aset perusahaan itu. Terlebih lahan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. ''Manfaatnya ada. Sama-sama untuk menanggulangi rob dan banjir di Kota Semarang,'' kata dia.

Surat pertama perihal kolam retensi Banger. Bernomor 450/5110, perihal permohonan atas obyek sewa lahan, pemkot bermaksud mengajukan permohonan hibah atas obyek lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang digunakan untuk kolam retensi untuk dijadikan aset Pemkot Semarang.

Kedua, menyusul surat lainnya dengan Nomor 590/5169, perihal perpanjangan sewa lahan. Pemkot beralasan, kepentingan pembangunan kolam penampungan yang digunakan sejak 12 Juli 2000 untuk masyarakat umum guna mengurangi genangan. Pemkot mengajukan permohonan hibah atas obyek lahan tersebut.

Dalam surat itu pemerintah sebatas permohonan semata, karena keputusan sepenuhnya ada di jajaran direksi. Seperti pada lahan untuk kolam retensi Banger, bila tidak memungkinkan permohonan hibah tersebut maka dilakukan sewa dengan jangka panjang. Demikian juga akan mengajukan sewa jangka panjang.

Bappeda Kota Semarang siang tadi menggelar pertemuan dengan jajaran Badan Pengelola Polder Banger Scheland Krimpenerwaard Semarang atau yang lebih dikenal Sima. Sementara Manajer Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop IV Semarang Sapto Hartoyo mengungkapkan, sejauh ini direksi belum menjawab surat permohonan dari Pemkot Semarang. ''Keputusan itu ada pada direksi, kami tidak bsia menjawab soal itu,'' kata dia.

[/spoiler]

Quote:

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO – Setelah terus menerus dilakukan razia, jumlah penumpang gelap atau penumpang tanpa tiket KA di wilayah kerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, menurun drastis.

Manajer Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 5 Purwokerto, Surono, menyebutkan jumlah penumpang gelap yang ditemukan petugas pemeriksa di atas KA pada bulan Oktober 2011 lalu, tercatat hanya 295 orang. Padahal bulan September sebelumnya, jumlah penumpang gelap yang berhasil dijaring petugas operasi mencapai 1.133 orang.

''Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan serentak (PS) atau razia yang kita intensifkan mulai membuahkan hasil. Untuk itu, ke depan kita akan terus mengintensifkan kegiatan PS, sehingga kelak tidak akan ada lagi penumpang KA yang tidak memiliki tiket,'' kata Surono, Jumat (4/11).

Menurut Surono, penumpang gelap yang berhasil dijaring petugas PS adalah dari kalangan penumpang umum dan anggota TNI/Polri. Untuk penumpang umum, yang terjaring tidak memiliki karcis pada bulan Oktober lalu berjumlah 249 orang. Sedangkan untuk anggota TNI/Polri, yang terjaring tidak memiliki tiket tercatat 46 orang.

Berdasarkan data bulan Oktober tersebut, operasi PS yang dilakukan intensif selama beberapa bulan terakhir, telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Terhadap penumpang yang ditemukan tidak memiliki tiket, tindakan yang dilakukan adalah dengan menurunkan penumpang yang bersangkutan di stasiun terdekat. Mereka kemudian diminta untuk membeli tiket di stasiun tersebut, baru diizinkan lagi menumpang KA.

Selain penumpang tak bertiket, bentuk pelanggaran lain yang dilakukan penumpang KA, selama bulan Oktober juga mengalami penurunan signifikan. Penggunaan tiket KA yang bukan peruntukannya pada bulan Oktober mengalami penurunan menjadi 51 kasus. Padahal bulan sebelumnya mencapai 140 kasus.