Quote:[spoiler=]

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN yang baru, Dahlan Iskan, berjanji bakal memberikan keleluasaan terhadap perusahaan pelat merah untuk melakukan aksi korporasi. Hal itu yang menjadi prioritas langkah yang akan dibangun untuk mengembangkan perusahaan pelat merah kian maju.

"Akan berikan keleluasaan lebih besar untuk lakukan aksi-aksi korporasi, itu mendasar sekali bagi perusahaan BUMN," katanya seusai pelantikan di Kompleks Istana, Rabu (19/10/2011).

Keleluasaan di sini artinya BUMN akan dituntut bekerja lebih keras dan lebih bertanggung jawab ketimbang membuat laporan, surat-menyurat, dan rapat. "Nanti rapat pun kita akan tentukan yang ter-manage dengan baik," katanya.

Dahlan berjanji akan mengurangi kuantitas rapat mencapai 50 persen dari biasanya. Menurut dia, padatnya jadwal rapat justru mengganggu kinerja perusahaan pelat merah. "Kita akan sepakati rapat mingguan di masing-masing BUMN harus ditentukan pada hari apa. Misal Selasa pukul 07.00 WIB sampai 10.00 WIB. Itu semua perusahaan wajib rapat," katanya.

Dahlan optimistis tidak terlalu kerepotan memimpin jabatan barunya selaku orang nomor satu di Kementerian BUMN. Pengalaman selaku Dirut PLN menjadi bekal berharga dalam memimpin.

"Saya belajar di BUMN makanya saya akan dorong BUMN berani lakukan aksi korporasi, Kementerian BUMN tidak akan jadikan mereka instansi di bawah BUMN, tapi korporasi di bawah BUMN," jelasnya. (Yudho Winarto/Kontan)

[/spoiler]

Quote:[spoiler=]

JAKARTA, KOMPAS.com- Juru bicara Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menegaskan, keterlambatan dalam pencairan dana subsidi juga dipicu oleh ketidakberesan data yang disusun oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dia menyangkal bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Teorinya, secara bertahap dana subsidi atau public service obligation/PSO dapat dicairkan mulai akhir kuartal I-2011, setelah serangkaian verifikasi. Tetapi diketahui bersama, hingga menjelang angkutan Lebaran 2011 belum sepeser pun dana dapat dicairkan.

"Tahun 2011 ini, pemerintah memang menjanjikan dana PSO Rp 639 miliar bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menjalankan kereta ekonomi. Sampai bulan Juni lalu, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sudah diminta mengajukan usulan tapi tidak juga memberikan. Sekitar akhir Juni, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengirimkan datanya tetapi mengusulkan Rp 1,2 triliun," kata Bambang, Jumat (21/10/2011) di Jakarta.

Masalahnya, kata Bambang, data itu diralat tetapi menggunakan besaran biaya operasional, dan untuk kereta jarak jauh ternyata lebih mahal dari kelas bisnis. "Hal demikian, tidak bisa menurut Ditjen Perkeretaapian, sehingga proses penyusunan dan penandatangan kontrak menjadi lebih lama," kata dia.

Bambang Ervan berharap, bulan Oktober ini dana PSO sudah cair karena data verifikasi PSO telah dikirim ke Kementerian Keuangan. Dana itu memang dibutuhkan untuk pembelian suku cadang sarana seperti pembelian roda kereta, suspensi, suku cadang lokomotif, dan perawatan interior.

Perdebatan menyangkut PSO kereta api memang sangat memakan waktu. Beberapa manajer di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengatakan, setidaknya sudah ada 12 kali pertemuan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sebelum adanya penandatanganan kontrak. Tahun 2010, kontrak PSO juga baru ditandatangani sekitar bulan Oktober.

Ahli transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, Ditjen Perkeretaapian dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus membakukan alur penyusunan, verifikasi, dan pencairan PSO. "PSO ini kan urusan rutin," kata dia.

Djoko mengatakan, pencairan dana subsidi dari kas negara juga sebenarnya dapat dilakukan pada awal tahun.

[/spoiler]

Quote:Jakarta, Kompas - Pemerintah berencana mendenda PT Kereta Api jika tidak melaporkan pembukuan penggunaan anggaran kewajiban pelayanan publik atau public service obligation secara terpisah. Pemisahan pencatatan pembukuan public service obligation dinilai sangat penting agar dapat melihat kebutuhan riil pendanaan public service obilgation.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nugroho Indrio, Senin (8/3) di Jakarta, menjelaskan, dana public service obligation (PSO) diberikan pemerintah kepada PT KA untuk membiayai kereta ekonomi (K3).

”Pasti kami kasih penalti, bentuknya mungkin denda, bila pemisahan pembukuan tak juga dikerjakan,” kata Nugroho.

Di dalam kontrak PSO antara pemerintah dan PT KA, kata Nugroho, tegas disebutkan pemisahan pembukuan bagi PSO.

Tahun ini, PT KA mendapat alokasi dana PSO Rp 535 miliar, setara dengan dana PSO 2009.

Vice President Corporate Communication PT KA Adi Suryatmini menegaskan, PT KA pasti melakukan pemisahan pembukuan PSO. ”Kami pasti memisahkan pembukuan. Sudah bertahun-tahun menjalankan PSO, jadi sudah terbiasa,” ujar Adi.

Adi menambahkan, alokasi dana PSO tahun 2010 sebesar Rp 535 miliar tersebut masih fleksibel. ”Tidak kaku. Jadi, bisa saja ditambah lagi. PT Kereta Api sebenarnya mengharapkan alokasi dana PSO sebesar Rp 670 miliar,” kata dia.

Quote:[spoiler=]

LEBAK--MICOM: Stasiun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu (22/10) dini hari terbakar. Kebakaran tersebut diduga akibat hubungan pendek listrik hingga menghanguskan ruangan Petugas Perjalanan Kereta Api dan lima kios yang mengontrak di lingkungan stasiun itu.

"Api itu berasal dari kios kelontong yang mengontrak di lingkungan Stasiun Rangkasbitung sekitar pukul 00.30 WIB," kata Herman, seorang penarik becak yang biasa mangkal di depan Stasiun Rangkasbitung.

Herman mengatakan kebakaran tersebut dimulai ketika terlihat asap dari salah satu kios yang mengontrak di lingkungan Stasiun Rangkasbitung.

Petugas pengamanan dalam Stasiun Rangkasbitung bersama warga mendongkrak kios yang mengeluarkan asap tersebut.

Namun, kata dia, secara tiba-tiba api membesar hingga meluas ke kios lainnya dan ruangan PPKA.

"Lima kios dan ruangan PPKA hangus terbakar," kata Herman.

Seorang petugas Stasiun Rangkasbitung Ace mengatakan kebakaran itu tidak mengganggu perjalanan kereta api.

Pelayanan angkutan kereta api, kata dia, berjalan seperti biasa karena yang terbakar adalah ruangan yang dikontrak pedagang dan ruangan PPKA.

Petugas pemadam kebaran Ade mengatakan pihaknya terpaksa meminta bantuan mobil pemadam dari Kabupaten Pandeglang dan Serang.

"Kami mengerahkan enam mobil pemadam untuk mengatasi kebakaran di Stasiun Rangkasbitung," katanya. (Ant/OL-12)

[/spoiler]